Loading...

Sistem Pemerintahan Indonesia

Pembahasan Mengenai Sistem Pemerintahan Indonesia

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai sistem pemerintahan Indonesia.
 
Sistem pemerintahan Indonesia, dimulai dari bentuk pemerintahan Indonesia yaitu republik, dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan Presiden yang dipilih secara langsung. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tiga pendiri bangsa, yaitu Soekarno, Mohammad Hatta dan Sultan Syahrir masing-masing menjabat sebagai Presiden, Wakil Presiden dan Perdana Menteri.
 
Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang menganut Ideologi Pancasila dan mempunyai beragam suku dan agama. Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 ditegaskan sebagai berikut.
1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat).
2. Sistem konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
3. Kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR.
4. Presiden adalah penyelenggara tertinggi pemerintah negara di bawah MPR.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
6. Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.
7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas.
 
Pada tahun 1950 dan 1960, pemerintah Soekarno mulai mengikuti sekaligus merintis gerakan non-blok pada awalnya, kemudian menjadi lebih dekat dengan blok sosialis, Contohnya : RRC (Republik Rakyat Cina) dan Yugoslavia. Tahun 1960-an menjadi saksi terjadinya konfrontasi militer terhadap negeara tetangga, Malaysia (Konfrontasi), dan ketidakpuasan terhadap kesulitan ekonomi yang semakin besar. Selanjutnya, pada tahun 1965 meletus kejadian Gerakan 30 September yang menyebabkan kematian 6 orang jenderal dan sejumlah perwira menengah lainnya. Muncul kekuatan baru yang menyebut dirinya Orde Baru yang segera menunduh PKI (Partai Komunis Indonesia) sebagai otak di belakang kejadian ini dan bermaksud menggulingkan pemerintahan yang sah serta mengganti ideologi nasional berdasarkan paham sosialis-komunis. Tuduhan ini sekaligus dijadikan alasan untuk menggantikan pemerintahan lama di bawah Presiden Soekarno.
Jenderal Soeharto menjadi Presiden pada tahun 1967 dengan alasan untuk mengamankan negara dari ancaman komunisme. Sementara itu, kondisi fisik Soekarno semakin melamah. Setelah Soeharto berkuasa, ratusan ribu warga Indonesia yang dicurigai terlibat pihak komunis dibunuh, sementara masih banyak lagi warga Indonesia yang sedang berada di luar negeri, tidak berani kembali ke tanah air dan akhirnya dicabut kewarganegaraannya. TIga puluh dua tahun masa kekuasaan Soeharto disebut Orde Baru, sementara masa pemerintahan Soekarno disebut Orde Lama.
 
Soeharto menerapkan sistem ekonomi neoliberal dan berhasil mendatangkan investasi luar negeri yang besar untuk masuk ke Indonesia dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar, meskipun tidak merata. Pada awal rezim Orde Baru, kebijakan ekonomi Indonesia disusun oleh sekelompok ekonomi lulusan Departemen Ekonomi Universitas California, Berkeley, yang dipanggil “Mafia Barkeley”. Akan tetapi, Soeharto menambah kekayaannya dan keluarganya melalui praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang meluas dan akhirnya dipaksa turun dari jabatannya setelah aksi demonstrasi besar-besaran dan kondisi ekonomi negara yang memburuk pada tahun 1998.
 
Dari tahun 1998 hingga tahun 2001 mempunyai tiga presiden, yaitu Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie), Abdurrahman Wahid (Gusdur), dan Megawati Sukarnoputri. Pada tahun 2004, pemilu satu hari terbesar di dunia diadakan dan dimenangkan oleh SBY (Susilo Bambang Yudhoyono).
 
Sistem pemerintahan Indonesia dijalankan dengan sistem pemerintahan republik presidensial multi-partai yang demokratis. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik Indonesia didasarkan pada Trias Politika, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
 
Kekuasaan Legislatif dipegang oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). MPR pernah menjadi lembaga tertinggi negara unikameral, tetapi setelah amandemen ke 4, MPR bukanlah lembaga tertinggi lagi dan komposisi keanggotaannya juga berubah. MPR setelah amandemen UUD 1945, yaitu sejak 2004, menjelma menjadi lembaga bikameral yang terdiri atas 560 anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang merupakan wakil rakyat melalui partai politik, ditambah dengan 132 anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang merupakan wakil provinsi dari jalur independen. Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu dan dilantik untuk masa jabatan lima tahun. Sebelumnya, anggota MPR adalah seluruh anggota DPR ditambah utusan golongan dan TNI atau Polri.
Lembaga eksekutif berpusat pada Presiden, wakil Presiden dan Kabinet. Kabinet di Indonesia adalah kabinet presidensial sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Tujuannya menjaga stabilitas pemerintahan mengingat kuatnya posisi lembaga legislatif di Indonesia. Akan tetapi, pos-pos penting dan strategis umumnya diisi oleh menteri tanpa portofolio partai (berasal dari seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya).
 
Lembaga yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan oleh MA (Mahkamah Agung), KY (Komisi Yudisial) dan MK (Mahkamah Konstitusi), termasuk pengaturan adminstrasi para hakim. Meskipun demikian, keberadaan Menteri Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) tetap dipertahankan.
 
Indonesia saat ini terdiri atas 33 provinsi, lima di antaranya memiliki status yang berbeda. Provinsi dibagi menjadi 399 kabupaten dan 98 kota. Kota dibagi menjadi kecamatan dan kelurahan, desa, gampong, kampung, nagari, pekon, atau istilah lain yang diakomodasi oleh UU RI No.32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Tiap provinsi memiliki DPRD provinsi dan gubernur, sementara kabupaten memiliki DPRD kabupaten dan bupati, kemudia kota memiliki DPRD kota dan walikota, semuanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu (Pemilihan Umum) dan Pilkada (Pemilihan Kepada Daerah). Di Jakarta tidak terdapat DPR kabupaten atau kota, karena kabupaten administrasi dan kota administrasi di Jakarta bukan daerah otonom.
 
Provinsi Aceh, Daerah Istimewa Ygyakarta, Papua Barat dan Papua memiliki hak istimewa legislatur yang lebih besar dan tingkat otonomi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Contohnya, Aceh berhak membentuk sistem legal sendiri. Pada tahun 2003, Aceh mulai menetapkan hukum syariah. Yogyakarta mendapatkan status Daerah Istimewa sebagai pengakuan terhadap peran penting Yogyakarta dalam mendukung Indonesia selama revolusi. Provinsi Papua, sebelumnya disebut Irian Jaya, mendapat status otonomi khusus tahun 2001. DKI Jakarta adalah daerah khusus ibu kota negara. Timor Portugis digabungkan ke dalam wilayah Indonesia dan menjadi provinsi Timor Timur pada 1979 sampai dengan 1999, yang kemudian memisahkan diri melalui referendum menjadi negara Timor Leste.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai sistem pemerintahan Indonesia, semoga tulisan informasi ahli mengenai sistem pemerintahan Indonesia dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– Zulkarnaen dan Beni Ahlmad Saebani, 2012. Hukum Konstitusi. Penerbit Pustaka Setia : Bandung.
Gambar Sistem Pemerintahan Indonesia

Gambar Sistem Pemerintahan Indonesia

 
Sistem Pemerintahan Indonesia | ali samiun |