Teori Asal Mula Negara Menurut Ahli

Loading...

Pembahasan Mengenai Teori Asal Mula Negara Menurut Para Ahli

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai teori asal mula negara menurut para ahli. Teori asal mula negara terbagi atas 8, yaitu teori kontrak sosial, teori ketuhanan, teori kekuatan, teori patriarkal dan teori matriarkal, teori organis, teori daluwarsa, teori alamiah dan teori idealitas negara.

1. Teori Kontrak Sosial

Teori Kontrak Sosial adalah teori mengenai perjanjian masyarakat. Menurut teori ini, asal mula negara adalah perjanjian sosial. Teori ini banyak dipilih oleh masyarakat, termasuk di Indonesia. Berbagai tuntutan elemen masyarakat, mulai dari lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa, organisasi sosial, partai politik, para tokoh masyarakat dan dari kalangan ilmuwan, menghendaki adanya kontrak sosial dan kontrak politik antara masyarakat dengan para pemimpin bangsa, para penguasa yang akan memegang kebijakan moneter dalam menyelenggarakan pemerintahan.
 
Perjanjian masyarakat merupakan perwujudan kesepakatan terbentuknya negara yang orisinalitasnya dijamin oleh gerakan politik ketatanegaraan sekaligus sebagai bukti sejarah mengenai kesepakatan antara masyarakat untuk menghapuskan kekuasaan yang otoriter, tirani dan feodalistis. Hal ini terutama muncul di tengah kehidupan masyarakat yang menghantui kekhawatiran terhadap masa depan kehidupan bangsa dan negara, kenyataan kemiskinan dan kezaliman penguasa terhadap rakyatnya, serta banyaknya praktik inkonstitusional dari pemegang pemerintahan atau penyelenggara negara.
 
Teori kontrak sosial yang dipraktikkan sekarang ini, secara kasat mata bukan merupakan bagian paling orisinal dari teori kontrak sosial. Hal ini karena secara filosofis, realitas yang sekarang muncul ke permukaan dari gagasan adanya kontrak politik antara masyarakat dan penguasa, yaitu ketika negaranya sudah terbentuk dan spekulasi mengenai teori kontrak sosial “seharusnya” sebelum negara itu lahir. Karena berandai-andai adanya negara, pencetus teori kontrak sosial juga tidak berbeda jauh dengan pandangan mengenai kontrak politik ketika negara sudah ada dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi, keduanya diposisikan menurut latar belakang munculnya teori tersebut.

Perbincangan mengenai teori kontrak sosial yang menjelaskan asal mula negara, tidak terlepas dari pandangan tiga orang sarjana barat yang konsen terhadap pemikiran politik dan ketatanegaraan, yaitu Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau.

a. Thomas Hobbes
Teori Thomas Hobbes mengenai kontrak sosial berpangkal dari pandangan mengenai kehidupan manusia yang terpisah dalam dua zaman, yaitu keadaan selama belum ada negara dan keadaan bernegara. Menurut Hobbes, keadaan bukan keadaan yang aman sentosa, adil dan makmur, melainkan keadaan sosial yang kacau, suatu “inferno” dunia yang tanpa hukum dan tanpa pemerintah, tanpa ikatan-ikatan sosial antara individu. Dalam keadaan demikian, hukum dibuat atas dasar kekuatan terhebat secara fisikal. Manusia ibarat binatang dan yang paling kuat dan bengis, itulah hukum bagi yang lainnya. Manusia saling bermusuhan, yang setiap harinya saling memangsa dan yang satunya adalah ancaman bagi manusia lain. Oleh karena itu disebut dengan perang antara semua melawan semua.
 
Semakin lama manusia menyadari bahwa perang antara manusia hanya akan menghabiskan generasi kehidupan manusia sendiri. Oleh karena itu diwujudkan kontrak untuk mengurus dan mengelola kekuasaan dalam negara.
 
Kontrak yang dimaksud adalah perjanjian pemerintahan dengan jalan segenap individu berjanji menyerahkan semua hak kodratinya yang dimiliki ketika hidup dalam keadaan alamiah kepada seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk untuk mengatur kehidupan mereka. Orang yang akan mengatur kehidupan tersebut kemudian diberi wewenang dan kekuasaan, yang kemudian disebut dengan negara. Negara diibaratkan binatang buas (raja hutan) yang menguasai dan mempin semua binatang. Istilah tersebut oleh Hobbes diabadikan dengan konsep Leviathan. Sebagai binatang terbuas, negara harus memiliki kekuasaan absolut dan menguasai semua kekuatan yang lain, selain negara itu. Semua harus tunduk mutlak kepada negara karena semua sudah menyerahkan kodrat alamiahnya kepada negara.
 
Pandangan Hobbes menjelaskan keharusan dibentuknya negara kerajaan absolut atau monarki absolut karena kelahiran negara dalam konteks teori kontrak sosial adalah penyerahan kodrat alami manusia pada kekuatan tertinggi, yaitu negara yang selama ini berada di dalam kehidupan mirip binatang yang saling memangsa.
 
b. John Locke
Dalam pandangan John Locke, keadaan hidup manusia yang hanya mampu mengelola kehidupannya sendiri dapat merugikan orang lain karena menimbulkan arogansi kekuasaan. Potensi konflik dengan mudah akan muncul ke permukaan karena manusia hanya sibuk mengurusi dan mendahulukan kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu diperlukan kontrak sosial yang mengatur kehidupan bersama dan sistem ketatanegaraan yang mengatur dan mengelola hak-hak pribadi dan hak publik secara proporsional.
 
Dalam pandangan Locke, perjanjian manusia dalam membentuk negara tidak menyerahkan semua hak yang dimiliki manusia karena terdapat hak-hak asasi yang tidak dimiliki manusia karena terdapat hak-hak asasi yang tidak boleh diserahkan kepada siapa pun, termasuk negara, bahkan sebaliknya negara berkewajiban melindungi hak-hak asasi yang dimiliki manusia, seperti hak hidup dan hak berpikir.
 
Menurut Locke, permufakatan yang dibuat berdasarkan suara terbanyak dapat dianggap sebagai tindakan seluruh masyarakat karena persetujuan individu-individu untuk membentuk negara mewajibkan individu-individu lain untuk taat pada negara yang dibentuk dengan suara terbanyak. Negara yang dibentuk dengan suara terbanyak tidak dapat mengambil hak-hak milik manusia dan hak-hak lainnya yang tidak dapat dilepaskan. Pandangan ini menunjukkan bahwa Locke berpijak dari pactum unionis dilengkapi dengan pactum subjectionis, artinya negara diberikan wewenang untuk menjalankan kekuasaannya menurut perjanjian yang dibuat bersama masyarakat melalui kesepakatan suara terbanyak, tetapi negara dibatasi oleh hak-hak masyarakat sebagai individu untuk tidak ikut campur mengurus hak-hak paling asasi dari manusia. Sebaliknya, negara berkewajiban menjaga dan memelihara hak-hak kodrati manusia, sehingga kehidupan manusia secara alamiah tidak terganggu atau dirusak oleh kepentingan negara yang menyimpang dari kotrak bertatanegara.
 
Pandangan Locke mengenai negara yang dibangun oleh kontrak sosial terbatas adalah pandangan yang menyatakan bahwa pembatasan kekuasaan negara ada ditangan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara. Oleh karena itu, negara tidak boleh bersifat absolut dan sewenang-wenang kepada masyarakat. Pandangan itulah yang mengisyaratkan perlunya konstitusi dalam ketatanegaraan, yang dalam konstitusi negara itu juga diatu mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) yang harus dipelihara, dijaga dan dihormati oleh negara. Dengan pandangannya, Locke dinyatakan sebagai filsuf yang menggagas negara konstitusionalistis dan bapak hak asasi manusia.
 
c. Rousseau
Menurut Rousseau, manusia berada pada dua zaman, yaitu zaman pranegara dan zaman negara. Zaman pranegara adalah zaman tanpa dinamika, zaman keamanan dan kebahagiaan. Manusia berada dalam keasyikan hidup untuk dan oleh dirinya sendiri. Masing-masing berada di dalam suasana diri dan hidup mandiri dalam emosi internal yang terlindungi. Keadaan pranegara menggambarkan kehidupan alamiah manusia yang sederajat dan tanpa beban yang menekan kebebasan manusia, manusia seperti berada dalam surga firdaus yang penuh dengan kedamaian dan kenikmatan. Akan tetapi, keadaan itu berubah karena manusia semakin bertambah kemauannya dan demikian jugan dengan manusia yang lain, sedangkan alat dan strategi yang dimiliki manusia tidak mengalami perkembangan. Kesadaran manusia muncul, bahkan dalam kehidupannya terdapat potensi negatif yang akan menghasilkan dan menghancurkan kenikmatan yang selama ini diraihnya. Oleh karena itu, keadaan alamiah tidak dapat dipertahankan selamanya dan manusia dengan penuh kesadaran mengakhiri keadaan itu dengan membuat kontrak sosial.
 
Kontrak sosial dipandang dapat menjamin kelangsungan hidup manusia, ketika kebutuhan manusia semakin bertambah dan bervariasi, sedangkan kemampuan untuk memperolehnya masih terbatas. Atas dasar itu, kontrak sosial dibuat sebagai upaya mewujudkan negara, yang juga sebagai awal peralihan kehidupan pranegara kepada kehidupan manusia bernegara, atau dari kehidupan manusia yang dilahirkan dalam keadaan bebas menuju kehidupan kehidupan yang serba teratur.
 
Rousseau hanya mengenal satu jenis perjanjian, yaitu pactum unionis, perjanjian masyarakat yang sebenarnya. Rousseau tidak mengenal pactum subjectionis yang membentuk pemerintah yang ditaati. Pemerintah tidak mempunyai dasar kontraktual. Hanya, organisasi politiklah yang dibentuk dengan kontrak. Pemerintah sebagai pimpinan organisasi dibentuk dan ditentukan oleh yang berdaulat dan merupakan wakil-wakilnya. Yang berdaulat adalah rakyat seluruhnya melalui kemauan umumnya.
 
Negara atau badan korporalif kolektif yang dibentuk itu menyatakan kemauan umumnya yang tidak dapat keliru atau salah, tetapi yang tidak senantiasa progresif. Kemauan umum inilah yang mutlak berdaulat. Kemauan umum tidak selalu berarti kemauan seluruh rakyat. Kadang-kadang terdapat perbedaan-perbedaan antara kemauan umum dan kemauan seluruh rakyat. Kemauan umum selalu benar dan ditujukan pada kebahagiaan bersama, sedangkan kemauan seluruh rakyat juga memerhatikan kepentingan individual dan karena itu merupakan keseluruhan kemauan-kemauan khusus tersebut.
 
Dengan memerhatikan gagasan Rousseau mengenai negara yang dibangun melalui kontrak sosial atas dasar kehendak rakyat, dinamika terbentuknya negara mengalami tahapan-tahapan teoritis. Hobbes mempertegas bahwa terbentuknya negara berasal dari kekuatan yang luar biasa dari manusia, yang akan dinobatkan sebagai raja dengan kekuasaan absolut, sedangkan Locke dengan teori kontrak sosialnya membangun pandangan bahwa negara diikat oleh perjanjian yang kuat dengan masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan secara konstitusional dan mengormati serta menjaga hak-hak mendasar dari seluruh hak alamiah manusia yang paling fundamental, yaitu HAM (Hak Asasi Manusia). Rousseau menjadi pelopor utama terbentuknya negara demokratis yang diwujudkan oleh sistem perwakilan atas nama kepentingan rakyat. Rakyat bergerak secara dinamis berbagai unsur dan kepentingan partai politik untuk menempatkan orang-orang yang dipercayainya dapat mewakili kepentingan hidupnya. Oleh karena itu, Rousseau memahami rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara dan negara hanya dapat ditegakkan oleh adanya sosial dan politik dengan rakyat.

2. Teori Ketuhanan

Teori ketuhanan berkembang hingga pada abad ke 16 dan pada abad ke 17 tidak lagi bersifat monarki demokratis, sebagaimana terungkap pada abad pertengahan. Teori ini menggelinding menuju kehidupan ketatanegaraan yang menganut paham monarkis absolut, yang meningkatkan doktrin mengenai raja-raja yang suci sebagaimana sucinya tuhan yang menobatkan para raja.
 
Teori ketuhanan berpandangan bahwa negara berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, para pemimpin negara merupakan wakil-wakil tuhan. yang merupakan kepanjangantangan kekuasaan tuhan di muka bumi. Rakyat harus berserah diri kepada para pemimpin negara karena dengan berserah diri, rakyat telah berbakti kepada Tuhan.
 
Sarjana-sarjana Eropa pada abad pertengahan menyempurnakan padangannya mengenai kekuasaan absolut dari para raja karena kekuasaan Tuhan adalah kekuasaan absolut. Karena kekuasaan raja yang bersifat absolut, raja tidak pernah salah. Kekuasaan raja adalah doktrin yang berasal dari Tuhan. Perintah-perintah raja adalah hak-hak yang harus dihormati dan ditaati. Tuhanlah yang mengangkat raja-raja, sehingga mereka bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada rakyat yang memosisikan diri ingin menyamai Tuhan. Rakyat tidak lebih hanyalah budak-budak para raja. Doktrin teokratis tersebut merupakan kebalikan dari teori-teori asal mula negara lainnya, karena asal mula negara dan sumber kekuasaan dpandang berasal dari makhluk yang berada dunia ini. Jadi, menurut teori ketuhanan, tuhan adalah raja diraja.
 
Doktrin mengenai raja-raja sebagai penerima kekuasaan dari Tuhan dinyatakan dalam sabda Paulus Rum XIII ayat 1 dan 2. Dalam sabda Paulus berlaku teori teokrasi yang menganggap tuhan sebagai prinsipium semua kekuasaan. Hal itu, identik dengan pandangan mengenai iradah Allah. Dalam ajaran islam, Allah adalah pemegang kedaulatan tertinggi dan semua yang ada di muka bumi berasal dari kekuasaan-Nya. Oleh karena itu, Allah mempertegas kekuasaan-Nya agar semua manusia yang beriman menaati Allah dan menaati Rasul (Al-quran Surat An-Nisa, ayat 159).
 
Menurut teori ketuhanan, terwujudnya negara sepenuhnya bukan karya cipta manusia, melainkan kehendak Tuhan, demikian pula raja-raja diutus Tuhan, bukan hanya sebagai raja, tetapi sekaligus dewa yang membawa titah Tuhan dengan kebenaran absolut.

3. Teori Kekuatan

Teori kekuatan adalah teori yang berpandangan bahwa negara terwujud oleh adanya kekuatan yang luar biasa dari sekelompok manusia yang mendominasi kelompok manusia lainnya. Kelompok yang lemah ditaklukkan oleh kelompok yang kuat, kemudian wilayahnya dicaplok dan diduduki. Rakyat yang berasal dari wilayah kelompok yang lemah dipaksa menyerahkan kedaulatannya, semua sistem pemerintahan dibentuk menurut kehendak kelompok yang dominan.
 
Pandangan mengenai teori kekuatan dianut oleh negara penjajah yang kegemarannya meramapas dan menaklukkan negara lain dengan cara yang ilegal sebagai bentuk-bentuk kolonialisme yang sampai dfengan hari ini masih ada.

4. Teori Patriarkal dan Teori Matriarkal

Teori patriarkal berpandangan bahwa negara berasal dari garis ayah atau laki-laki yang awalnya berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan pemimpin keluarga. Semua keturunannya berkembang biak membentuk susunan keluarga yang lebih luas, hingga akhirnya berbentuk suku. Suku-suku juga semakin berkembang hingga membentuk bangsa dan negara. Negara adalah ikatan suku yang saling berhubungan karena adanya garis keturunan yang sama, yaitu dari garis ayah. Oleh karena itu, pemimpin negara harus secara genetis berasal dari garis ayah, yaitu seorang laki-laki.
 
Teori matriarkal adalah kebalikan dari teori patriarkal. Menurut teori matriarkal, kepemimpinan yang menjadi cikal bakalnya suatu negara diwujudkan bukan berasal dari genetika ayah sebagai laki-laki, melainkan dari ibu, seorang perempuan. Hubungan darah ditentukan oleh klan, bukan oleh gens. Oleh karena itu, kepemimpinan keluarga bukan terletak di pundak sang ayah, melainkan di pundak sang ibu.

5. Teori Organis

Menurut teori organis, negara bagaikan makhluk hidup. Individu yang merupakan komponen negara dianggap sebagai sel-sel dari makhluk hidup itu. Kehidupan korporal dari negara dapat disamakan sebagai tulang belulang manusia. UU sebagai urat saraf, raja (kaisar) sebagai kepala dan para individu sebagai daging. Ideologi negara sama dengan fisiologi makhluk hidup, kelahiran, pertumbuhan, perkembangan dan kematiannya.
 
Doktrin organis dari segi isinya dapat digolongkan ke dalam teori-teori organisme moral, organisme psikis, organisme biologis dan organisme sosial. Negara sebagai organisme moral bersifat metafisis-idealistis dan dikemukakan, terutama oleh tokoh-tokoh idelis Jerman, seperti Fichte, Schelling dan Hegel. Paham organisme moral dan Fichte merupakan fase peralihan antara ajaran kontrak sosial yang mekanistis pada konsepsi organis itu. Fichte melihat negara sebagai “naturproduksi” atau suatu kesatuan organis yang meliputi semua warga negara sebagai bagian esensial dari kesatuan organis itu. Negara tidak dibuat oleh manusia, tetapi merupakan pribadi moral yang ada sebagai akibat dari adanya kodrat manusia sebagai makhluk moral. Penyempurnaan doktrin negara sebagai penjelmaan ekstern dari semangat moral individu. Negara dipandangnya sebagai organisme dengan kepribadian yang termulia. Oleh karena itu, negara harus dipuja dan didewa-dewakan.
 
Negara sebagai organisme psikis merupakan peralihan dari teori organisme moral yang bersifat metafisis-idealistis ke teori organisme yang bersifat bio-psikologis. Teori organisme psikis ditandai oleh tinjauan-tinjauannya yang menitikberatkan segi-segi psikologis negara. Negara dilukiskan sebagai makhluk hidup yang memiliki atribut kepribadian rohani sebagai manusia. Pertumbuhan dan perkembangan negara dipersamakan dengan perkembangan intelektual dari individu.
 
Konsep organisme biologis dari negara timbul sebagai salah satu manifestasi dari pertumbuhan ilmu-ilmu biologi dalam bagian kedua dari abad ke 19. Negara diselidiki dengan menggunakan metode dan penggolongan biologi karena antara negara dan makhluk hidup terdapat persamaan dalam anatomi, fisiologi dan patologinya. Asal-mula, perkembangan dan fungsi-fungsi organisme biologis.
 
Negara sebagai organisme sosial. Jika doktrin organisme biologis mendapatkan sokongan dari pertumbuhan biologi, doktrin negara sebagai organisme sosial lahir berhubungan dengan timbulnya ilmu baru mengenai masyarakat, yaitu semenjak Comte disebut “sosiolog”. Ajaran negara sebagai organisme sosial erat hubungannya dengan ajaran organis dari masyarakat dan persekutuan lainnya. Masyarakat dipandang sebagai keseluruhan yang bersifat organis. Negara sebagai salah satu bentuk perkelompokan sosial, juga bersifat organis.
 
Perspektif organik menekankan masyarakat sebagai organisme, keseluruhan lebih dari sekedar jumlah bagiannya dan hanya dapat dimengerti sebagai totalitas. Bagi Comte, masyarakat yang benar hanya dapat mempertahankan kebenarannya jika senantiasa memahami fungsi-fungsi sosial sebagaimana memahami fungsi-fungsi biologis. Individu adalah kelompok karena pemahaman terhadap organ tubuh merupakan pemahaman mengenai keseluruhan fungsi organik.
 
Dalam perspektif organik, usaha untuk membentuk pembaharuan mungkin mengganggu keutuhan masyarakat yang organik alamiah sehingga masyarakat itu diperlemah dan hancur. Penganut pandangan ini sangat takut terhadap bayang-bayang masyarakat yang bukan masyarakat sebenarnya, tetapi sekadar massa individu tanpa ikaran moral. Mereka takut bahwa tekanan positivis pada pembaharuan, kepentingan diri rasional dan individualisme akan menghancurkan dasar-dasar tatanan sosial dengan merombak konsensus moral yang mengikat individu yang terdapat dalam berbagai tradisi suatu masyarakat yang sudah terakumulasi, yang sudah disumbangkan oleh banyak generasi secara bertahap dan yang melampaui pengetahuan mereka yang terbatas, yang mau menghancurkan tradisi-tradisi ini demi peningkatan rasionalitas ilmiah dan kemajuan.
 
Kaum organisis juga lebih menyukai masyarakat hierarkis tradisional daripada tekanan positivis pada kebebasan dan persamaan karena keseluruhan masyarakat organik berlandaskan saling kebertergantungan antara individu. Masyarakat organik khawatir bahwa usaha untuk menyembuhkan penyakit masyarakat akan menghancurkan dasar masyarakat tersebut.
 
Suasana politik dan sosial juga bergolak. Comte hidup pada akhir revolusi Prancis, termasuk serangkaian pergolakan yang tampaknya berkesinambungan, seperti pada saat rezim Napoleon Bonaparte, penggantian monarki, revolusi dan periode republk. Dengan lingkungan sosial politik yang menggemparkan itu, tidak heran jika Comte sangat menekankan pentingnya keteraturan sosial. Menurutnya, masyarakat diancam oleh kekacauan intelektual dan sosial politik, serta menegakkan kembali keteraturan atas dasar pengetahuan hukum masyarakat positif yang logis sangat penting untuk menjamin kemajuan yang terus berjalan.
 
Comte melihat masyarakat sebagai keseluruhan organik yang lebih dari sekadar jumlah bagian-bagian yang saling bergantungan, tetapi untuk mengerti kenyataan ini, metode penelitian empiris harus digunakan dengan keyakinan bahwa masyarakat merupakan bagian dari alam, seperti hanya gejala fisik. Andreski berpendapat, pendirian Comte bahwa masyarakat merupakan bagian dari alam dan memperoleh pengetahuan metode penelitian empiris dari ilmu-ilmu alam lainnya merupakan sumbangannya yang tidak terhingga nilainya terhadap perkembangan negara dalam perspektif sosiologis.

6. Teori Daluwarsa

Teori daluwarsa menjelaskan kedudukan raja-raja yang bukan merupakan kekuatan dan kekuasaan yang berasal dari Tuhan, melainkan karena melanggengkan kebiasaan absolut. Kerajaan bagi raja-raja adalah warisan yang dilegalisasi oleh absolutisme kekuatan terhadap rakyat yang sudah terbiasa “dininabobokan” oleh hukum kebiasaan itu, sehingga negara terbentuk oleh kebiasaan absolut dan rakyat diatur oleh sistem normatif yang berlaku menurut kebiasaan.
 
Menurut Isjawara, teori daluwarsa dikembangkan sebagai doktrin legitimisme di Prancis pada abad ke 17, contohnya oleh Jean Bodin yang  menghubungakn antara teori daluwarsa dengan teori patriarkal. Dalam pandangan teori daluwarsa, seorang raja adalah penguasa tunggal sekaligus pemilik mutlak kekuasaan yang akan diwariskan kepada keturunannya.

7. Teori Alamiah

Teori alamiah berpandangan bahwa negara berasal dari alam karena alam menciptakan negara. Asal-usul pandangan ini berasal dari Aristoteles. Menurutnya, alam yang membenarkan terwujudnya negara karena merupakan bagian dari alam. Semua alam saling memiliki keterkaitan sebagai manusia saling berhubungan dan saling membutuhkan. Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk sosial sehingga manusia membutuhkan negara untuk mengatur hubungan intraksional antarmanusia.
 
Pendapat Aristoteles mengenai bentuk negara terpadu dari dua hal. Pertama, sebagai kelanjutan dari paham etiknya. Kedua, sebagai hasil penyelidikannya atas 158 buah undang-undang dasar negara sampai dengan kota dalam dunia Greek pada waktu itu, ia tidak mengemukakan cita-cita yang luar biasa seperti plato. Ia condong pada pendirian bahwa pendapat yang dianjurkan itu mesti sepadan dengan kepentingan hidup yang nyata pada masa itu. Ia mengemukakan tiga macam bentuk tata negara, yaitu :
(1) monarki atau basileia.
(2) aristokrasi, yaitu pemerintahan oleh orang-orang yang sedikit jumlahnya.
(3) politeia atau menurut etik Aristoteles disebut “timokrasi”, yaitu pemerintahan beradasarkan kekuasaan seluruh rakyat. Dalam istilah sekarang disebut dengan demokrasi.
 
Ketiga macam sistem pemerintahan tersebut dapat dibelokkan ke jalan yang buruk. Pemerintahan raja menjadi tirani, kekuasaan aristokrasi menjadi oligarki, kekuasaan politeia menjadi demokrasi.
 
Menurut bentuknya, monarki adalah yang terbaik sebab pemerintahan dipegang seorang yang dalam didikan dan asuhan lebih dari siapa pun juga, seperti Tuhan di tengah-tengah manusia. Akan tetapi, manusia semacam itu tidak ada lagi. Ia hanya ada pada masa lalu, sebelum masa heroisme. Sesudah itu, hanya terdapat penyelewenangan yang menyimpang dari bentuk yang sebenarnya. Dalam praktiknya, monarki merupakan pemerintahan yang paling buruk. Pada umumnya, kekuasaan dan budi yang besar jarang sejalan, letaknya berjauhan. Adapun aristokrasi adalah pemerintahan dijalankan oleh orang-orang yang sedikit jumlahnya, tetapi mempunyai pembawaan dan kecakapan. Akan tetapi, aristokrasi tidak boleh didasarkan atas sistem turunan. Tidak ada dasar ekonomi yang tetap oleh aristokrasi uang. Orang-orang kaya yang kembali turun-temurun ke atas kursi pemerintahan, membahayakan keselamatan negara. Jabatan diperjualbelikan. Siapa yang memberikan tawaran yang tertinggi dapat menjabat. Apabila kecakapan tidak lagi diutamakan, aristokrasi yang sebenarnya tidak ada lagi. Demokrasi pada umumnya adalah tantangan terhadap plutokrasi, kaum modal. “Pemerintahan orang miskin” ada baiknya. Sungguhpun secara individu, seseorang jauh kecakapannya dari orang-orang yang mempunyai keahlian, sebagai keseluruhannya, rakyat memberikan pertimbangan yang tidak kurang adilnya.
 
Aristoteles memandang demokrasi lebih rendah daripada aristokrasi sebab dalam demokrasi, keahlian diganti dengan jumlah, karena rakyat mudah tertipu, hak memilih lebih baik dibatasi hanya lingkungan orang-orang cerdik pandai. Oleh karena itu, kombinasi antara aristokrasi dan demokrasi adalah yang sebaik-baiknya. Pandangan inilah yang menggambarkan pendirian Aristoteles sebagai orang yang berada di “jalan tengah”.
 
Pemikiran Aristoteles mengenai tujuan dibentuknya negara adalah mencapai keselamatan bagi semua penduduknya. Manusia sifat dasarnya memiliki moral buruk, yang hanya dapat dikembangkan melalui hubunagan dengan orang lain.

8. Teori Idealitas Negara

Teori idealitas negara berasal dari ajaran Plato, muridnya Socrates dari guru Aristoteles. Pemikiran filsafat Plato mengenai negara adalah pandangannya bahwa keberadaan negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Warga negara diperlukan secara adil dan diberi pekerjaan dan kekuasaan tertentu dan khusus untuk kalangan intelektual harus diberi kekuasaan memerintah dan menyelenggarakan negara.
 
Negara ideal bergantung pada akal budi penduduknya. Menurutnya, penduduk negara dapat dibagi tiga golongan, yaitu golongan teratas, tengah dan terbawah. Golongan teratas adalah golongan yang memerintah terdiri ata para filsuf. Mereka bertujhuan membuat UU dan mengawasi pelaksanaannya dan memegang kekuatan tertinggi. Golongan ini harus memiliki budi kebijaksanaan. Sebelum para filsuf menjadi penguasa, negeri-negeri sulit untuk menghindar dari kejahatan-kejahatan. Golongan menengah adalah para pengawal dan abdi negara. Tugas mereka adalah mempertahankan negara dari serangan musuh dan menegakkan berlakunya UU supaya dipatuhi semua rakyat. Golongan ketiga adalah golongan terbawah atau rakyat pada umumnya. Mereka adalah kelompok yang produktif dan harus pandai membawa diri.
 
Dalam buku Republic yang menjadi tujuan hidup plato tergambar pendapatnya mengenai pembinaan negara, mayarakat dan pendidikan. Plato hidup dalam masa Athena menempuh jalan turun setelah mencapai kedudukan yang gemilang dalam segala lapangan. Pertentangan antara kaya dan miskin sangat mencolok mata. Oleh karena itu, pertentangan politik juga hebat. Kekuasaan aristokrasi, oligarki dan demokrasi datang berganti-ganti, dengan tidak dapat mendudukkan pemerintahan yang tetap. Menurut Plato, nasib Athena hanya dapat tertolong dengan mengubah dasar hidup rakyat dan sistem pemerintahan. Itulah alasan baginya untuk menciptakan bentuk negara yang ideal.
 
Pandangan plato mengenai negara dan luasnya masih terpaut pada masanya. Ia memandang ke belakang. Negara Greek, pada masa itu adalah kota. Jumlah penduduknya tidak lebih dari dua atau tiga ribu jiwa. Pendudukan kota adalah orang-orang merdeka, pemilik tanah yang terletak di luar kota yang dikerjakan oleh budak-budaknya. Di antara mereka terdapat saudagar, tukang, seniman dan pejabat negara. Menurut kebiasaan pada waktu itu, pekerjaan yang kasar dikerjakan oleh budak. Mereka tidak dianggap sebagai penduduk sebab tidak merdeka.
 
Peraturan yang menjadi dasar untuk mengurus kepentingan umum, kata Plato tidak boleh diputus oleh kemauan atau pendapat personal atau oleh rakyat seluruhnya, tetapi ditentukan oleh ajaran yang berdasarkan pengetahuan dengan pengertian. Dari ajaran itu, datanglah keyakinan bahwa pemerintahan harus dipimpin oleh idea yang tertinggi, yaitu idea kebaikan. Kemuaan untuk melaksanakan itu bergantung pada budi. Tujuan manusia memperoleh budi yang benar hanya dari pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu harus berkuasa di dalam negara. Plato mengatakan bahwa kesengsaraan dunia tidak akan berakhir sebelum filsuf menjadi raja atau raja-raja menjadi filsuf. Selain itu, menurutnya negara yang ideal harus berdasarkan pada keadilan. Keadilan dalam negara hanya tercapai apabila manusia setiap orang mengerjakan pekerjaan yang bermanfaat. Keadilan bagi manusia apabila segala bagian dari jiwanya, baik yang berkuasa maupun yang mengabdi, mengerjakan pekerjaan sendiri-sendiri. Pembagian pekerjaan merupakan dasar bagi Plato untuk mencapai perbaikan hidup. Berhubungan dengan pembagian pekerjaan itu, Plato membagi penduduk negara dalam tiga golongan.
 
Golongan bawah adalah golongan rakyat jelata, dari kalangan petani, pekerja, tukang dan saudagar. Pekerjaan mereka sekadar menghasilkan keperluan sehari-hari bagi ketiga golongan. Mereka merupakan dasar ekonomi bagi masyarakat. Karena menghasilkan, mereka tidak boleh terlibat dalam pemerintahan. Sebagai golongan yang berusaha, mereka boleh mempunyai hak milik dan harta, boleh berumah tangga sendiri. Mereka hidup dalam keluarga masing-masing. Sekalipun mereka bebas berusaha, budi mereka harus terasuh, yaitu budi pandai menguasai diri.
 
Golongan tengah adalah golongan penjaga atau pembantu dalam urusan negara. Tugas mereka mempertahankan negara dari serangan musuh dan menjamin agar UU dipatuhi rakyat. Dasar kerjanya semata-mata mengabdi kepada negara. Oleh karena itu, mereka tidak boleh mempunyai kepentingan diri sendiri. Mereka tidak boleh mempunyai harta perseorangan dan keluarga. Mereka tinggal bersama dalam asrama, hidup dalam sistem komunisme yang seluas-luasnya, meliputi perempuan dan anak-anak. “Milik” bersama atas perempuan tidak berarti bahwa mereka dapat memuaskan hawa nafsu sesuka nafsunya. Hidup mereka didasarkan atas perbaikan jenis manusia dan hubungan mereka dengan perempuan diatur oleh negara dengan pengawasan yang rapi. Anak yang lahir dari hubungan mereka dipungut dan didik oleh negara. Anak itu tidak mengenal bapak dan ibutnya. Setiap ibu yang melahirkan anak dari penjaga dipandang ibu dari segala anak. Anak memandang semua penjaga bapaknya. Semua anak yang lahir disana bersaudara dan saudara kandung. Setiap laki-laki dipandang bapak dan perempuan adalah ibu. Dengan begitu, diharapkan akan timbul rasa persaudaraan antara sesama manusia. Hanya dengan hidup seperti itu kaum penjaga menurut Plato dapat membulatkan segala perhatiannya kepada negara dan masyarakat. Laki-laki dan perempuan mendapat pendidikan yang sama. Perempuan dapat menjadi prajurit yang ahli perang. Akal budi diartikan sebagai keberanian yang perlu dikembangkan secara intelektual melalui pendidikan.
 
Golongan atas adalah kelas pemerintah atau filsuf. Mereka terpilih dari yang paling cakap dan terbaik dari kelas penjaga, setelah menempuh pendidikan dan latihan spesial untuk itu. Tugas mereka adalah membuat UU dan mengawasi pelaksanaannya. Mereka memangku jabatan tertinggi. Selain itu, mereka mempergunakan waktu yang terluang untuk memperdalam filosofi dan ilmu pengetahuan mengenai idea kebaikan yang menjadi puncak dalam ajaran Plato.
 
Plato berpendapat bahwa kesejahteraan mejadi tujuan yang sebenarnya dalam ketatanegaraan. Dalam negara yang ideal, pengusaha mengahasilkan, tetapi tidak memerintah; kelompok penjaga melindungi, tetapi tidak memerintah; kaum intelektual diberi makan dan dilindungi, dan mereka memerintah.
 
Ketiga macam budi yang dimilliki oleh tiap-tiap golongan, yaitu bijaksana, berani dan menguasai diri, dapat menyelenggarakan dengan kerja sama budi keempat bagi masyarakat, yaitu keadilan.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai teori asal mula negara menurut para ahli, semoga tulisan informasi ahli mengenai teori asal mula negara menurut para ahli dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– Zulkarnaen dan Beni Ahlmad Saebani, 2012. Hukum Konstitusi. Penerbit Pustaka Setia : Bandung.
Gambar Teori Asal Mula Negara Menurut Para Ahli
Gambar Teori Asal Mula Negara Menurut Para Ahli