Pengertian Banding Sebagai Upaya Hukum

Loading...

Pembahasan Mengenai Banding Sebagai Upaya Hukum

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai pengertian banding sebagai upaya hukum.
 
Pengertian Banding adalah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri karena merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan tersebut.
Dengan diajukannya permohonan banding oleh salah satu pihak yang berperkara, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga belum dapat dilaksanakan. Kecuali putusan pengadilan negeri itu merupakan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu.
 
Permohonan banding harus diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau jika yang mengajukan banding tidak hadir pada waktu putusan dijatuhkan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan itu diberitahukan padanya. Permohonan banding dapat diajukan secara tertulis dan dapat juga diajukan secara lisan, baik oleh orang yang berkepentingan sendiri maupun orang yang telah mendapat kuasa khusus untuk itu.
 
Setelah menerima permohonan banding tersebut, panitera Pengadilan Negeri membuat akta banding yang ditandatanganinya dengan menyebutnya hari tanggal diterimanya permohonan tersebut. Akta banding ini dimasukkan dalam register yang khusus disediakan untuk itu.
 
Permohonan banding dari salah satu pihak yang berperkara diberitahukan oleh panitera kepada pihak lawannya selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan banding diterima dan kedua belah pihak (pembanding dan terbanding) diberi kesempatan untuk melihat surat-surat serta berkas perkaranya di kantor Pengadilan Negeri selama 14 hari.
Pihak yang mengajukan permohonan banding atau pembanding dapat menyampaikan memori banding yang berisi alasan-alasan permohonan banding, dengan atau tidak dengan bukti-bukti baru, kepada panitera Pengadilan Negeri atau panitera Pengadilan Tinggi bersangkutan. Sedangkan pihak lawan atau terbanding dapat menyampaikan kontra memori banding yang merupakan jawaban terhadap memori banding. Memori banding ini wajib diberitahukan kepada terbanding. Kalau tidak, putusan pada pemeriksaan tingkat banding yang bersangkutan dibatalkan.
 
Pengadilan Tinggi memeriksa perkara pada tingkat banding dengan majelis yang terdiri dari 3 orang hakim, kecuali jika Ketua Pengadilan Tinggi menentukan segolongan perkara tertentu akan diperiksa oleh seorang hakim saja yang ditunjuk olehnya. Pemeriksaan dilakukan terhadap berkas perkara yang terdiri dari putusan, berita acara pemeriksaan, bukti-bukti tulisan, memori banding, kontra memori banding dan sebagainya. Namun, Pengadilan Tinggi tetap berwenang untuk mendengar sendiri para pihak yang berperkara dan para saksi meskipun hal ini agak langkah terjadi.
 
Dalam melakukan pemeriksaan di tingkat banding, Pengadilan Tinggi tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan memori banding. Artinya, jika memori banding tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, tidaklah mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan.
 
Dalam UU tidak ada ketentuan mengenai pencabutan permohonan banding. Menurut Yurisprudensi pencabutan permohonan banding oleh pemohon dibolehkan selama perkara belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi. Kalau ada pencabutan permohonan banding dari pemohon, pemeriksaan perkara di Pengadilan Tinggi tidak jadi dilakukan atau dihentikan, namun kalau hanya salah satu pihak saja yang mencabut permohonan bandingnya dan pihak lain yang juga mengajukan banding tidak mencabut permohonan banding, pemeriksaan perkara pada tingkat banding tetap dilakukan.
 
Sekian dari Informasi ahli mengenai pengertian banding sebagai upaya hukum, semoga tulisan informasi ahli mengenai pengertian banding sebagai upaya hukum dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Pengertian Banding dari Informasi Ahli :

– Riduan Syahrani, 2009. Buku Materi Dasar hukum Acara Perdata. Penerbit PT Citra Aditya Bakti : Bandung.
Gambar Pengertian Banding
Gambar Pengertian Banding