Hukum Adat Sebagai Sistem Pengendalian Sosial

Pembahasan Mengenai Hukum Adat Sebagai Sistem Pengendalian Sosial

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai hukum adat sebagai sistem pengendalian sosial.
 
Pengertian Pengendalian Sosial adalah merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang atau membangkang. Hukum Adat sebagai sistem pengendalian sosial telah memberikan perannya dalam rangka terciptanya keteraturan masyarakat. Di sinilah pentingnya keberadaan hukum Adat sebagai sistem pengendalian sosial yang diharapkan agar anggota masyarakat mematuhi norma norma sosial sehingga tercipta keselarasan dalam kehidupan sosial.
 
Dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang semua anggota masyarakat bersedia menaati aturan yang berlaku, hampir bisa dipastikan kehidupan bermasyarakat akan bisa berlangsung dengan lancar dan tertib. Tetapi, berharap semua anggota masyarakat bisa berperilaku selalu taat, tentu merupakan hal yang mahal. Di dalam kenyataan, tentu tidak semua orang akan selalu bersedia dan bisa memenuhi ketentuan atau aturan yang berlaku dan bahkan tidak jarang ada orang orang tertentu yang sengaja melanggar aturan yang berlaku untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
 
Untuk maksud tersebut, dikenal beberapa jenis pengendalian. Penggolongan ini dibuat menurut sudut pandang dari mana seseorang melihat pengawasan tersebut.
1. Pengendalian Preventif
Pengendalian preventif merupakan kontrol sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau dalam versi “mengancam sanksi” atau usaha pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan terhadap norma dan nilai. Jadi, usaha pengendalian sosial yang bersifat preventif dilakukan sebelum terjadi penyimpangan.
 
2. Pengendalian Represif
Pengendalian represif merupakan kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti semula dengan dijalankan di dalam versi “menjatuhkan atau membebankan, sanksi”. Pengendalian ini berfungsi untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya pelanggaran norma atau perilaku meyimpang. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula, perlu diadakan pemulihan. Jadi, pengendalian disini bertujuan untuk menyadarkan pihak yang berperilaku menyimpang tentang akibat dari penyimpangan tersebut, sekaligus agar dia mematuhi norma norma sosial.
 
3. Pengendalian Sosial Gabungan
Pengendalian Sosial Gabungan adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan (preventif) sekaligus mengembalikan penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma norma sosial (represif). Usaha pengendalian dengan memadukan ciri preventif dan represif ini dimaksudkan agar suatu perilaku tidak sampai menyimpang dari norma norma dan kalaupun terjadi penyimpangan itu tidak sampai merugikan yang bersangkutan maupun orang lain.
 
4. Pengendalian Resmi (Formal)
Pengendalian resmi ialah pengawasan yang didasarkan atas penugasan oleh badan-badan resmi, misalnya negara maupun agama.
 
5. Pengawasan Tidak Resmi (Informal)
Pengawasan tidak resmi dilaksanakan demi terpeliharanya peraturan peraturan yang tidak resmi milik masyarakat. Dikatakan tidak resmi karena peraturan itu sendiri tidak dirumuskan dengan jelas, tidak ditemukan dalam hukum tertulis tetapi hanya diingatkan oleh warga masyarakat.
6. Pengendalian Institusional
Pengendalian institusional adalah pengaruh yang datang dari suatu pola kebudayaan yang dimiliki lembaga (institusi) tertentu. Pola-pola kelakuan dan kaidah kaidah lembaga itu tidak saja mengontrol para anggota lembaga, tetapi juga warga masyarakat yang berada di luar lembaga tersebut.
 
7. Pengendalian Berpribadi
Pengendalian Berpribadi adalah pengaruh baik atau buruk yang datang dari orang tertentu. Artinya tokoh yang berpengaruh itu dapat dikenal. Bahkan silsilah dan riwayat hidupnya, dan teristimewa ajarannya juga dikenal.
 
Menurut Professor Koentjaraningrat, terdapat lima macam fungsi pengendalian sosial, yaitu :
a. Mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma.
b. Memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma.
c. Mengembangkan rasa malu.
d. Mengembangkan rasa takut.
e. Menciptakan sistem hukum.
 
Kontrol sosial dalam arti mengendalikan tingkah pekerti warga masyarakat agar selalu tetap konform dengan keharusan-keharusan norma hampir selalu dijalankan dengan bersarankan kekuatan sanksi (sarana yang lain: pemberian incentive positif). Adapun yang dimaksud dengan sanksi dalam sosiologi ialah sesuatu bentuk penderitaan yang secara sengaja dibebankan oleh masyarakat kepada seorang warga masyarakat yang terbukti melanggar atau menyimpangi keharusan norma sosial, dengan tujuan agar warga masyarakat ini kelak tidak lagi melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap norma tersebut.
 
Ada tiga jenis sanksi yang digunakan di dalam usaha usaha pelaksanaan kontrol sosial ini, yaitu :
a. Sanksi yang bersifat fisik,
b. Sanksi yang bersifat psikologik, dan
c. Sanksi yang bersifat ekonomik.
 
Pada praktiknya, ketiga jenis sanksi tersebut di atas itu sering kali terpaksa diterapkan secara bersamaan tanpa bisa dipisah-pisahkan, misalnya kalau seorang hakim menjatuhkan pidana penjara kepada seorang terdakwa; ini berarti bahwa sekaligus terdakwa tersebut dikenai sanksi fisik (karena dirampas kebebasan fisiknya), sanksi psikologik (karena terasakan olehnya adanya perasaan aib dan malu menjadi orang hukuman), dan sanksi ekonomik (karena dilenyapkan kesempatan meneruskan pekerjaannya guna menghasilkan uang dan kekayaan).
 
Berikut ini adalah cara-cara yang dapat dilakukan dalam pengendalian sosial masyarakat, yaitu :
a. Pengendalian Lisan (Pengendalian Sosial Persuasif). Pengendalian lisan diberikan dengan menggunakan bahasa lisan guna mengajak anggota kelompok sosial untuk mengikuti peraturan yang berlaku.
b. Pengendalian Simbolik (Pengendalian Sosial Persuasif). Pengendalian simbolik merupakan pengendalian yang dilakukan dengan melalui gambar, tulisan, iklan, dan lain-lain. Contoh : Spanduk, poster, Rambu Lalu Lintas.
c. Pengendalian Kekerasan (Pengendalian Koersif). Pengendalian melalui cara cara kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membuat si pelanggar jera dan membuatnya tidak berani melakukan kesalahan yang sama. Contohnya seperti main hakim sendiri.
 
Sistem pengendalian sosial mengandung unsur unsur seperti mengatur, memaksakan dan bahkan dipatuhi oleh mayarakat. Nilai nilai itulah yang dikenal dalam hukum adat sebagai pengendali sosial yang diyakini sangat kuat menjaga kestabilan dan keserasian akan setiap perubahan perubahan yang terjadi.
 
Menurut Roucek & Warren, sistem pengendalian sosial itu meliputi hal-hal sebabagai berikut:
a. Formal social control yang pertama menunjuk pada tata cara yang dibentuk oleh badan badan resmi, tata cara yang mana dapat dipaksa akan berlakunya. Pada yang kedua, daya berlakunya senantiasa tergantung pada kenyataan apakah warga masyarakat mengakuinya atau tidak serta menyukainya atau tidak.
b. Primary group control dan secondary group control. Primari group control lazimnya diterapkan didalani kelompok kelompok kecil (yaitu kelompok utama atau primary group) yang anggota-anggotanya saling kenal mengenal. Kelompok tersebut biasanya menpunyai pengaruh yang besar terhadap anggota- anggotanya. Pada kelompok sekunder, pengendalian sosial dilakukan melalui peraturan peraturan formal.
c. Regulative social control dan suggestive social control. Regulative social control lebih menekankan pada perintah-perintah atau larangan-larangan; sedangkan suggestive social control lebih menekankan pada cara cara yang persuasif kooperatif.
d. External control dan internal control dari luar diri manusia sebagai pribadi, misalnya yang datangnya dari masyrakat atau kelompok. Internal control datangnya dari diri pribadi, yaitu usaha untuk mengekang atau mengendalikan diri sendiri.
e. Passive social control dan active social control, Edwin Mlemert menjelaskan sebagai berikut ini :
The distinctions pivotal one for our purposes,makes passive control an aspect of comformity to traditional norms,active social control,on other band,is a process for the implementation of goals and values, the former has to do with the maintenance of social order, the latter with emergent social integration .More spedsely stated, active social control is a continuos process by which values are consciously exami mined,decisions made as to those values which should be dominanand collective action taken to that end.Whileit has individual aspects it is more tyipically a function of group interaction.
 
Pengendalian sosial dapat berwujud sebagai preventif yang bertujuan untuk mencegah penyimpangan penyimpangan dalam masyarakat. Sedangkan represif lebih pada tujuannya memulihkan keadaan yang dianggap baik dengan penerapan sanksi sanksi negatif yang dapat memberi efek jera untuk tidak dilanggar di kemudian hari.
 
Aspek normatif terlihat jelas dalam sistem pengendalian sosial masyarakat yang secara sosiologis tidak dapat disamakan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Begitu juga pengendalian sosial dapat ditemukan dimana saja di suatu kelompok tertentu keluarga dalam satu rumah, lembaga pemasyarakatan yang menjadi pedoman mengenai apa yang benar dan apa yang salah termasuk etika, adat istiadat, birokrasi dan sebagainya; dalam suatu komunitas masyarakat. Pengendalian sosial yang sifatnya informal lebih tampak efektif misalnya dengan sanksi pengasingan dari pergaulan.
 
Lain halnya di Moshav, hukum lebih berperan daripada sarana pengendalian sosial lainnya, oleh karena keluarga keluarga bertempat tinggal yang saling berjauhan sehingga apabila pada suatu sistem sosial para pribadi mempunyai kesempatan yang besar unit saling mengawasi, dan secara serta merta bertindak maka peranan hukum akan kecil apabila dibanding dengan sarana pengendalian sosial lainnya.
 
Suatu penelitian yang dilaksanakan Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 1977 menjelaskan bahwa temyata akibat kemajuan sosei yang terjadi, menyebabkan kekuasaan Ninik Maim menjadi terkikis, misalnya sang anak mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibanding Ninik Mamak. Pengaruh Ninik Mamak semakin berkurang juga dalam Kaumnya karena dalam struktur keluarga kedudukan ayah lebih menonjol. Meskipun pengaruh mamak terhadap kemenakan semakin mundur, akibat menonjolnya ayah dalam keluarga, namun kedudukan Ninik Mamak dalam kaum dan suku tetap penting karena adanya kaum dan suku masih merupakan kenyataan dalam masyarakat minagkabau. Sebab, selama masih utuhnya “kaum” dan “suku” sebagai organisasi kemasyarakatan, selama itu pula peranan Ninik Mamak penting dalam prosedur penyelesaian sengketa secara damai di Nagari-nagari. Selain itu, pengikut pengikut Ninik Mamak dalam setiap kegiatan pembangunan maupun pelaksanaan tugas tugas pemerintah, akan memperlancar jalannya pelaksanaan pembangunan maupun pekerjaan pekerjaan lainnya di Nagari.
 
Adanya sistem pengendalian sosial ini tidak bsia dihindari yang memang diakui keberdaannya dalam masyarakat. Bahkan sistem sosial ini juga mendapat pengakuan secara yuridis dalam Pasal 3 UU Pokok Agraria (UUPA), termasuk beberapa produk perundang-undangan lainnya. Akan tetapi sebuah proses dalam kehidupan suatu komunitas masyarakat yang selalu identik dan selaras dengan perkembangan zaman yang tidak lain adalah sebuah perubahan.
 
Sekian dari Informasi Ahli  mengenai hukum adat sebagai sistem pengendalian sosial, semoga tulisan informasi ahli mengenai hukum adat sebagai sistem pengendalian sosial.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– A. Suriyaman Mustari Pide, 2009. Hukum Adat : Dulu, Kini dan Akan Datang. Yang Menerbitkan Pelita Pustaka : Jakarta.
Gambar Hukum adat sebagai sistem pengendalian sosial

Gambar Hukum adat sebagai sistem pengendalian sosial

 
Hukum Adat Sebagai Sistem Pengendalian Sosial | ali samiun |