Loading...

Sistem Pemerintahan Jepang

Pembahasan Mengenai Sistem Pemerintahan Jepang

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai sistem pemerintahan Jepang.
 
Dalam sistem pemerintahan Jepang, di mana sistem pemilihan umum yang memilih anggota-anggota Majelis Rendah dari Diet Nasional merupakan sistem yang dianut oleh Negara Jepang. Selain pemilihan umum tersebut, pada tingkat nasional terdapat beberapa jenis pemilihan lain, yaitu (1) pemilihan untuk keanggotaan Majelis Tinggi dari Diet Nasional; (2) referendum-referendum atau pemilihan khusus mengenai usul perubahan konstitusi, tetapi perubahan konstitusi belum pernah terjadi di Jepang pada zaman sesudah perang. Pada tingkat daerah di jepang, gubernur dan dewan provinsi, walikota, dewan kota dan dewan desa dipilih melalui pemilihan tingkat daerah dan pada tingkat ini juga diciptakan jenis pemilihan atau referendum khusus untuk menangani masalah khusus.
 
Partai politik bukanlah barang baru di Jepang. Dalam bentuk-bentuk yang berbeda, partai-partai tersebut telah ada sejak tahun 1874. Asal-usul partai konservatif saat ini, Partai Demokrat Liberal (Jiyumunshuto), dapat ditelusuri kembali sampai pada awal tahun 1880-an, dan Partai Sosialis Jepang (Nihon Shakaito) paling tidak sampai pada tahun 1925. Partai Komunis Jepang (Nihon Kyosanto) telah berdiri sejak tahun 1922. Hanya status dan kekuatan partai-partai itulah yang berubah pada periode sesudah Perang Dunia 2. Kalau sebelum Perang Dunia 2, keanggotaan dalam Majelis Rendah yang mereka perebutkan hanya memiliki kekuasaan politik yang sangat terbatas, sejak tahun 1947 keanggotaan dalam dewan itu sangat menentukan karena dewan itu merupakan sumber wewenang legislatif dan eksekutif dalam sistem pemerintahan yang baru. Dengan demikian, berarti status dan peranan partai, yang merupakan isi dari dewan itu mengalami kenaikan luar biasa sekaligus menunjukkan bahwa naik-turunnya status dan peranan partai ditentukan oleh naik-turunnya status dan peranan Majelis Rendah dalam Diet Nasional.
 
Pada sistem kepartaian di Negara Jepang, terdapat beberapa ciri yang utama. Pertama, di antara partai-partai itu, kecuali Komeito, bukan merupakan organisasi massa. Kedua, partai-partai utama Demokrat Liberal dan Sosialis merupakan partai yang tidak stabil dan secara internal tidak bersatu. Akhirnya, walaupun situasi kepartaian sejak tahun 1955 memunculkan dua partai politik utama dan saling bersaing, Jepang tidak memiliki sistem dua partai seperti yang dikenal pada sistem Anglo-Saxon. Oleh karena itu, sistem kepartaian Jepang ini lebih tepat disebut sebagai “sistem satu setengah partai”, yaitu Demokrat Liberal cenderung untuk tetap berkuasa memerintah Jepang, sedangkan Sosialis cenderung untuk tetap berperan sebagai oposan.
 
Struktur kelompok kepentingan di negara Jepang pada tahun 1960-an sudah mendekati jenis “modern”. Di antara kelompok-kelompok kepentingan pertanian yang terorganisasi secara nasional, yang paling penting adalah Serikat Petani Jepang (Nichino), Federasi Koperasi Pemasaran Pertanian Nasional (Zenhanren), Federasi Koperasi Asuransi Pertanian (Kyosairen), dan Perkumpulan Kehutanan Jepang (Nichirinkyo). Jenis kelompok kepentingan lain yang bisa ditambahkan dalam daftar ini adalah perkumpulan daerah dan desa walaupun tidak khusus berciri pertanian, yaitu Perkumpulan Kota dan Desa (Zenkoku Hasonkai) atau perkumpulan Nasional Ketua-ketua Dewan Kota dan Dewa (Zenkoku Chosongikai Gichokai).
 
Yang paling berpengaruh adalah wakil-wakil organisasi usahawan dan organisasi buruh. Yang paling aktif secara politik di antara kelompok-kelompok usahawan adalah Federasi Organisasi Majikan Jepang (Chuseiren). Organisasi usahawan yang lain, seperti Federasi Organisasi-organisasi Ekonomi (Keidanren) dan Perkumpulan Manajemen Jepang (Doyukai), juga bergerak memperjuangkan kepentingan dunia usaha.
 
Ciri dan sifat kepemimpinan politik Jepang sesudah perang sangat sulit untuk dinilai. Tradisi dan praktik kehidupan Jepang sedikit sekali menekankan “pemimpin-pemimpin” secara individual dan “kepemimpinan” dibandingkan dengan kultur Barat. Kecenderungan ini diperkuat oleh sifat multifaksi dari kepemimpinan partai politiknya, dan besarnya peranan komite dan teknik-teknik, konsensus lainnya dalam pembuatan keputusan.
 
Penelitian mengenai penunjukan dari pembentukan kabinet-kabinet konservatif menunjukkan pengaruh Jepang, kekalahan perang, dan penduduk Amerika terhadap sifat kepemimpinan politik Jepang sesudah Perang Dunia 2. Para tokoh militer dan wakil dari lingkungan istana dan aristokrat yang begitu kuat berpengaruh dalam kabinet sebelum perang tidak muncul lagi sekarang. Di antara kelompok elite sebelum perang, hanya politisi partai, birokrat, dan wakil-wakil dunia usaha yang masih tetap memegang posisi. Beban kekalahan perang, pembersihan yang didorong oleh Amerika atas unsur-unsur militer dan ultra-nasionalis dari jabatan-jabatan pemerintahan, dan diberlakukannya konstitusi baru secara serempak telah menyingkirkan pemimpin-pemimpin tradisional dari jabatannya. Akibat kekosongan kepemimpinan tersebut, muncullah wajah-wajah baru di kalangan puncak partai-partai konservatif, yang sebagian besar masih tetap berada di tempatnya sampai sekarang.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai sistem pemerintahan Jepang, semoga tulisan informasi ahli mengenai sistem pemerintahan Jepang dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– Zulkarnaen dan Beni Ahlmad Saebani, 2012. Hukum Konstitusi. Penerbit Pustaka Setia : Bandung.
Gambar Sistem Pemerintahan Jepang

Gambar Sistem Pemerintahan Jepang

 
Sistem Pemerintahan Jepang | ali samiun |