Loading...

Sistem Pemerintahan Korea Utara

Pembahasan Mengenai Sistem Pemerintahan Korea Utara

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai sistem pemerintahan Korea Utara.
 
Dalam Sistem pemerintahan Korea Utara, Korea Utara secara resmi disebut Republik Demokratik Rakyat Korea (Hangul, Choson Minjujuui Inmin Konghwaguk) adalah sebuah negara di Asia Timur, yang meliputi sebagian utara Semenanjung Korea. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Pyongyang. Zona Demiliterisasi Korea menjadi batas antara Korea Utara dan Korea Selatan. Sungai Amnok dan Sungai Tumen membentuk perbatasan antara Korea Utara dan Republik Rakyat Cina. Sebagian dari Sungai Tumen di Timur Laut merupakan perbatasan dengan Rusia. Penduduk setempat menyebut negara ini Pukchoson (Choson Utara).
 
Semenanjung Korea diperintah oleh Kekaisaran Korea hingga dianeksasi oleh Jepang setelah Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia 2, Korea dibagi menjadi wilayah penduduk Soviet dan Amerika Serikat. Korea Utara menolak ikut serta dalam pemilihan umum yang diawasi PBB yang diselenggarakan di Korea Selatan pada tahun 1948, yang mengarah pada pembentukan dua pemerintahan Korea yang terpisah oleh zona demiliterisasi. Baik Korea Utara maupun Korea Selatan mengklaim kedaulatan di atas seluruh semenanjung, yang berujung pada Perang Korea tahun 1950. Sebuah genjatan senjata pada tahun 1953 mengakhiri pertempuran, tetapi kedua negara secara resmi masih berada dalam status perang karena perjanjian perdamaian tidak pernah ditandatangani. Kedua negara diterima menjadi anggota PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) pada tahun 1991. Pada 26 mei 2009 Korea Utara secara sepihak menarik diri dari gencatan senjata.
 
Korea Utara termasuk dalam negara satu partai di bawah fron penyatuan yang dipimpin oleh Partai Buruh Korea. Pemerintahan negara mengikuti ideologi Juche, yang digagas oleh Kim 2 Sung, mantan pemimpin negara ini. Juche menjadi ideologi resmi negara ketika negara ini mengadopsi konstitusi baru pada tahun 1972, kendati Kim 2 Sung telah menggunakannya untuk membentuk kebijakan sejak sekurang-kurangnya awal tahun 1955. Sementara resminya sebagai republik sosialis, Korea Utara dipandang oleh sebagian besar negara sebagai negara kediktatoran totaliter stalinis. Setelah kematian Kim Jong-il pada tanggal 19 Desember 2011, diperkirakan pemimpin Korea Utara berikutnya adalah Kim Jong-un anak termuda Kim Jong-il.
Dampak dari penjajahan Jepang yang berakhir dengan kekalahan Jepang pada Perang Dunia 2 tahun 1945 adalah Korea dibagi pada paralel Utara Ke 38 mengikuti persetujuan dengan PBB. Wilayah utara diatur oleh Uni Soviet, dan bagian selatan oleh Amerika Serikat. Sejarah Korea Utara secara resmi dimulai dengan pembentukan Republik Rakyat Demokratik pada tahun 1948.
 
Pada Agustus 1945, tentara Soviet membentuk Otoritas Sipil Soviet untuk memerintah negara ini hingga sebuah rezim domestik, yang bersahabat dengan Uni Soviet, dapat dibentuk. Setelah mundurnya tentara Soviet pada tahun 1948, agenda utama pada tahun berikutnya adalah penyatuan Korea dari kedua belah pihak, tetapi konsolidasi rezim Syngman Rhee di Selatan dengan dukungan militer Amerika dan penekanan pemberontakan pada Oktober 1948 mengakhiri harapan bahwa negara ini dapat disatukan kembali menurut cara revolusi komunis. Pada tahun 1949, rezim Utara mempertimbangkan untuk melakukan intervensi militer ke Korea Selatan, tetapi gagal mendapat dukungan dari Uni Soviet.
 
Penarikan kekuatan militer Amerika Serikat dari Selatan pada Juni memperlemah rezim Selatan dan membuat Kim 2 Sung mempertimbangkan kembali rencana invasi ke selatan. Gagasan itu awalnya ditolak oleh Joseph Stalin, tetapi dengan perkembangan persenjataan nuklir Soviet, kemenangan Mao Zedong di Cina, dan pertanda dari bangsa Cina bahwa mereka dapat mengirimkan serdadu dan sokongan lainnya ke Korea Utara, Stalin menyetujui penyerangan yang menjadi cikal bakal Perang Korea.
 
Perang Korea adalah perang antara Korea Utara dan Korea Selatan yang dimulai pada 25 Juni 1950. Perang ini sempat berhenti sementara dengan gencatan senjata yang ditandatangani pada 27 Juli 1953. Konflik diakibatkan oleh pembagian Korea dan upaya kedua Korea untuk menyatukan kembali Korea di bawah pemerintahan mereka masing-masing. Perang ini menewaskan lebih dari 2 juta penduduk dan prajurit dari kedua belah pihak. Periode sebelum perang ditandai dengan konflik perbatasan pada paralel Utara ke 38 dan upaya negosiasi pemilihan umum bagi keutuhan Korea. Negosiasi berakhir ketika Tentara Rakyat Korea menyerbu Korea Selatan pada 25 Juni 1950. Di bawah restu PBB, Amerika Serikat dan sekutunya mendukung Korea Selatan. Setelah serangan balasan Korea Selatan, tentara Cina mendukung Korea Utara, dan pada akhirnya mengarah pada gencatan senjata yang hampir memulihkan kembali perbatasan awal antara Korea Utara dan Korea Selatan.

Sejak gencatan senjata tahun 1953, hubungan antara pemerintah Korea Utara dengan Korea Selatan, Uni Eropa, Kanada, Amerika Serikat, dan Jepang tetap tegang. Pertempuran dihentikan dengan gencatan senjata, tetapi kedua Korea secara teknis masih berada dalam keadaan perang. Baik Korea Utara maupun Selatan menandatangani Deklarasi Gabungan Utara-Selatan 15 Juni pada tahun 2000, ketika kedua belah pihak berjanji untuk mengupayakan penyatuan kembali dengan cara damai. Selain itu, pada 4 Oktober 2007, para pemimpin dari Utara dan Selatan bergandengan tangan untuk mengadakan rapat puncak yang membicarakan pernyataan penghentian perang secara resmi dan mengukuhkan kembali prinsip non-agresi.

 
Korea Utara dan Korea Selatan tidak pernah menantangani perjanjian perdamaian dan dengan demikian secara resmi masih dalam status perang; hanya sebuah gencatan senjata yang diumumkan. Upaya perdamaian disela oleh beberapa pertempuran kecil dan upaya pembunuhan. Korea Utara gagal di dalam beberapa upaya pembunuhan terhadap pemimpin Korea Selatan, yang paling dikenal pada tahun 1968, 1974, dan pengeboman Rangoon pada tahun 1983. Terowongan sering ditemukan di bawah zona demiliterisasi, dan perang hampir meletus akibat insiden pembunuhan Kapak di Panmunjeom pada tahun 1976. Pada tahun 1973, hubungan tingkat tinggi yang sangat rahasia mulai dilakukan melalui kantor-kantor Palang Merah, tetapi berakhir setelah insiden Panmunjeom dengan sedikit kemajuan.
 
Pada akhir tahun 1990-an, ketika Korea Selatan mengalami transisi menjadi demokratis, keberhasilan Nordpolitik dan dengan diambil alihnya kekuasaan di Utara oleh putra Kim 2 Sung, Kim Jong-il, kedua negara untuk pertama kalinya mulai berhubungan secara terbuka, dengan Korea Selatan yang menyatakan Kebijakan Sinar Matahari.
 
Pada tahun 2002, Presiden Amerika Serikat George W. Bush menjuluki Korea Utara sebagai bagian dari “poros setan” dan “pos terdepan tirani”. Hubungan tingkat tinggi yang pernah dilakukan pemerintah Korea Utara dengan Amerika Serikat adalah kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Madeleine Albright ke Pyongyang pada tahun 2000, meskipun kedua negara tidak menjalin hubungan diplomatik yang resmi. Pada tahun 2006, hampir 37000 sedadu Amerika masih berada di Korea Selatan, meskipun sejak Juni 2009 jumlah ini berkurang hanya menjadi sekitar 30000. Kim Jong-il secara pribadi menerima kehadiran tentara Amerika Serikat di semenanjung Korea. Bagaimanapun, secara umum, Korea Utara sangat menuntut penarikan serdadu Amerika dari Korea.
 
Pada 13 Juni 2009, kantor berita Amerika Serikat, Associated Press, melaporkan bahwa sebagai tanggapan bagi sanksi-sanksi baru dari PBB, Korea Utara menyatakan bahwa pihaknya akan melanjutkan program pengayaan uranium. Hal ini menandai bahwa untuk pertama kalinya, pemerintah Korea Utara mengakui di depan dunia bahwa pihaknya memang melakukan program pengayaan uranium. Pada 5 Agustus 2009, mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton bertemu dengan Kim Jong-il untuk menjamin pembebasan dua orang wartawan Amerika Serikat, Lauran Ling dan Euna Lee, yang ditangkap karena memasuki Korea Utara secara ilegal. Pada 28 Agustus 2010, mantan Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter, berhasil membawa pulang seorang guru dan aktivis Amerika Serikat, Aijalon Mahli Gomes, yang ditangkap karena memasuki Korea Utara secara ilegal.
 
Korea Utara adalah negara yang menyatakan secara sepihak sebagai negara Juche (percaya dan bergantung pada kekuatan sendiri). Pemujaan kepribadian terhadap Kim 2 Sung dan Kim Jong-il dilakukan secara terorganisasi. Setelah meninggalnya Kim 2 Sung pada tahun 1994, ia tidak digantikan, melainkan memperoleh gelar “Presiden Abadi”, dan dimakamkan di Istana Memorial Kumsusan di Pyongyang pusat.
 
Meskipun kedudukan presiden dipegang oleh Kim 2 Sung yang telah meninggal, kepala negara de facto adalah Kim Jong-il, yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara. Badan Legislatif Korea Utara adalah Majelis Tertinggi Rakyat, kini diketuai oleh Kim Yong-nam. Tokoh pemerintahan senior lainnya adalah Kepala Pemerintahan Kim Yong-il.
 
Korea Utara adalah negara yang menganut sistem satu partai. Partai yang memerintah adalah Front Demokratik untuk Reunifikasi Tanah Air, sebuah koalisi Partai Buruh Korea dan dua partai kecil lainnya, Partai Demokratik Sosial Korea dan partai Chongu Chondois. Partai-partai ini mengajukan semua calon untuk menempati posisi pemerintahan dan memegang semua kursi di Majelis Tertinggi Rakyat.
 
Pada Juni 2009, dilaporkan oleh sebuah media Korea Selatan bahwa terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa calon pemimpin Korea Utara berikutnya adalah Kim Jong-un, putra termuda Kim Jong-il (Kim Jong-il memiliki tiga putra).
 
Korea Utara telah memelihara hubungan yang akrab dengan RRC dan Rusia sejak lama. Jatuhnya komunisme di Eropa Timur tahun 1989, dan pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991, berdampak pada semakin berkurangnya bantuan kepada Korea Utara dari Rusia, meskipun Cina tetap memberikan bantuan penting. Korea Utara memelihara ikatan yang kuat dengan sekutu sosialisnya di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Laos, dan Kamboja.
 
Korea Utara telah memulai pembangunan Pagar Perbatasan Cina-Korea di perbatasan Utara, sebagai tanggapan bagi harapan Cina yang ingin mengekang para pengungsi yang melarikan diri dari Korea Utara Sebelumnya, perbatasan antara Cina dan Korea Utara hanya diawasi oleh sedikit petugas patroli.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai sistem pemerintahan Korea Utara, semoga tulisan informasi ahli mengenai sistem pemerintahan Korea Utara dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– Zulkarnaen dan Beni Ahlmad Saebani, 2012. Hukum Konstitusi. Penerbit Pustaka Setia : Bandung.
Gambar Sistem Pemerintahan Korea

Gambar Sistem Pemerintahan Korea

 
Sistem Pemerintahan Korea Utara | ali samiun |