Loading...

Pengertian Pajak dan Jenis Jenis Pajak

Pembahasan Mengenai Pengertian Pajak dan Jenis Jenis Pajak

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai pengertian pajak dan jenis jenis pajak.
 
Menurut Soeparman, Pengertian Pajak adalah iuran wajib yang berupa uang dan atau barang yang dipungut oleh penguasa atau pemerintah berdasarkan pada norma-norma hukum, digunakan untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif di dalam mencapai kesejahteraan umum.
 
Menurut Rochmat Soemitro, Pengertian Pajak adalah iuaran dari rakyat kepada kas negara yang didasarkan pada UU tanpa mendapatkan jasa timbal balik dari negara, yang langsung dapat ditunjukkan kepada rakyat dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

| Jenis Jenis Pajak |

Jenis jenis Pajak dalam Negeri :
1. Pajak Penghasilan
Pengertian Pajak Penghasilan adalah pajak yang diperoleh dari penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selama tahun pajak. Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu :
(a) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Cotohnya : gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
(b) Penghasilan dari usaha dan kegiatan
(c) Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak maupun harta tidak bergerak, contohnya : bunga, dividen, sewa, keuntungan, penjualan harta atau hak yang tidak digunakan untuk usaha dan sebagainya.
(d) Penghasilan lain-lain. Contohnya : pembebasan utang, hadiah dan sebagainya.
 
2. Pajak Penghasilan Migas
Pengertian Pajak Penghasilan Migas adalah iuran yang diperoleh pemerintah dari usaha atas hasil eksplorasi dan eksploutasi minyak bumi. Minyak bumi merupakan kekayaan potensial bagi negara. Eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi teah dimulai sejak zaman penjajahan. Berdasarkan ketantua Pasal 33 UUD 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara, sehingga semua usaha eksplorasi dan eksploitasi di bidang minyak bumi dipegang oleh pemerintah dengan pertamina sebagai penanggung jawab.
 
3. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pengertian Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah iuran yang diperoleh pemerintah dari penjualan barang mewah. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ini diatur di dalam UU No.18 Tahun 1994. Yang menjadi subjek pajak pertambahan nilai adalah :
(a) Penyerahan barang dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean dengan beberapa pengecualian.
(b) Impor atau ekspor Barang Kena Pajak (BKP).
(c) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan jasa dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
(d) Penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha barang tersebut di dalam daerah pabean dan impor yang tergolong barang mewah.
Bagi BKP (Barang Kena Pajak) yang tergolong mewah, selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
 
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran yang dipungut oleh pemerintah terhadap bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang diperguanakan untuk kegiatan usaha perkebukan, perhutanan dan pertambangan. Ketentuan mengena pajak bumi dan bangunan (PBB) diatur di dalam UU No. 12 Tahun 1985. Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan dengan beberapa pengecualian dan dibagi dalam sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata :
(a) mempunyai suatu hak atas objek.
(b) memperoleh manfaat atas objek.
(c) memiliki objek.
(d) menguasai objek baik atas bumi atau atas bangunan atau salah satu diantaranya.
Berdasarkan peraturan pemerintah No.104 Tahun 2000, pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebagai berikut :
(a) Untuk pemerintah pusat 10%.
(b) Untuk pemerintah daerah 16,2%.
(c) Untuk daerah kabupaten atau kota 64,8%.
(d) Untuk biaya pemungutan 9%.
 
5. Cukai
Pengertian Cukai adalah pungutan negara yang terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditentukan yang disebut dengan Barang Kena Cukai (BKC). Cukai diatur di dalam UU No.11 Tahun 1995 megenai Cukai. Yang dimaksu dengan Barang Kena Cukai ialah barang-barang yang di dalam pemakaiannya perlu dibatasi dan diawasi.
 
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah penerimaan negara yang berasal dari pemungutan karena diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan. BPHTB diatur di dalam UU No.21 Tahun 1997. Subjek BPHTB ialah orang prbadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Yang dimaksud dengan hak atas tanah dan bangunan yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan. Yang menjadi objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan karena pemindahan hak dan pemberian hak baru.
 
7. Pajak Lainnya
Penerimaan negara yang tercantu, dalam Pos Pajak lainnya adalah penerimaan dari Bea Materai dan Bea Lelang.
Pengertian Bea Materai adalah pajak yang diperoleh atas dokumen. Satu dokumen hanya terutang satu bea materai dan tembusan atau rangkap dari dokumen terutang Bea Materai yang sama dengan aslinya. Pihak yang terutang Bea Materai adalah pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen tersebut, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.
Pengertian Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum, termasuk melalui media elektronik, dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat dan atau dengan penawaran harga secara tertulis, yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Objek lelang adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak. Subjek lelang yaitu pemohon atau penjual lelang, peserta lelang dan pembeli lelang.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai pengertian pajak dan jenis jenis pajak, semoga tulisan informasi ahli mengenai pengertian pajak dan jenis jenis pajak dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– Adrian Sutedi, 2012. Hukum Keuangan Negara. Penerbit Sinar Grafika : Jakarta.
Gambar Pengertian Pajak dan Jenis Jenis Pajak

Gambar Pengertian Pajak dan Jenis Jenis Pajak

 
Pengertian Pajak dan Jenis Jenis Pajak | ali samiun |