Sistem Pemerintahan Cina

Loading...

Pembahasan Mengenai Sistem Pemerintahan Cina

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai sistem pemerintahan cina.
 
Sistem Pemerintahan Cina dimulai ketika Mao Zedong memerintah dengan memimpin revolusi komunis yang sangat mencela bentuk kekaisaran Cina terdahulu yang sangat feodal. Feodalisme ini membuat cina berbeda dengan negara-negara Eropa, bahkan Jepang. Birokrasi di Cina terdiri atas orang-orang terlatih dalam tradisi Kong Fu Tze. Oleh karena itu, para pegawai dipilih melalui sistem ujian tertentu untuk menguji pengetahuan mengenai Kong Fu Tze.
 
Mao Zedong adalah orang yang kontra, paling kaya dan memiliki banyak warisan yang dapat membawa sistem politik Cina dan generasi rakyatnya ke arah yang stabil. Ia menuntut adanya investigasi dan penelitian, tetapi mengabaikan kenyataan paham utopisnya. Ia juga berpendidikan dan intelek. Pada masa revolusi, ketika Mao dan perubahan yang dipimpinnya masih terbatas pada wilayah pedesaan, ia tetap menekankan perlunya menggabungkan teori dan praktik. Mao bukan orang yang memutarbalikkan teori Marxist sebab ia menganut Marxist sebagai orang yang peduli terhdap Revolusi.
 
RRC (Republik Rakyat Cina) yang secara resmi diproklamasikan pada tanggal 1 oktober 1949, secara relatif masih merupakan sistem politik baru. Pengaruh yang paling langsung terhadap komunisme Cina, yaitu lingkungan revolusioner, komunisme Soviet dan sejarah Partai Komunis Cina sebelum tahun 1949, yang umumnya merupakan fenomena abad ke 20. Akan tetapi, tradisi politik pra-modern Cina, yang secara resmi berakhir pada tahun 1911 dengan runtuhnya Dinasti Ching (Manchu), mempunyai pengaruh besar pada pemerintahan sekarang.
 
Struktur pemerintahan daerah di Cina pada dasarnya terdiri atas tiga tingkat pemerintahan resmi yaitu provinsi, kabupaten dan dasar, ditambah berbagai unit lain di bawah atau diantara tingkat-tingkat ini. Dari sudut pandangan warga negara, unit-unit yang paling penting adalah unit-unit yang ada di bawah tingkat pemerintahan dasar. Unit-unit ini meliputi kantor-kantor polisi dan kantor-kantor cabang kecil yang dibentuk oleh pemerintahan tingkat dasar dan berbagai unit pemukiman dan produksi seperti desa, toko koperasi pertanian, rukun kampung, kota, sekolah, pabrik, perusahaan, kantor dan unit-unit angkatan bersenjata. Selain itu, Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) merupakan organ penting ketiga dalam struktur politik nasional di Cina.
Organisasi partai menguraikan peniruan secara umum pada level bawah suatu sistem. Setiap 30 provinsi di Cina dikepalai oleh 30 komite partai, yang terdiri atas komite tetap dan sekretaris partai. Anggota komite tetap memiliki divisi pekerja yang banyak, seperti cabang tingkat pusat. Mereka juga melakukan propaganda pada tingkat provinsi, organisasi departemen lain, seperti inspeksi disiplin tingkat provinsi.
 
Tiga peranan politik penting yaitu aktivis, kader dan anggota partai mendominasi kepemimpinan dalam sistem politik Cina. Aktivis adalah warga negara biasa, tidak memegang jabatan resmi, yang memiliki kepentingan, inisiatif atau tanggung jawab khusus dalam kehidupan publik kader adalah mereka yang mempunyai kedudukan pimpinan resmi dalam suatu organisasi, biasanya berupa jabatan full-time. Adapun mengenai anggota parta, tentu seperti pada umumnya anggota partai. Menjadi seorang aktivis umumnya merupakan langkah pertama dalam proses rekrutmen politik atau proses menjadi pemimpin politik dan sebagian kader dan anggota PKC baru berasal dari aktivis.
 
Kekuasaan pembuatan keputusan tertinggi berada di tangan Politbiro PKC dan komite tetap. Para anggota Politbiro melaksanakan semua rapat PKC yang penting dan tidak ada mekanisme teratur yang bisa dipakai oleh organ-organ lain untuk menolak keputusan-keputusan Politbiro. Kelompok kecil ini telah memperluas proses pembuatan kebijaksanaan dengan mengadakan pertemuan dengan kelompok elite lain yang memberi informasi, memperbaiki, mendukung dan mengkritik rencana.
 
Akhir tahun 1990 dan awal abad selanjutnya, Cina menghadapi sejumlah penurunan tantangan kebijakan publik, termasuk kontrol tehadap korupsi, membangun alat-alat efektif untuk mengatur makro ekonomi, memecahkan berbagai masalah sosial, melindungi HAM (Hak Asasi Manusia) dan hak milik intelektual, meyakinkan kestabilan dan pertumbuhan persediaan makanan dan melindungi lingkungan.
 
Sistem Politik Cina mempercayakan pelaksanaan peraturan kepada berbagai struktur, meliputi birokrasi pemerintah, partai, militer dan sistem komunikasi yang mereka kuasai; organ-organ pengelolaan dari unit-unit primer dan banyak komite organisasi, dan pertemuan rakyat yang mengerahkan penduduk untuk menjalankan langsung program pemerintah. Sementara itu, tiga tema pokok dari revolusi Cina adalah kemerdekaan dan penyatuan bangsa, pembangunan ekonomi dan sosial, dan integrasi masyarakat dan negara.
 
Birokrasi Cina merupakan birokrasi yang besar, yang secara luas didistribusikan melebihi besarnya isu-isu yang berkembang dan seperti halnya dalam semua sistem politik, perbedaan birokrasi menjadi perhatian. Sejak banyaknya kebijakan publik memutuskan lebih dari satu birokrasi dapat menjadi proses yang sulit dan membutuhkan waktu. Berbagai komisi dan kelompok dewan negara dibentuk, seperti badan kementerian utama yang dapat memaksakan berbagai birokrasi untuk setuju dengan keputusan pusat.
 
Birokrasi Cina juga meluas dari atas sistem menuju ke bawah, tetapi organisasi birokrasi pada tingkat bawah awalnya bertanggung jawab kepada pimpinan tingkat daerahnya (provinsi, daerah atau perkotaan), meskipun diawasi oleh kementerian di Beijing. Hal ini sering merupakan proses yang sulit dan kompleks untuk mendapatkan birokrasi lokal guna mengimplementasikan keputusan yang dibuat di Beijing. Dengan memandang rendah sistem Leninis di Cina, birokrasi pusat jarang memperoleh kesuksesan dalam memerintahkan birokrasi tingkat bawahnya untuk menyelesaikan keputusan sentral, terutama dalam keputusan keterlibatan komitmen sumber daya. Hal ini karena birokrasi tingkat bawah berada dalam posisi yang baik untuk tawar-menawar dengan mengimbangi tingkat yang lebih tinggi untuk menjamin keuangan dan manfaat lain.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai sistem pemerintahan cina, semoga tulisan informasi ahli mengenai sistem pemerintahan cina dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– Zulkarnaen dan Beni Ahlmad Saebani, 2012. Hukum Konstitusi. Penerbit Pustaka Setia : Bandung.
Gambar Sistem Pemerintahan Cina
Gambar Sistem Pemerintahan Cina