Sistem Pemerintahan Uni Soviet

Loading...

Pembahasan Mengenai Sistem Pemerintahan Uni Soviet

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai sistem pemerintahan Uni Soviet.
 
Sistem Pemerintahan Uni Soviet, dimulai pada Rezim Soviet mengambil alih kekuasaan pada tahun 1917 yang berniat untuk membentuk masyarakat sosialis di Rusia kemudian menyebarkan sosialisme revolusioner ke seluruh dunia. Sosialisme, sebagaimana dipahami Partai Komunis Rusia, berarti masyarakat tanpa kepemilikan pribadi dari produksi. Semua aset ekonomi yang penting dan kekuasaan politik dimiliki dan diawasi oleh negara dilakukan atas nama masyarakat pekerja.
 
Vladimir Ilyich Lenin (1870 sampai dengan 1924) adalah pemimpin Partai Komunis Rusia dan kepala pemerintahan Soviet Rusia yang pertama. Pemerintahan soviet membagi kekuasaan melalui para pekerja dan petani yang menyuarakan kepentingan mereka dan partai komunis yang mengatur soviet.
 
Lenin menjamin struktur organisasi dari Partai Komunis memaksimalkan pengawasan dari pusat atas seluruh level pemerintahan. Partai dijaga untuk tetap kecil, menekankan keanggotaan partai yang merupakan hak istimewa dan suatu keharusan. Pada level yang lebih tinggi, partai diorganisasikan sepanjang garis teritorial. Setiap subdivisi daerah memiliki organisasi partai.
 
Pada posisi puncak, kekuasaan terakhir untuk memutuskan kebijakan dipegang oleh Politbiro. Politbiro adalah komite kelompok kecil yang senantiasa melakukan pertemuan secara teratur, beranggotakan sekitar 12 orang pemimpin negara yang paling kuat, yaitu Sekretaris Jenderal Partai Komunis, Ketua Lembaga Kementerian, beberapa sekretaris senior dari komite pusat PKUS, satu atau dua orang sekretaris pertama dari organisasi Partai Komunis Gabungan Republik, Menteri Pertahanan, Ketua KGB dan Menteri Luar Negeri.
 
Kelemahan yang paling serius dari rezim ini adalah ketidakmampuan mereka dalam mengalihkan kekuasaan secara teratur dan damai dari satu pemimpin ke pemimpin lain. Kemudian, sistem pemerintahan Mikhail Gorbachev yang sangat menekankan pada keterbukaan, glasnost, dalam hubungan antara pemimpin-pemimpin politik dan masyarakat, menekankan bahwa efektivitas partai sangat bergantung pada perbaikan ekonomi dari negara dan masyarakat. Awal tahun 1987, dia tidak hanya berupaya melaksanakan demokratisasi politik, tetapi juga menekankannya melalui reformasi dengan mengadakan pemilihan untuk pemerintahan lokal. Dia melegalisasi kepemilikan pribadi atas perusahaan dan kerja sama bisnis dan mendukung para pengusaha untuk memperkecil kesenjangan ekonommi akibat inefisiensi dari sektor negara.
 
Radikalisme Gorbachev menerima dukungan yang sangat dramatis melalui perkembangan yang sangat menakjubkan tahun 1989 di Eropa Timur. Semua penguasa mengakhiri blok sosialis dan membuka jalan bagi rezim parlemen yang multipartai melalui revolusi tak berdarah (kecuali Rumania). Bubarnya komunisme di Eropa Timur ini berarti hilangnya ikatan partai, kerja sama kepolisian, perdagangan ekonomi dan aliansi militer yang telah dibangun sejak Stallin memaksakan komunis atas Eropa Timur setelah Perang Dunia 2.
 
Republik Rusia mempunyai konstitusi sendiri dan membentuk Kongres Wakil-wakil Rakyat dan Supreme Soviet. Dengan berakhirnya Uni Soviet, lembaga perwakilan ini menjadi organ utama dari kekuasaan legislatif. Boris Yeltsin dipilih sebagai presiden dari Federasi Rusia pada bulan juni 1991. Yeltsin menjalankan model “Republik Presidensial”. Sebagaimana di Prancis, di Rusia juga konstitusi mengakui dwi-eksekutif, yaitu pemerintah memerlukan kepercayaan dari parlemen, tetapi presiden tidak memerlukannya. Presiden diberi kekuasaan untuk mengumumkan keputusan-keputusannya dengan kekuatan hukum, meskipun keputusan tersebut melanggar hukum yang berlaku dan bisa ditolak oleh parlemen. Presiden menunjuk perdana menteri atas persetujuan Duma, presiden dapat membubarkan Duma dan menyelenggarakan pemilihan yang baru. Pembubaran juga dilakukan saat Duma tidak lagi memperoleh kepercayaan dalam pemerintah. Mosi tidak percaya yang pertama mungkin bisa saja diabaikan oleh Presiden dan pemerintah. Akan tetapi, untuk yang kedua, presiden harus membubarkan parlemen atau pemerintah. Kekuasaan presiden untuk membubarkan parlemen juga dibatasi oleh konstitusi. Dia tidak dapat membubarkan parlemen dalam satu tahun pemilihannya, atau ketika parlemen mempunyai tuntutan dakwaan atas presiden, atau ketika presiden menyatakan keadaan bahaya atas seluruh Rusia, atau dalam enam bulan dari saat habisnya jabatan presiden. Berbeda dengan banyak sistem parlementer, pembentukan pemerintah di Rusia tidak secara langsung ditentukan oleh komposisi partai di parlemen. Paling tidak, hubungan antara distribusi kekuatan partai dalam Duma dan keseimbangan politik pemerintah dihilangkan sama sekali. Sekalipun demikian, komposisi pemerintahan telah memperlihatkan upaya Presiden Yeltsin untuk membawa wakil-wakil partai politik dan aliran-aliran politik yang ada.
 
State Duma telah muncul sebagai sebuah lembaga yang aktif. Oposisi Presiden Yeltsin dan kebijakan-kebijakannya lebih banyak di lembaga ini daripada sekutu-sekutunya, tetapi tidak ada satu pun partai atau koalisi yang merupakan mayoritas. Berbeda dengan Dewan Federasi, Duma diatur oleh faksi-faksi partai. Wakil tiap-tiap faksi mengisi badan pengarah, yaitu Dewan Duma. Dewan Duma membuat keputusan-keputusan dasar dalam Duma dengan menghormati agenda legislatif dan proses yang tengah berlangsung di Duma dan juga beberapa UU. Duma juga memiliki 23 komisi yang kepemimpinan dan keanggotaannya didistribusikan secara tidak merata untuk setiap faksi.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai sistem pemerintahan Uni Soviet, semoga tulisan informasi ahli mengenai sistem pemerintahan Uni Soviet dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– Zulkarnaen dan Beni Ahlmad Saebani, 2012. Hukum Konstitusi. Penerbit Pustaka Setia : Bandung.
Gambar Sistem Pemerintahan Uni Soviet
Gambar Sistem Pemerintahan Uni Soviet