Sistem Pemerintahan Malaysia

Pembahasan Mengenai Sistem Pemerintahan Malaysia

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai sistem pemerintahan Malaysia.

 

Dalam sistem pemerintahan Malaysia, Negara Malaysia merupakan sebuah negara federasi yang terdiri atas tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan di Asia Tenggara. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur, sedangkan pusat pemerintahan persekutuan adalah Putrajaya. Negara Malaysia dipisahkan ke dalam dua kawasan, Malaysia Barat dan Malaysia Timur, oleh kepulauan Natuan, Wilayah Indonesia di Laut Cina Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailan, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam dan Filipina.

Federasi Malaysia adalah sebuah monarki konstitusional. Kepala negara persekutuan Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong, biasa disebut Raja Malaysia. Yang di-Pertuan Agong dipilih dari dan oleh sembilan Sultan Negeri-negeri Malaya, untuk menjabat selama lima tahun secara bergiliran. Empat pemimpin negeri lainnya, yang bergelar gubernur, tidak turut serta di dalam pemilihan.

Sistem pemerintahan Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminter, warisan Penguasa Kolonial Britania. Akan tetapi, di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat pada eksekutif daripada legislatif, dan yudikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir, kekuasaan yudikatif dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian. Sejak kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia diperintah oleh koalisi multipartai yang disebut Barisan Nasional (pernah disebut juga Aliansi).

Kekuasaan legislatur dibagi antara legislatur persekutuan dan legislatur negeri. Parlemen bikameral terdiri atas dewan rendah, Dewan Rakyat yang mirip dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) di Indonesia, dan dewan tinggi, Senat atau Dewan Negara mirip dengan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) di Indonesia. Sebanyak 220 anggota Dewan Rakyat dipilih dari daerah pemilihan beranggota tunggal yang diatur berdasarkan jumlah penduduk untuk masa jabatan terlama 5 tahun. 70 Senator bertugas untuk masa jabatan 3 tahuan. 26 di antaranya diplih oleh 13 majelis negara bagian (masing-masing mengirimkan dua utusan), dua mewakili wilayah persekutuan Kuala Lumpur, masing-masing satu mewakili wilayah persekutuan Labuan dan Putrajaya, dan 40 diangkat oleh raja atas nasihat perdana menteri. Di samping parlemen pada tingkatan persekutuan, tiap-tiap negara bagian memiliki dewan legislatif unikameral (Dewan Undangan Negeri) yang para anggotanya dipilih dari daerah-daerah pemilihan beranggota tunggal. Pemilihan umum parlemen dilakukan paling sedikit lima tahun sekali, dengan pemilihan umum terakhir pada Maret 2008. Pemilih terdaftar berusia berusia 21 tahun ke atas dapat memberikan suaranya kepada calon anggota Dewan Rakyat dan calon anggota dewan legislatif negara bagian juga, di beberapa negara bagian, voting tidak diwajibkan.

Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Konstitusi Malaysia menetapkan bahwa perdana menteri haruslah anggota dewan rendah (Dewan Rakyat), yang direstui Yang di-Pertuan Agong dan mendapat dukungan mayoritas di dalam parlemen. Kabinet dipilih dari para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara, dan bertanggung jawab kepada badan tersebut. Adapun kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara.

Pemerintah negara bagian dipimpin oleh Menteri Besar di negeri-negeri Malaysia atau Ketua Menteri Besar di negara-negara yang tidak memelihara monarki lokal, yaitu seorang anggota majelis negara bagian dari partai mayoritas di dalam Dewan Undangan Negeri. Pada setiap negara bagian yang memelihara monarki lokal, Menteri Besar harus seorang Suku Melayu Muslim, meskipun penguasa ini menjadi subjek kebijaksanaan para penguasa. Kekuasaan Politik di Malaysia sangat penting untuk memperjuangkan suatu isu dan hak. Oleh karena itu, kekuasaan memainkan peranan yang sangat penting dalam melakukan perubahan.

Secara administratif, Malaysia memiliki 13 negara bagian (11 di Malaysia Barat dan 2 di Malaysia TImur) dan 3 wilayah persekutuan (semua tiga wilayah persekutuan digabungkan menjadi satu dalam bendera Malaysia) yang dilambangkan sebagai empat belas jalur dan sudut bintang di Bendera Malaysia yang dinamakan Jalur Gemilang.

Sekian dari informasi ahli mengenai sistem pemerintahan Malaysia, semoga tulisan informasi ahli mengenai sistem pemerintahan Malaysia dapat bermanfaat.

Sumber : Tulian Informasi Ahli :

– Zulkarnaen dan Beni Ahlmad Saebani, 2012. Hukum Konstitusi. Penerbit Pustaka Setia : Bandung.
Gambar Sistem Pemerintahan Malaysia

Gambar Sistem Pemerintahan Malaysia

 
Sistem Pemerintahan Malaysia | ali samiun |