Sistem Pemerintahan Singapura

Loading...

Pembahasan Mengenai Sistem Pemerintahan Singapura

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai sistem pemerintahan Singapura.
 
Sistem pemerintahan Singapura, Negara singapura merupakan pusat keuangan terdepan keempat di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan Internasional. Pelabuhan Singapura adalah salah satu dari lima pelabuhan tersibuk di dunia.
 
Singapura mengumumkan kemerdekaannya dari Britania secara unilateral pada Agustus 1963, sebelum bergabung dengan Federasi Malaysia pada September bersama dengan Malaya, Sabah dan Sarawak sebagai hasil Referendum Penggabungan Singapura 1962. Singapura dikeluarkan dari Federasi dua tahun setelah konflik ideologi yang memanas antara pemerintah PAP Singapura dan pemerintah federal di Kuala Lumpur.
 
Singapura secara resmi memperoleh kedaulatan pada 9 Agustus 1965. Yusof bin Ishak disumpah sebagai presiden dan Lee Kuan Yew menjadi perdana menteri pertama Republik Singapura.
 
Negara Singapura adalah sebuah republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer unikameral. Westminster yang mewakili berbagai konstituensi. Kontitusi Singapura menetapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politik negara ini. Partai Aksi Rakyat (PAP) mendominasi proses politik dan telah memenangkan kekuasaan atas parlemen di setiap pemilihan sejak menjadi pemerintahan sendiri tahun 1959. Freedom House menyebut Singapura sebagai “sebagian bebas” dalam “laporan Freedom in the World” dan The Economist menempatkan Singapura pada tingkat “rezim hibrida”, ketiga dari empat peringkat dalam “Indeks Demokrasi”.
 
Tampuk kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Presiden Singapura, secara historis, merupakan jabatan seremonial, diberikan hak veto tahun 1991 untuk beberapa keputusan kunci, seperti pemakaian cadangan nasional dan penunjukan jabatan yudisial. Cabang legislatif pemerintah dipegang oleh parlemen.
 
Pemilihan Parlemen di Singapura memiliki dasar pluralitas untuk konstituensi perwakilan kelompok sejak UU Pemilihan Parlemen diubah tahun 1991. Anggota parlemen (MP) terdiri atas anggota terpilih, nonkonstituensi, dan dicalonkan. Mayoritas MP terpilih melalui pemilihan umum dengan sistem pertama melewati pos dan mewakili Anggota Tunggal atau Konstituensi Perwakilan Kelompok (GRC).
 
Singapura memiliki hukum dan penalti yang meliputi hukuman korporal yudisial dalam bentuk pencambukan untuk pelanggaran, seperti pemerkosaan, kekerasan, kerusuhan, penggunaan obat-obatan terlarang, vandalisme properti, dan sejumlah pelanggaran imigrasi. Singapura juga memiliki hukuman mati wajib untuk pembunuhan tingkat pertama, penyelundupan obat-obatan terlarang, dan pelanggaran senjata api. Amnesty Internasional mengatakan bahwa “serangkaian klausa dalam UU Penyalahgunaan Obat-obatan Terlarang dan UU Pelanggaran Senjata Api berisi dugaan bersalah yang bertentangan dengan hak dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah dan mengikis hak pengadilan yang adil”, dan memperkirakan bahwa Singapura memiliki “kemungkinan tingkat eksekusi tertinggi di dunia apabila dibandingkan dengan jumlah penduduknya”. Pemerintah menyatakan bahwa Singapura memiliki hak berdaulat untuk menentukan sistem yudisialnya dan memaksakan sesuatu yang dianggap sebagai hukuman yang pantas.
 
Meskipun ukurannya kecil, Negara Singapura memiliki salah satu pasukan militer paling maju di Asia Tenggara. Kementerian Pertahanan (MINDEF) yang saat ini dipimpin oleh Menteri Teo Chee Hean, mengawasi Angkatan Darat Singapura, Angkatan Laut Republik Singapura, dan Angkatan Udara Republik Singapura yang seluruhnya disebut sebagai Angkatan Bersenjata Singapura, bersama perusahaan relawan swasta sebagai pembantu. Kepala Pasukan Pertahanan Singapura adalah Letnan Jenderal Neo Kian Hong.
 
Angkatan bersenjata bertugas untuk mencegah kemungkinan serangan dan juga menyediakan bantuan kemanusiaan kepada negara lain. Singapura memiliki fakta pertahanan bersama dengan beberapa negara, terutama Five Power Defence Arrangements. Ada jaringan pelatihan luas di Amerika Serikat, Australia, Republik Cina (Taiwan), Selandia Baru, Perancis, Thailan, Brunei Darussalam, India, dan Afrika Selatan. Sejak tahun 1980, konsep dan strategi “pertahanan Total” telah diterapkan di semua aspek keamanan yang bertujuan untuk memperkuat Singapura dari segala jenis ancaman.
 
UU Singapura mensyaratkan setiap warga negara dan penduduk tetap pria Singapura yang mampu untuk menjalani National Service selama sedikitnya dua tahun sebelum mencapai usia 18 tahun atau lulus sekolah, dengan pengecualian kesehatan atau lainnya. Setelah dua tahun bertugas, setiap pria dianggap siap beroperasi dan wajib menjadi serdadu cadangan sampai usia 40 tahun (50 untuk perwira bertugas). Mereka yang memenuhi persyaratan kesehatan juga harus menjalani Individual Physical Proficiency Test (IPPT) setiap tahun sebagai bagian dari program pelatihan. Lebih dari 350.000 pria bertugas sebagai serdadu cadangan yang siap beroperasi, dan 72.500 pria lainnya membentuk pasukan nasional dan korps reguler.
 
Singapura adalah salah satu negara anggota ASEAN yang pada awalnya merupakan negara bagian dari negara Malaysia yang berbentuk serikat atau federal. Setelah tanggal 9 Agustus 1965, Singapura melepaskan diri dari negara Federasi Malaysia sehingga menjadi negara yang merdeka dan berdaulat serta berhak mengatur pemerintahannya sendiri (Republik), dan sejak September 1965 bergabung dengan organisasi Persemakmuran Inggris. Presiden Singapura tidak mempunyai kekuatan real (nyata). Kabinet yang terdiri atas perdana menteri dan menteri-menterilah yang memegang kekuasaan secara nyata.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai sistem pemerintahan Singapura, semoga tulisan informasi ahli mengenai sistem pemerintahan Singapura dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– Zulkarnaen dan Beni Ahlmad Saebani, 2012. Hukum Konstitusi. Penerbit Pustaka Setia : Bandung.

Gambar Sistem Pemerintahan Singapura
Gambar Sistem Pemerintahan Singapura