Sumber Hukum Acara Perdata

Pembahasan Mengenai Sumber Sumber Hukum Acara Perdata

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai sumber sumber hukum acara perdata.
 
Berbagai macam sumber sumber hukum acara perdata, yaitu :
1. HIR (Herziene Inlandsch Reglemen)
Hir adalah Sumber Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah pulau Jawa dan Madura. Dalam HIR juga memuat ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana. Ketentuan hukum acara perdata dalam HIR dituangkap pada pasal 115 sampai dengan pasal 245 serta beberapa pasal yang tersebar antara pasal 372 sampai dengan pasal 394, sebab rangkaian pasal-pasal yang terakhir ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan hukum acara perdata dan hukum acara pidana.
 
2. RBg (Rechtsreglemen Voor de Buitengewesten)
RBg adalah Sumber Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar pulau jawa dan pulau madura. RBg terdiri dari 5 bab yang memuat 723 pasal. Ketentuan hukum acara perdata termuat dalam BAB 2 yang terdiri dari 7 titel dari pasal 104 sampai dengan pasal 323.
 
3. BW (Burgerlijk Wetboek)
BW merupakan sumber sumber hukum acara perdata. Burgelijk Wetboek atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun sebagai kodifikasi hukum perdara materil, namun juga memuat hukum acara perdata terutama dalam Buku 4 mengenai pembuktian dan daluwarsa. Selain itu juga terdapat dalam beberapa pasal dalam Buku 1, contohnya mengenai tempat tinggal atau domisili, serta beberapa pasal Buku 2 dan Buku 3.
 
4. Ordonanasi Tahun 1867 No. 29
Ordonannsi ini merupakan sumber hukum acara perdata. Dalam ordonansi ini memuat ketentuan hukum acara perdata mengenai kekuatan pembuktian tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia (bumiputera) atau yang dipersamakan dengan mereka.
 
5. WVK (Wetboek van Koophandel)
WVK merupakan sumber hukum acara perdata. WVK biasa disebut Kitab UU Hukum Dagang dan juga sebagai kodifikasi hukum perdata materil, namun di dalamnya ada beberapa pasal yang memuat ketentuan hukum acara perdata.
 
6. UU No. 37 tahun 2004
UU ini merupakan sumber hukum acara perdata. UU ini memuat kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang memuat ketentuan-ketentuan hukum acara perdata khusus untuk kasus kepailitan. Jadi kasus kepailitan diperiksa, diadili dan diputuskan, serta diselesaikan dengan menggunakan UU ini.
 
7. UU No. 20 Tahun 1947
UU ini merupakan sumber hukum acara perdata. UU ini memuat peradilan ulangan di Jawa dan Madura. UU ini mulai berlaku sejak tanggal 24 juni 1947. Dengan adanya UU ini, maka peraturan mengenai banding dalam HIR pasal 118 sampai dengan pasal 194 tidak berlaku lagi.
 
8. UU No. 4 Tahun 2004
UU ini merupakan sumber hukum acara perdata. UU ini memuat mengenai kekuasaan kehakiman yang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 15 Januari 2004. UU ini memuat beberapa pasal mengenai hukum acara pada umumnya dan mengenai hukum acara perdata khususnya.
 
9. UU No. 1 Tahun 1974
UU ini merupakan sumber hukum acara perdata. UU ini memuat ketentuan-ketentuan hukum acara perdata (khusus) untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, serta menyelesaikan perkara-perkara perdata mengenai perkawinan atau pernikahan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan dan putusnya perkawinan (perceraian).
 
10. Yurisprudensi
Beberapa yurisprudensi terutama dari Mahkamah Agung juga memuat ketentuan hukum acara perdata. Yurisprudensi Mahkamah Agung juga dijadikan sumber hukum acara perdata yang sangat penting di negara Indonesia, untuk mengisi kekosongan, kekurangan dan ketidaksempurnaan yang banyak terdapat dalam peraturan perundang-undangan hukum acara perdata peninggalan zaman Hindia Belanda.
 
11. Peraturan Mahkamah Agung
Peraturan Mahkamah Agung merupakan sumber hukum acara perdata. Dasar hukum peraturan Mahkamah Agung ini termuat dalam pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985.
 
Sekian dari Informasi Ahli mengenai sumber sumber hukum acara perdata, semoga tulisan informasi ahli mengenai sumber sumber hukum acara perdata dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– Riduan Syahrani, 2009. Buku Materi Dasar hukum Acara Perdata. Penerbit PT Citra Aditya Bakti : Bandung.
Gambar Sumber Hukum Acara Perdata

Gambar Sumber Hukum Acara Perdata

 
Sumber Hukum Acara Perdata | ali samiun |