Pengertian Negara Menurut Ahli

Loading...

Pembahasan Mengenai Pengertian Negara Menurut Para Ahli

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai pengertian negara menurut para ahli.
 
Menurut Mirza Nasution, Pengertian Negara adalah organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami wilayah tertentu yang mengakui adanya pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan mereka. Dalam suatu wilayah, organisasi negara bukan satu-satunya organisasi, melainkan ada organisasi-organisasi lain (keagamaan, kemasyarakatan, kepartaian yang memiliki kepribadian masing-masing yang terlepas dari masalah kenegaraan). Di antara organisasi organisasi tersebut, negara merupakan organisasi yang utama dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu campur tangan dalam bidang organisasi-organisasi lainnya.
 
Pengertian Negara menurut Ahli Tata Negara, Sebagai berikut.
Menurut Roger H Soltau, Pengertian Negara adalah alat sebagai otoritas yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Jadi, kepentingan masyarakat adalah kepentingan negara dan kepentingan negara mutlak merupakan kepentingan masyarakat.
 
Pengertian Negara menurut Robert M. Maclver adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah yang didasarkan pada sistem hukum yang bersifat memaksa yang dilaksanakan oleh pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang sah.
 
Harol J Laski mengemukakan pengertian negara, Negara adalah pola integritas masyarakat yang memiliki otoritas yang bersifat memaksa dan mengikat atas dasar kepentingan masyarakat yang melebihi kepentingan kelompok atau kepentingan individu.
 
Menurut Max Weber, Pengertian Negara adalah kekuasaan masyarakat yang monopolistis dalam menerapkan kekuasaannya secara fisik atas dasar legalitas kekuasaannya dalam wilayah tertentu.
Dari definisi negara yang dikemukakan di atas, terdapat beberapa unsur penting yang menjadi bagian dari Ruang Lingkup Negara, yaitu wilayah negara, hukum dan perundang-undangan, pemerintahan yang sah, penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan yang memaksa, masyarakat dan tujuan negara.
 
Makna negara bukan sebatas teritorial bangsa yang memiliki kedaulatan penuh karena wilayah hanya bagian kecil dari negara. Bagian terbesar dan paling substansial dari negara adalah kesatuan dari otoritas politik. Negara adalah institusi dasar kekuasaan politik. Oleh karena itu negara merupakan hukum, wilayah, kekuasaan, konstitusi, masyarakat dan tujuan. Negara bukan sesuatu yang konkret, melainkan konsep abstrak mengenai sikap politik dan kekuasaan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, yang konkret dari negara adalah wilayah kekuasaan pemerintahan, hukum dan atau konstitusi, masyarakat dan tujuan negara.
 
Negara adalah suatu wilayah yang kekuasaan konstitusionalnya dapat mengatur kehidupan masyarakat secara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama. Dalam negara terdapat batas-batas kekuasaan, peraturan hubungan antara masyarakat, serta cara memperoleh tujuan kehidupan bersama dalam bernegara.
 
Tatanan hukum yang terdapat dalam negara memiliki posisi yang sangat kuat, meskipun negara dibentuk oleh latar belakang sejarah, pergulatan sosiologis dan politis, serta pergerakan kerakyatan masing-masing dalam wilayah negata. Tatanan hukum negara merupakan ukuran normatif yang mendasar bagi keberadaan negara. Tanpa tatanan hukum yang jelas, negara tidak diakui sebagai negara.
 
Tatan negara dan tatanan hukum negara menyatu dalam menguatkan terbentuknya sistem negara. Kemudian, sistem negara diperkuat juga oleh subsistem lainnya yang memiliki kelahiran yang sama secara sosiologis dan politis, contohnya sistem pemerintahan negata. Jika negara dilihat sebagai norma, tatanan negara dan tatanan hukum negara tidak dapat berdiri sendiri. Akan tetapi, dalam konteks kajian disiplin ilmu yang berbeda, tatanan negara dan tatan hukum negara dapat berdiri sendiri. Hans Kelsen mengatakan bahwa negara sebagai komunitas dalam hubungannya dengan hukum bukan suatu realitas alami atau realitas sosial yang serupa dengan realitas alami, seperti manusia dalam hubungannya dengan hukum. Jika ada konsep realita sosial yang berhubungan dengan fenomena yang disebut “negara” sehingga konsep sosiologis dibedakan dari konsep hukum mengenai negara, prioritas jatuh pada konsep hukum, bukan pada konsep sosiologis.
 
Pandangan Hans Kelsen tersebut menjelaskan hukum dan negara yang berdiri sendiri. Negara adalah negara dan hukum adalah hukum. Akan tetapi, sifat independensi hukum dan negara tidak abadi atau tidak absolut ketika negara dan hukum saling berhubungan atau dihubungkan secara teoritis dan praktis, sebagaimana negara dalam konteks teori ketatanegaraan yang di dalamnya dianut berbagai paham hukum mengenai berdirinya negara. Ada alasan-alasan filosofis yang menggali muatan hukum dalam negara, baik dilihat sebagai hukum alamiah maupun hukum kemanusiaan, seperti keberadaan negara dipandang secara deterministik sebagai takdir yang seharusnya ada dan senyatanya sudah ada. Di dalamnya tersimpan pandangan substantif bahwa tanpa ada yang mengharuskan lahirnya suatu negara, secara alamiah negara akan ada. Hal ini karena manusia sudah ada sebelum negara ada dan manusia menghendaki ketenangan dalam menjalani kehidupannya. Sebaliknya, negara sudah diadakan oleh alam untuk tempat tinggal mansia.
 
Dengan pandangan di atas, pemahaman mengenai eksisten negara dan eksistensi manusia, sama dengan pandangan bahwa komunitas sosial berarti kesatuan beragam individu dan tindakan sejumlah individu yang menjadi latar belakang dibutuhkannya norma-norma bernegara. Inilah yang menegaskan bahwa negara bukan semata-mata realitas hukum, tetapi realitas sosial. Realitas hukum menghendaki keberadaan realitas sosial yang diakui oleh hukum, sedangkan realitas hukum sebagai realitas yang ingin ditaati oleh realitas sosial. Jadi, keduanya membutuhkan sinkronisai.
 
Negara juga dapat dipandang sebagai wujud yang dibentuk oleh interaksi sosial dan politik, kemudian menyeragamkan kebutuhan pada kebudayaan. Kebudayaan adalah cara kerja dan cara berpikir manusia yang ditujukan pada upaya melindungi hasrat dan kemauan mendasar dari kehidupan dan penghidupan manusia. Interaksi manusia dipandang sebagai cikal bakal lahirnya negara, meskipun awalnya tidak ada hubungan interaksi antara manusia sebagai individu dan tatan hukum yang terdapat dalam negara karena manusia mengalami tahapan-tahapan intelektual dalam upaya mempertahankan kehidupannya. Perkembang intelektualitas manusialah yang tidak terbatas, dinamis dan berkembang menuju penghidupan yang lebih sempurna, sehingga eksistensi negara bersamaan dengan perkembangan intelektual manusia dan dapat dipandang sebagai bagian dari peradaban manusia menuju pada kesempurnaan.
 
Perkembangan selanjutnya dari kesadaran manusia dalam bernegara adalah dengan adanya realitas perbedaan manusia, sebagaimana adanya diferensiasi kultural, suku, ras, etnis, agama dan sebagainya yang secara deterministik perlu dialihkan pada sistem yang mempersatukan pluralisme tersebut. Kenyataan itu merupakan bagian yang menghendaki terbentuknya hukum dalam negara. Oleh karena itu, negara dapat dikatakan sebagai pelayan keberadaan manusia yang posisinya memerlukan penguatan struktur dan infrastruktur negara. Paham ini melahirkan pandangan bahwa manusia hidup untuk bernegara dan negara ada untuk menusia. Hanya kebedaan negara lebih luas dalam melayani manusia karena hingga kematian manusia, negara masih memberikan pelayanan.
 
Berbicara mengenai negara, tidak dapat terlepas dari objek kajian yang berhubungan secara langsung dengan hal berikut ini.
1. Bentuk negara.
2. Bentuk pemerintahan.
3. Warga negara.
4. UU kewarganegaraa.
5. Hak dan kewajiban warga negara.
6. Sistem penyelenggaran pemerintahan daerah.
7. Peraturan daerah.
8. Kewenangan kepala daerah.
 
Sekian dari informasi ahli akan membahas mengenai pengertian negara menurut para ahli, semoga tulisan informasi ahli mengenai pengertian negara menurut para ahli dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– Zulkarnaen dan Beni Ahlmad Saebani, 2012. Hukum Konstitusi. Penerbit Pustaka Setia : Bandung.
Gambar Pengertian Negara Menurut Para Ahli
Gambar Pengertian Negara Menurut Para Ahli