Sistem Pemerintahan Pada Masa Kolonial

Loading...

Pembahasan Mengenai Sistem Pemerintahan Pada Masa Kolonial

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai sistem pemerintahan pada masa kolonial.
 
1. Zaman Hindia Belanda
Menurut Regeering Reglement (RR) 1854, Nederlandse Indie diperintah oleh Gubernur Jenderal atas nama Raja atau Ratu Nederland secara sentralistis. Daerah Nederlandse Indie dibagi dalam dua kategori besar, yaitu daerah Indirect Gebied dan Direct Gebied.
 
Daerah Indirect Gebied adalah daerah yang diperintah secara tidak langsung oleh penguasa Batavia. Daerah ini berbentuk kerajaan atau kesultanan yang terikat dengan perjanjian politik, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Perjanjian ini dilakukan oleh raja atau sultan dari kerajaan atau kesultanan lokal dengan residen atau gubernur sebagai wakil gubernur jenderal atas nama raja atau ratu Belanda. Dengan perjanjian tersebut, kerajaan atau kesultanan memiliki status “negara semi merdeka” dalam lingkungan kerajaan Belanda. Daerah-daerah tersebut diperintah oleh penguasa pribumi dan memiliki struktur pemerintahan lokal sendiri Pemerintah Hindia Belanda hanya menempatkan para pengawas dengan pangkat asisten residen, residen, atau gubernur sesuai dengan tingkatan daerah yang didasarkan pada kepentingan pemerintah Hindia Belanda Dari sinilah, muncul kedudukan khusus suatu daerah yang dikenal dengar nomenklatur Zelfbesturende Lanschappen (Daerah Swapraja [berpemerintahan sendiri] atau otonom).
 
Daerah Direct Gebeid adalah yang diperintah secara langsung oleh Batavia secara hierarkis. Pemerintahannya bersifat administratif atau sering disebut “pemerintahan pangreh praja” Pemerintahan ini pun dibedakan antara pemerintahan di wilayah Jawa dan Madura dengan Luar Jawa dan Madura.
 
Di daerah Jawa dan Madura, secara berurutan tingkatan pemerintahan dan kepala pemerintahannya (dalam tanda kurung) adalah: provins (gubernur), karesidenan (residen), kabupaten (asisten residen dan bupati lokal [regent]), kawedanan (wedana), kecamatan (asisten wedana), desa (lurah atau kepala desa).
Di daerah luar Jawa dan Madura, secara berurutan tingkatan pemerintahan dan kepala pemerintahannya (dalam tanda kurung) adalah: provinsi (gubernur), karesidenan (residen), afdeling (asisten residen), onder afdeling (controleur), district/kawedanan (demang), onderdistrict atau kecamatan (asisten demang), desa atau marga atau kuria atau nagari atau nama lain (kepala desa atau nama lain).
 
Gubernur sampai asisten residen untuk Jawa dan controleur untuk luar Jawa adalah berkebangsaan Belanda dan disebut eurpese bestuurambtenaren. Adapun bupati sampai lurah atau kepala desa untuk Jawa dan demang sampai kepala desa atau nama lain untuk luar Jawa berkebangsaan pribumi dan disebut inlandse bestuurambtenaren.
 
Dengan adanya Decentralisatie Wet 1903 (Stbl 1903 No. 329), prinsip otonomi mulai diperkenalkan. Di beberapa daerah mulai dibentuk Locale Raad (semacam DPRD). Perkembangan selanjutnya, muncul Wet Op de Bestuurshervormings 1922 (Stbl 1922 No. 216). Sebagai Badan Pemerintahan Harian di tingkat Provinsi terdapat College van Gedeputeerden yang dipimpin oleh gubernur. Di tingkat kabupaten terdapat College van Gecomitteerden yang dipimpin oleh bupati (regent). Adapun di kotapraja terdapat College van Burgermeester en Wethouders yang dipimpin oleh walikota).
2. Zaman Pendudukan Militer Jepang
Pada masa pendudukan militer Jepang, To Indo dikuasai oleh tiga divisi besar tentara pendudukan yang berbeda. Wilayah Jawa dikuasai oleh Divisi XVI Angkatan Darat (Gunseikanbu Jawa) yang berpusat di Jakarta. Wilayah Sumatra dikuasai oleh Divisi XXV Angkatan Darat (Gunseikanbu Sumatera) yang berpusat di Bukittinggi, sedangkan wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua dikuasai oleh Angkatan Laut (Minseibu atau Kaigun) yang berpusat di Makassar.
 
Khusus Jawa, pemerintahan tertinggi berada di tangan Saikoo Sikikan (Gunsereikan). Nomenkaltur daerah diganti menurut bahasa Jepang. Beberapa tingkatan daerah dihapuskan. Begitu pula, dengan Locale Raadnya dibekukan atau dibubarkan. Pada masa pendudukan Jepang, tingkatan daerahnya menjadi: syuu (karesidenan) dipimpin oleh syuutyookan, si (kota) atau ken (kabupaten) dipimpin oleh sityoo atau kentyoo, gun (distrik) dipimpin oleh guntyoo, son (kecamatan) dipimpin oleh sontyoo, dan ku (desa) dipimpin oleh kutyoo.
 
Daerah dengan kedudukan Zelfbesturende Lanschappen diganti nomenklaturnya menjadi Kooti. Daerah ini masih diperkenankan memiliki pemerintahan sendiri, tetapi dengan pengawasan yang sangat ketat dari pemerintahan militer dengan menempatkan pejabat Kooti-Zimukyoku-tyookan.
 
Pada akhir masa pendudukan, Jepang kembali menghidupkan Locale Raad dengan nomenklatur Syuu Sangi-kai bagi Syuu dan Tokubetsu Si Sangi- kai bagi Si.
 
3. Konsep BPUPKI-PPKI
Konsep pemikiran mengenai pemerintahan daerah di dalam Sidang BPUPKI berkembang secara dinamis. Beberapa ide yang muncul, antara lain dari Moh. Yamin, Supomo, dan Hatta. Dari sidang-sidang dihasilkan, antara lain: Negara Indonesia berbentuk Republik, Wilayah Negara meliputi Hindia-Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Papua (Inggris), Timor Portugis dan pulau sekelilingnya, Negara Indonesia berbentuk Kesatuan, Negara Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan daerah kecil. Di daerah besar dan kecil itu diadakan dewan permusyawaratan daerah, Zelfbestuur atau Kooti berkedudukan sebagai daerah otonom khusus, bukan lagi sebagai negara. Susunan asli pemerintahan zelfbestuurende landschappen dan volksgemeinschaften dihormati dan diperhatikan.
 
Dalam sidang PPKI, Supomo kembali menjelaskan susunan dan ke­dudukan daerah. Pemerintahan daerah disusun dalam Undang-Undang. Pemerintahan daerah bersifat permusyawaratan dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah. Zelfbestuurende Landschappen (Kooti, Sultanaat) ber­kedudukan sebagai daerah istimewa (daerah yang mempunyai sifat istimewa, mempunyai susunan asli) bukan sebagai negara karena hanya ada satu negara. Daerah istimewa itu menjadi bagian dari Staat Indonesia dan akan dihormati susunan asli pemerintahannya. Zelfstandige gemeenschappen atau Inheemsche Rechtsgemeenschappen, seperti desa, nagari, marga, dan sebagainya dihormati susunan aslinya. Suasana sidang pembahasan Peme­rintahan Daerah di Indonesia berlangsung dengan hangat dan berkembang secara dinamis. Keputusan resmi PPKI dapat dilihat pada periode I.
 
4. RIS dan NIT
Konstitusi Republik II mengatur hubungan negara federal dengan negara bagian dan menyerahkan pengaturan pemerintahan daerah pada masing-masing negara bagian. Hanya, konstitusi memerintahkan bahwa daerah swapraja yang terdapat di dalam lingkungan negara bagian diatur dengan perjanjian politik (kontrak) antara negara bagian dengan daerah swapraja. Akan tetapi, sampai konstitusi Republik II berakhir masa berlakunya, belum ada UU Federal yang mengatur mengenai daerah Swapraja.
 
Sesuai dengan konstitusi Federal yang menyerahkan pengaturan pemerintahan daerah pada tiap-tiap negara bagian, Pemerintahan daerah di Negara Bagian Republik Indonesia (Yogyakarta) tetap diatur dengan UU No.22 tahun 1948, sedangkan Negara Bagian Negara Indonesia Timur diatur dengan UU NIT No. 44 tahun 1950 yang mulai berlaku pada 15 Juni 1950. Dalam UU ini, NIT dibagi dalam tiga tingkatan daerah otonomi. Tingkat 1 Daerah, Tingkat 2 Daerah Bagian dan Tingkat 3 Daerah Anak Bagian.
 
Di wilayah NIT, sebelum negara bagian itu melebur menjadi Negara Kesatuan, ada tiga belas daerah yang terbentuk. Ketiga belas daerah itu adalah: (1) Sulawesi Selatan; (2) Minahasa; (3) Kepulauan Sangihe dan Talaud; (4) Sulawesi Utara; (5) Sulawesi Tengah; (6) Bali; (7) Lombok; (8) Sumbawa; (9) Flores; (10) Sumba;(11) Timor dan kepulaunnya;(12) Maluku Selatan; dan (13) Maluku Utara. Daerah Bagian dan Daerah Anak Bagian berdasarkan UU tersebut belum sempat terbentuk sampai NIT melebur menjadi Negara Kesatuan.
 
Isi UU NIT No. 44 tahun 1950 sebagian besar mengadopsi isi UU Rl Yogyakarta No. 22 tahun 1948. UU ini tetap berlaku pada masa Republik III di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku sampai tahun 1957.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai sistem pemerintahan pada masa kolonial, semoga tulisan informasi ahli mengenai sistem pemerintahan pada masa kolonial dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– Zulkarnaen dan Beni Ahlmad Saebani, 2012. Hukum Konstitusi. Penerbit Pustaka Setia : Bandung.
Gambar Sistem Pemerintahan Pada Masa Kolonial
Gambar Sistem Pemerintahan Pada Masa Kolonial