Pengertian Kekuasaan Kehakiman dan Pembahasannya

Loading...

Pembahasan Mengenai Pengertian Kekuasaan Kehakiman dan Pembahasannya

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai pengertian kekuasaan kehakiman.
 
Pengertian Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
 
Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung arti bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh UU.
 
Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas hakim yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mecari dasar-dasar asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.
 
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan UU, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 
Pada hakikatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan-badan penegak hukum dan keadilan tersebut baik atau buruknya tergantung pada manusia-manusia pelaksananya (Hakim), maka dalam UU mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman harus dicantumkan syarat-syarat yang senantiasa harus dipenuhi oleh seorang hakim, yaitu jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar.
 
Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan UU Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Ketentuan ini mengandung arti, bahwa disamping peradilan negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukum badan peradilan negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrage) tetap diperbolehkan.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai pengertian kekuasaan kehakiman, semoga tulisan informasi ahli mengenai pengertian kekuasaan kehakiman dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Penerbit PT Rineka Cipta : Jakarta.
Gambar Pengertian Kekuasaan Kehakiman
Gambar Pengertian Kekuasaan Kehakiman