Loading...

Alat Bukti Perdata : Saksi

Pembahasan Mengenai Alat Bukti Saksi Sebagai Alat Bukti Perdata

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai alat bukti saksi sebagai alat bukti perdata.
 
Pengertian Saksi adalah orang yang melihat dan atau mendengar secara langsung peristiwa yang terjadi.
Alat bukti saksi sangat penting untuk pembuktian di Pengadilan, terutama dalam pemeriksaan perkara perdata antara orang-orang Indonesia asli. Pada umumnya perbuatan-perbuatan hukum dikalangan orang-orang Indonesia asli tidak dibuat tulisan, sebab satu sama lain saling mempercayai.
 
Jika terjadi sengketa, pihak-pihak yang bersengketa (berperkara) berusaha mmengajukan saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan yang membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka pengadilan.
 
Pada dasarnya semua peristiwa dapat dibuktikan dengan alat bukti saksi, keculai dalam beberapa pasal UU yang menentukan lain. Sepanjang UU tidak menentukan lain, maka pembuktian dengan alat bukti saksi selalu diperkenankan. Oleh karena itu, harus diketahui bagaimana pengaturan hukum acara perdata mengenai alat bukti saksi ini.
 
Pada asasnya semua orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum dapat menjadi saksi dan ia wajib memberi kesaksian jika diminta. UU memang tidak mengatur syarat-syarat seseorang untuk menjadi saksi. Namun UU menghendaki agar seorang saksi harus sudah berusia 15 tahun dan sehat akal pikirannya. UU melarang hakim untuk menerima orang yang belum berusia 15 tahun dan tidak sehat akal pikiran untuk menjadi saksi.
 
Dalam UU diatur mengenai seseorang yang bukan karena sesuatu alasan yang sah tidak memenuhi panggilan menjadi saksi dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut.
1. Dihukum untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memanggilnya menjadi saksi.
2. Secara paksa dibawa menghadap pengadilan, jika perlu dengan bantuan Polri.
3. Dimasukkan dalam penyanderaan.
Kewajiban setiap orang untuk menjadi saksi pada dasarnya merupakan kewajiban setiap warga negara untuk membantu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang dilakukan oleh pengadilan. Jadi, bukan berpangkal pada kepentingan pribadi pihak-pihak yang berperkara di pengadilan, melainkan berpangkal pada kepentingan-kepentingan negara dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, hakim karena jabatannya dapat memanggil saksi-saksi yang tidak diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara.
 
Keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah mengenai peristiwa atau sesuatu yang dilihat sendiri, didengar sendiri maupun yang dialami sendiri. Saksi tidak diperbolehkan untuk membuat kesimpulan dari suatu peristiwa yang terjadi, hanya memberikan keterangan mengenai apa yang dilihat, didengar dan dialami olehnya sendiri.
 
Dalam UU orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi sebagai berikut.
1. Keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan menurut keturunan lurus dari salah satu pihak.
2. Suami atau isteri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai.
3. Anak-anak yang belum berusia 15 tahun.
4. Orang-orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat.
 
Dalam UU orang-orang yang dapat diminta dibebaskan memberi kesaksian sebagai berikut.
1. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak.
2. Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau isteri dari salah satu pihak.
3. Orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya mengenai hal itu saja yang dipercayakan karena martbat, pekerjaan dan jabatannya itu (contoh : dokter, advokat dan notaris).
 
Keterangan saksi mengenai sesuatu peristiwa harus diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan. Jadi, harus disampaikan sendiri oleh saksi tersebut, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain, juga tidak disampaikan secara tertulis karena keterangan tertulis dari pihak ketiga merupakan alat bukti tulisan. Apabila seorang saksi yang hadir di depan sidang pengadilan, tetapi tidak bersedia bersumpah, maka atas permintaan yang berkepentingan, ketua sidang dapat memberikan perintah supaya saksi itu disandera. Menurut Pasal 174 RBg penyanderaan dilakukan selama-lamanya 3 bulan, atas biaya yang meminta, kecuali jika sementara itu ia memenuhi kewajibannya atau pengadilan sudah menjatuhkan terhadap perkara yang diperiksa. Menurut HIR pasal 146, penyanderaan dilakukan sampai saksi tersebut memenuhi kewajibannya.
 
Saksi yang sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah diancam dengan pidana. Kekuatan pembuktian dari keterangan saksi menurut UU harus didukung dengan alat bukti lain. Saksi tanpa didukung alat bukti yang lain, maka tidak boleh dipercaya di dalam hukum.
 
Alat bukti perdata selanjutnya akan dibahas dalam tulisan yang lain, silahkan di lihat di daftar isi atau related posts di bawah. Sekian dari Informasi ahli mengenai alat bukti saksi sebagai alat bukti perdata, semoga tulisan informasi ahli mengenai alat bukti saksi sebagai alat bukti perdata dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– Riduan Syahrani, 2009. Buku Materi Dasar hukum Acara Perdata. Penerbit PT Citra Aditya Bakti : Bandung.
Gambar Alat bukti saksi

Gambar Alat bukti saksi

 
Alat Bukti Perdata : Saksi | ali samiun |