Loading...

Pengertian Kepailitan dan Prosedur Permohonannya

Pembahasan Mengenai Pengertian Kepailitan dan Prosedur Permohonan Kepailitan

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai pengertian kepailitan dalam Hukum.
 
Pengertian Kepailitan adalah suatu keadaan yang di mana debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempi dan dapat ditagih sehingga debitur yang bersangkutan dapat memohon sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya ke pengadilan untuk dinyatakan pailit. Pengadilan Niaga yang berwenang untuk memeriksan, memutuskan dan juga menyelesaikan kasus kepailitan.
 
Proses kepailitan merupakan proses untuk melakukan penyitaan umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kepailitan ini dimaksudkan untuk membagi harta kekayaan debitur di antara para kreditur secara adil menurut pertimbangan besar kecilnya piutang masing-masing. Karenanya, pernyataan pailit tidak perlu dilakukan jika krediturnya hanya satu orang, karena ia dapat langsung mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan meminta agar harta kekayaan debitur yang bersangkutan ditaruh di bawah sita jaminan. Akan tetapi, jika krediturnya lebih dari satu orang dan harta kekayaan debitur tidak mencukupi untuk membayar utangnya, barulah pernyataan pailit terhadap debitur tersebut diperlukan.
 
Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan kepailitan, yaitu :
1) Debitur sendiri.
2) Salah satu atau lebih kreditur.
3) Kejaksaan di dalam hal kepailitan menyangkut kepentingan umum.
4) Bank Indonesia dalam hal debiturnya yaitu bank.
5) Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debiturnya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kriling dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
6) Menteri keuangan dalam hal debiturnya merupakan perusahaan asuransi, dana pensiun dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik.
 
Permohonan pernyataan kepailitan diajukan kepada ketua pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan debitur. Jika debiturnya meninggalkan wilayah negara Indonesia, permohonan pernyataan pailit diajukan ke pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat permohonan pernyataan kepailitan diajukan ke pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut.
 
Jika debitur tidak berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, tetapi menjalankan profesi atau usaha dalam wilayah republik Indonesia, permohonan kepailitan diajukan ke pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya.
Jika debiturnya badan hukum, kedudukan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Jika permohonan pernyataan kepailitan tersebut diajukan oleh debitur sendiri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka permohonan kepailitannya hanya dapat diajukan atas persetujuan suami dan istrinya.
 
Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua pengadilan niaga melalui panitera. Panitera ini segera mendaftar permohonan tersebut pada hari itu juga dan kemudian menyampaikannya kepada ketua pengadilan paling lambat 2 hari setelah permohonan didaftarkan. Selanutnya, dalam waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan tersebut dan menerapkan hari sidang.
 
Sidang atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Namun atas permohonan dari debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, dapat ditunda persidangan paling lambat 25 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
 
Pemanggilan terhadap debitur, kreditu dan pihak-pihak terkait dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat, paling lambat 7 hari sebelum pemeriksaan sidang pertama diselenggarakan. Pemanggilan adalah sah dan dianggap telah diterima oleh debitur jika dilakukan oleh juru sita sesuai dengan ketentuan dalam UU.
 
Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi semuanya. Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
 
Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum. Salinan dari putusan pengadilan wajib disampaikan juru sita dengan surat kilat tercatat kepada pihak debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator dan hakim pengawas paling lambar 3 hari setelah tanggal putusan diucapkan.
 
Sekian dari Informasi Ahli mengenai pengertian kepailitan, semoga tulisan informasi ahli mengenai pengertian kepailitan dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Pengertian Kepailitan dari Informasi Ahli :

– Riduan Syahrani, 2009. Buku Materi Dasar hukum Acara Perdata. Penerbit PT Citra Aditya Bakti : Bandung.
Gambar Pengertian Kepailitan dan Prosedur Permohonan Kepailitan

Gambar Pengertian Kepailitan dan Prosedur Permohonan Kepailitan

 
Pengertian Kepailitan dan Prosedur Permohonannya | ali samiun |