Sifat Negara dan Unsur Negara

Pembahasan Mengenai Sifat Sifat Negara dan Unsur Unsur Negara

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai sifat sifat negara dan unsur unsur negara.
 
Sifat Sifat Negara yang melekat di dalam ketatanegaraan, antara lain :
1. Sifat Memaksa, yaitu sifat negara yang memaksa semua warga negara untuk patuh dan tunduk pada sistem ketatanegaraan yang dianut.
2. Sifat Mengatur, yaitu sifat negara yang mengatur semua warga negara dan penyelenggara negara berada di bawah peraturan negara.
3. Sifat Membentuk, yaitu sifat negara yang menonjol dari kekuasaan dan kekuatan dalam negara yang membentuk karakter bangsa. Setiap negara memiliki sifat yang berbeda dalam membentuk karakterik bangsanya.
4. Sifat Mendominasi, yaitu sifat negara yang senantiasa melekat dalam negara karena delegasi oleh konstitusi negara, seperti negara mendominasi semua asetnya karena kepentingan negara dan atas nama rakyat suatu negara.
5. Monopoli, yaitu sifat negara yang berkaitan dengan konsensus ketatanegaraan yang hanya dikuasai oleh negara. Sifat ini dipandang menyelamatkan kepentingan negara sebagai cermin kepentingan bangsa atau masyarakat secara keseluruhan, sebagaimana negara menguasai darat dan lautan yang ada di wilayahnya sepanjang mengandung manfaat bagi masyarakat. Negara berhak menentukan dan menempatkan kenyataan yang ada dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama bagian dari sesuatu yang benar atau menyimpang dari tujuan negara, berada dan berkembang atas dasar pengakuan negara, bukan atas dasar pengakuan tuhan-tuhan dalam agama.
6. Mengendalikan, yaitu sifat negara yang membawa semua komponennya menuju tujuan yang disepakati secara konstitusional dan konvensional.
7. Mengelola, yaitu sifat negara yang memelihara dan memberdayakan semua aset yang ada dan mengembangkannya untuk tujuan kesejahteraan masyarakat.

| Unsur Unsur Negara |

Unsur Unsur Negara antara lain, sebagai berikut.
1. Teritorial atau Wilayah Negara
Teritorial atau wilayah negara merupakan unsur negara yang paling penting. Para ahli hukum Tata Negara mengatakan bahwa teritorial suatu negara atau batas batas wilayah negara, rakyat sebagai warga negara atau penduduk suatu negara, kekuasaan negara yang berbentuk pemerintahan dalam beragam sistem, konstitusi negara dan kedulatan rakyat.
Hans Kelsen menjelaskan bahwa teritorial atau wilayah negara merupakan persyaratan yang utama dalam keberadaan negara karena bukan negara apabila tidak memiliki wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal penduduk dan struktur administrasi negara. Eksistensi negara bergantung pada hak negara atas suatu teritorial yang menjadi miliknya. Menurut Kelsen, apabila negara dipandang sebagai hukum dan diperlakukan sebagai satu tatanan hukum yang sama bagi seluruh wilayah, wilayah-wilayah yang secara geografis tidak saling berhubungan membentuk satu kesatuan wilayah. Kesatuan teritorial negara merupakan kesatuan hukum, bukan kesatuan geografis yang alami karena teritorial suatu negara merupakan wilayah berlakunya tatanan hukum yang disebut negara.
Teritorial suatu negara adalah ruang yang menjadi milik pemerintahan negara, milik warga negara sebagai penduduk dan rakyat negara, serta ruang bagi diberlakukannya konstitusi dan konvensi negara. Dengan adanya wilayah negara, kesempurnaan terbentuknya negara memerlukan pengakuan dari negara-negara lain, tetapi pengakuan tersebut harus dikuatkan oleh kekuasaan yang dibangun melalui perwujudan kedaulatan rakyat yang menjadi penyebab adanya kedaulatan negara.
 
2. Penduduk
Penduduk adalah warga negara atau rakyat yang bertempat tinggal di wilayah suatu negara. Penduduk merupakan unsur negara yang kedua setelah teritorial suatu negara, meskipun ada yang berpendapat bahwa penduduk sebagai unsur negara yang pertama terbentuknya negara karena sejarah historis banyak penduduk yang belum bertempat tinggal dalam wilayah hukum suatu negara karena belum memiliki negara.
 Menurut hukum internasional, tiap-tiap negara memiliki hak untuk menetapkan penduduknya sebagai warga negara yang sah. Ada dua asas yang berlaku dalam menetapkan warga negara atau penduduk suatu negara, yaitu :
(a) asas ius soli atau law of soil, yaitu asas yang menentukan warga negara berdasarkan tempat tinggal penduduknya. Semua orang yang bertempat tinggal di wilayah suatu negara dinyatakan sebagai warga negara.
(b) asas ius sanguinis atau law of the blood, negara menentukan warga negara berdasarkan pertalian darah, artinya semua orang yang dilahirkan oleh warga negara yang telah tinggal di wilayah negara tertentu, secara otomatis dinyatakan sebagai warga negara.
 
3. Pemerintahan
Pemerintahan atau kekuasaan merupakan salah satu dari unsur negara. Pemerintahan adalah penyelenggara negara, yaitu terdiri atas para pejabat, lembaga-lembaga dalam negara yang mengorganisasikan semua sistem bernegara.
Pemerintah adalah institusi pemegang amanat rakyat yang menjalankan fungsi-fungsi negara dan fungsi hukum ketatanegaraan. Realitas dari pemerintahan merupakan pembagian kekuasaan yang direfleksikan ke dalam kinerja penyelenggara negara. Pada umumnya, kekuasaan itu dipegang oleh tiga lembaga negara, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai sifat sifat negara dan unsur unsur negara, semoga tulisan informasi ahli mengenai sifat sifat negara dan unsur unsur negara dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– Zulkarnaen dan Beni Ahlmad Saebani, 2012. Hukum Konstitusi. Penerbit Pustaka Setia : Bandung.
Gambar Sifat Sifat Negara dan Unsur Unsur Negara

Gambar Sifat Sifat Negara dan Unsur Unsur Negara

 
Sifat Negara dan Unsur Negara | ali samiun |