Kelemahan Hukum Internasional

Loading...

Pembahasan Mengenai Kelemahan Hukum Internasional

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai kelemahan hukum internasional.
 
Hukum Internasional memang memiliki beberapa kelemahan dan khususnya bila diperbandingkan dengan hukum nasional.
Kelemahan Hukum Internasional yang utama adalah tidak adanya pemerintahan pusat (pemerintahan dunia) dan tidak adanya pemerintahan polisional untuk memaksakan berlakunya sanksi-sanksi serta keputusan dari pengadilan internasional.
 
Berbeda dengan hukum nasional yang mempunyai hierarki secara subordinasi, seperti Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, sampai Pengadilan Negeri, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi sampai Kejaksaan Negeri, ada juga Kapolri (Kepala Kepolisian Republik Indonesia), Kapolda, Kapolwil, Kapolres dan seterusnya ke bawah sampai Kapolsek. Dalam hukum internasional pada khususnya serta sistem hubungan internasional pada umumnya, tidak terdapat kewenangan hirarkis dan subordinatif. Hukum internasional merupakan tertib hukum koordinatif dan bukan subordinatif.
 
Kelemahan institusional dan polisional itu yang membuat cukup banyak sanksi hukum internasional serta keputusan-keputusan pengadilan internasional mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, termasuk juga resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) yang kurang dapat diwujudkan secara konkrit. Oleh karena itu ada beberapa pakar berpendapat bahwa hukum internasional bukan hukum dalam arti sebenarnya.
 
Hal itu disanggah oleh pakar lainnya, antara lain Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja yang mengemukakan bahwa ada hukum agama (syariah atau hukum Islam, misalnya) serta hukum adat yang tetap diakui keberadaannya, walau sanksi-sanksinya tidak selalu ditegakan oleh aparat polisional. Lalu dalam perkembangan dewasa ini kita lihat ada kemajuan cukup berarti dalam penegakan sanksi hukum internasional, antara lain peradilan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) atas pembunuhan massal dan kejahatan kemanusiaan di Rwanda dan Serbia (Yugoslavia), peradilan kejahatan seksual dalam perang (Women International War Crimes on Militery Sexual Abuses, 8 sampai 12 Desember 2000, di Tokyo, Jepang).
John Austin menyatakan: “Every law or rule (taken with the largest signification can be given to the term properly) is a command…“. Menurutnya, hukum internasional itu bukan hukum dalam arti sebenarnya (properly as called). Ia menempatkan segolongan dengan “the lam of honour’’ dan “the laws set by fashion” atau sebagai “rules of positive morality’’.
Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, hukum internasional tetaplah hukum mengingat adanya hukum adat di Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang tersendiri.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai kelemahan hukum internasional, semoga tulisan informasi ahli mengenai kelemahan hukum internasional dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– T. May Rudy, 2006. Hukum Internasional 1. Yang Menerbitkan PT Refika Aditama : Bandung.
Gambar Kelemahan Hukum Internasional
Gambar Kelemahan Hukum Internasional