Loading...

Pengertian Konstitusi dan Nilai Konstitusi

Pembahasan Mengenai Pengertian Konstitusi dan Nilai Konstitusi

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai pengertian konstitusi dan nilai konstitusi.
 
Menurut KC Wheare, Pengertian Konstitusi adalah keseluruhan dari sistem ketatanegaraan dari suatu negara, yang berupa kumpulan peraturan dalam membentuk, mengatur maupun memerintah di dalam pemerintahan di suatu negara.
 
Pengertian Konstitusi menurut Ferdinand Lassalle, Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan.
 
Menurut Struycken, Pengertian Konstitusi adalah garis-garis besar dan asas mengenai organisasi dari negara yang dimuat di dalam UU.
 
Pengertian konstitusi yang diungkapkan oleh Herman Heller terbagi atas tiga definisi, yaitu :
1. Pengertian konstitusi yang pertama mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan dan ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum atau dengan kata lain kontitusi itu masih merupakan pengertian sosiologis atau politis dan belum merupakan pengertian hukum.
2. Pengertian konstitusi yang kedua merupakan unsur-unsur yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat yang keudian dijadikan sebagai suatu kesatuan kaidah hukum, kontitusi ini disebut dengan Rechtverfassung.
3. Pengertian Konstitusi yang ketiga yaitu ketentuan-ketentuan yan ditulis di dalam UU dan berlaku di suatu negara.
 
Carl Schmitt membagi 4 (empat) pengertian konstitusi sebagai berikut.
1. Pengertian Konstitusi dalam arti absolut yaitu dianggap sebagai kesatuan organisasi yang nyata di mana mencakup semua bangunan hukum dan semua organisasi-organisasi yang ada di dalam negara.
2. Pengertian Konstitusi dalam arti relatif dimaksud sebagai konstitusi yang dihubungkan dengan kepentingan suatu golongan tertentu di dalam masyarakat. Golongan tersebut terutama yaitu gologan borjuis liberal yang menghendaki adanya jaminan dari pihak penguasa agar hak-haknya tidak dilanggar. Jaminan itu diletakkan dalam UUD yang ditulis sehingga orang tidak mudah melupakannya dan juga memerlukannya.
3. Pengertian Konstitusi dalam arti positif adalah keputusan politik yang tertinggi berhubungan pembuatan UUD, yang menentukan nasib rakyat seluruh negara, karena UUD itu telah megubah struktur pemerintahan yang lama dari stelsel monarki di mana kekuasaan raja masih kuat menjadi suatu pemerintahan dengan sistem parlementer.
4. Pengertian Konstitusi dalam arti ideal merupakan cita-cita rakyat yang ingin dilindungi hak asasi manusianya, karena tindakan dari penguasa yang sewenang-wenang terhadap rakyat.

| Nilai Konstitusi |

Menurut Karl Loewenstein terdapat 3 jenis nilai konstitusi, yaitu :
1. Nilai Normatif Konstitusi
Apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga merupakan suatu kenyataan (reality) dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif.  Konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
Contoh : dapat diberikan konstitusi Amerika Serikat di mana ketiga kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif menjalankan fungsinya masing-masing secara terpisah.
Ini berarti bahwa eksekutif tidak boleh melaksanakan kekuasaan membuat UU, apabila tidak ada suatu delegasi perundang-undangan yang sah, sebab kekuasaan untuk membuat UU merupakan suatu tugas yang semata-mata diletakkan di tangan badan pembuat UU. Oleh karena itu konstitusi itu bernilai normatif.
 
2. Nilai Nominal
Dalam hal ini konstitusi itu menurut hukum memang berlaku, tetapi kenyataan tidak sempurna. Ketidaksempurnaan berlakunya suatu konstitusi ini jangan dikacukan bahwa sering kali suatu konstitusi yang tertulis berbeda dari konstitusi yang dipraktekkan. Sebab seperti diketahui suatu konstitusi itu dapat berubah-ubah, baik karena perubahan formal seperti yang dicantumkan dalam konstitusi itu sendiri, maupun karena kebiasaan ketatanegaraan umpamanya.
Yang dimaksud di sini bahwa suatu konstitusi secara hukum berlaku, namun berlakunya itu tidak sempurna, karena ada pasal-pasal tertentu yang dalam kenyataan tidak berlaku.
Contoh : Konstitusi Amerika Serikat dalam amandemen XIV mengenai kewarganegaraan dan perwakilan, tidak berlaku secara sempurna untuk seluruh Amerika Serikat, karena di negara bagian Mississipi dan Alabama hal tersebut tidak berlaku. Begitu juga dengan konstitusi Uni Soviet dalam Pasal 125 dijamin adanya kemerdekaan berbicara, pers, tetapi dalam praktek pelaksanaan pasal tersebut banyak tergantung kepada kemauan penguasa. Konstitusi yang demikian bernilai nominal.
 
3. Nilai Semantik
Konstitusi itu secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Mobilitas kekuasaan yang dinamis untuk mengatur, yang menjadi maksud yang esensial dari suatu konstitusi diberikan demi kepentingan pemegang kekuasaan yang sebenarnya.
Jadi dalam hal ini konstitusi hanya sekedar istilah saja, sedangkan pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan kepentingan pihak berkuasa. Konstitusi yang demikian nilainya hanya semantik saja.
Contoh : UUD 1945 yang berlaku di masa orde lama. UUD 1945 pada waktu itu berlaku secara hukum, namun di dalam praktek berlakunya itu hanya untuk kepentingan penguasa. Umpamanya dalam menjalankan keuasaan kehakiman, agar penguasa dapat ikut campur tangan dalam bidang peradilan yang sebenarnya harus bebas dan tidak memihak sesuai dengan pasal 24 dan 25 UUD 1945, maka dibentuklah UU No.19 Tahun 1965.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai pengertian konstitusi dan nilai konstitusi, semoga tulisan informasi ahli mengenai pengertian konstitusi dan nilai konstitusi dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Penerbit PT Rineka Cipta : Jakarta.
Gambar Pengertian Konstitusi dan Nilai Konstitusi

Gambar Pengertian Konstitusi dan Nilai Konstitusi

 
Pengertian Konstitusi dan Nilai Konstitusi | ali samiun |