Subjek Hukum Internasional

Loading...

Pembahasan Mengenai Subjek Hukum Internasional

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai subjek hukum internasional.
 
Subjek Hukum Internasional adalah pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Subjek hukum internasional yaitu :
1. Negara
Negara adalah subjekhukum internasional dalam arti yang klasik, dan telah demikian halnya sejak lahimya hukum internasional Bahkan hingga sekarang juga masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakekatnya adalah hukum antarnegara.
 
2. Tahta Suci
Tahta Suci (Vatikan) merupakan salah satu subjek hukum internasional yang telah ada sejak dahulu di samping negara. Hal ini merupakan peninggalan (atau kelanjutan) sejarah jaman dahulu ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja Roma tetapi memiliki juga kekuasaan duniawi. Tahta Suci merupakan suatu subjek hukum yang sejajar kedudukannya dengan negara. Sebagai contoh lainnya dapat disebut suatu entitas yang bernama “Order of the Knights of Malta“. Entitas ini hanya diakui oleh beberapa negara sebagai subjek hukum internasional.
 
3. Palang Merah Internasional
Organisasi ini sebagai suatu subjek hukum (yang terbatas) lahir karena sejarah namun kedudukannya diperkuat dalam perjanjian. Sekarang Palang Merah Internasional secara umum diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional tersendiri walaupun dengan ruang lingkup yang sangat terbatas.
 
4. Organisasi Internasional
Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam kovensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya.
5. Individu
Individu sudah lama dianggap sebagai subjek hukum internasional, yang antara lain terdapat dalam :
(a) Perjanjian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia 1 antara Jerman dengan Inggris dan Perancis, yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang memungkinkan individu mengajukan perkara ke Mahkamah Arbitrase Internasional.
(b) Perjanjian antara Jerman dan Polandia tahun 1922 mengenai Upper Silesia.
(c) Keputusan Mahkamah Internasional Permanen dalam perkara yang menyangkut pegawai kereta api Danzig.
(d) Keputusan organisasi regional dan transnasional seperti PBB, ILO, Masyarakat Eropa dan lain lain.
 
Berdasarkan peradilan Nurenberg dan Tokyo (1946), individu dapat dianggap langsung bertanggungjawab sebagai individu bagi kejahatan perang dan kejahatan terhadap perikemanusiaan. Ia tidak dapat berlindung lagi di belakang negaranya. Asas hukum ini kemudian dituangkan dalam “UN Draft Code of Offences Against The Peace and Security of Mankind” yang disusun oleh International Law Commission. Perkembangan untuk meletakkan tanggung jawab langsung atas pelanggaran hukum internasional dikukuhkan dalam Genocide Convention (Konvensi tentang pembunuhan massal manusia) yang telah diterima oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1948. Menurut ketentuan dalam konvensi ini, individu yang telah terbukti telah melakukan tindakan “genocide” harus dihukum lepas dari persoalan apakah mereka itu bertindak sebagai individu, pejabat pemerintah, pemimpin pemerintahan atau negara.
 
6. Pemberontak
Pemberontak dan pihak dalam sengketa (belligerent) Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (belligerent) dalam beberapa keadaan tertentu.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai subjek hukum internasional, semoga tulisan informasi ahli mengenai subjek hukum internasional dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– T. May Rudy, 2006. Hukum Internasional 1. Yang Menerbitkan PT Refika Aditama : Bandung.
Gambar Subjek Hukum Internasional
Gambar Subjek Hukum Internasional