Alat Bukti Perdata : Sumpah

Loading...

Pembahasan Mengenai Alat Bukti Sumpah Sebagai Alat Bukti Perdata

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai alat bukti sumpah sebagai alat bukti perdata.
 
Pengertian Sumpah adalah Suatu pernyataan yang hikmat yang diucapkan pada waktu memberi keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan yang tidak benar akan dihukum oleh Tuhan. Pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam pengadilan.
 
Dalam pemeriksaan perkara perdata, sumpah ini diucapkan oleh satu pihak yang berperkara pada waktu memberi keterangan mengenai perkaranya. Menurut Wirjono Prodjodikoro, sebetulnya sumpah bukanlah sebagai alat bukti. Yang sebetulnya menjadi alat bukti ialah keterangan salah satu pihak yang berperkara dengan sumpah.
 
Dalam Hukum Acara Perdata macam macam Sumpah terdiri atas 2, yaitu sumpah penambah dan sumpah pemutus.
1. Sumpah Penambah
Sumpah Penambah adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatanya kepada salah satu pihak yang berperkara untuk menambah atau melengkapi pembuktian peristiwa yang belum lengkap. Sumpah penambah ini hanya dapat diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak yang berperkara kalau sudah ada permulaan pembuktian, namun pembuktian tersebut belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lain.
 
Pembuktian ini berbagai macam bentuknya, ada yang hanya satu orang saksi, ada juga yang berupa tulisan yang bukan akta atau hanya ada pengakuan diluar sidang pengadilan dan lain sebagainya. Jika tidak ada bukti satupun, hakim tidak boleh memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah tambahan, apabila sudah ada alat bukti yang cukup.
 
Pihak manakah yang harus diperintahkan oleh hakim untuk mengangkat sumpah penambah. Jawabannya yaitu tergantung kebijaksanaan hakim yang memeriksa mengenai duduk perkaranya, di mana tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Dalam hal ini yang harus dipertimbangkan oleh hakim ialah pihak manakah yang dengan sumpah penambah itu akan menjamin kebenaran peristiwa yang menjadi perkara tersebut. Pihak yang diperintahkan hakim untuk mengangkat sumpah penambah, tidak boleh mengajukan kembali sumpah tersebut kepada pihak lawan.
 
Apa yang dinyatakan dalam sumpah penambah tidak harus berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan secara pribadi oleh orang yang bersumpah. Yang termasuk di dalam sumpah penambah yaitu sumpah penaksir. Sumpah penaksir adalah sumpah yang diperintahkan hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang sebagai ganti kerugian. Sumpah penaksir tersebut diperintahkan oleh hakim, jika jumlah uang ganti kerugian yang diderita pihak penggugat tidak ada kejelasan, sehingga perlu dipastikan dengan pembuktian.
2. Sumpah Pemutus
Sumpah Pemutus adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak yang berperkara kepada lawannya. Sumpah pemutus dapat diperintahkan atau dibebankan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, dapat dilakukan setiap saat selama pemeriksaan perkara di pengadilan negeri berjalan. Jadi, inisiatif untuk membebani sumpah pemutus adalah salah satu pihak yang berperkara dan dialah pula yang menyusun rumusan sumpahnya.
 
Berbeda dengan sumpah penambah, maka sumpah pemutus harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang disuruh bersumpah. Apabila perbuatan tersebut dilakukan kedua belah pihak, pihak yang disuruh bersumpah, akan tetapi apabila perbuatan yang dimintakan sumpah bukan merupakan perbuatan yang dilakukan bersama oleh kedua belah pihak, namun dilakukan sendiri oleh pihak yang dibebani sumpah, sumpah itu tidak boleh dikembalikan kepada pihak lawan yang tidak ikut melakukan perbuatan.
 
Hakim tidak boleh menolak keinginan pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan sumpah pemutus. Hakim hanya boleh mempertimbangkan, apakah hal-hal atau kejadian-kejadian tersebut yang akan dilakukan dengan sumpah tersebut akan membawa pada penyelesaian perkaranya dan apakah benar-benar mengenai hal-hal dan kejadian-kejadian, yang benar atau tidaknya memang dapat dikuatkan oleh sumpahnya pihak yang berperkara. Apabila segala sesuatu untuk melakukan sumpah pemutus sudah terpenuhi semuanya, hakim harus memperkenankan penyumpahan itu dan harus memberi putusan sesuai dengan bunyi sumpah itu.
 
Menurut Mr R Tresna, Putusan pengadilan yang didasarkan kepada sumpah ini sesungguhnya tidak dapat dianggap seperti putusan pengadilan sebetulnya. Oleh karena itu, sumpah pemutus tidak dapat dipandang sebagai suatu alat pembuktian. Putusan yang didasarkan kepada sumpah pemutus sesungguhnya adalah penyelesaian secara di bawah tangan oleh pihak-pihak yang berperkara sendiri. Hakim hanya boleh memberikan kekuatan vonis saja kepada penyelesaian di bawah tangan itu.
 
Menurut UU, baik sumpah penambah maupun sumpah pemutus harus dilakukan sendiri, kecuali karena sesuatu sebab yang penting, maka pengadilan dapat memberikan izin kepada salah satu pihak yang akan bersumpah untuk menguasakan mengangkat sumpah itu. Surat kuasa untuk mengangkat sumpah ini harus dibuat dalam bentuk akta otentik, yang memuat dengan jelas dan tegas rumusan sumpah yang diangkat oleh salah satu pihak. Dengan dilakukannya sumpah, maka pemeriksaan perkara dianggap selesai dan hakim tinggal menjatuhkan putusannya.
 
Alat bukti perdata selanjutnya akan dibahas dalam tulisan yang lain, silahkan di lihat di daftar isi atau related posts di bawah. Sekian dari Informasi ahli mengenai alat bukti sumpah sebagai alat bukti perdata, semoga tulisan informasi ahli mengenai alat bukti sumpah sebagai alat bukti perdata dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– Riduan Syahrani, 2009. Buku Materi Dasar hukum Acara Perdata. Penerbit PT Citra Aditya Bakti : Bandung.
Gambar Alat Bukti Sumpah
Gambar Alat Bukti Sumpah