Sumber Hukum Internasional

Loading...

Pembahasan Mengenai Sumber Hukum Internasional

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai sumber hukum internasional.
 
Sumber Hukum Internasional tercantum secara tertulis di dalam I7 Konvensi Den Haag Xll tanggal 18 Oktober 1907, yang mendirikan Mahkamah Internasional Perampasan Kapal di Laut (International Prize Court) dan dalam Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen tangal 16 Desember 1920 yang kemudian diterima berlakunya dalam Piagam PBB tertanggal 26 Juni 1945.
 
Bagi Hukum Internasional positif, hanya Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional sajalah yang penting. Pasal 38 Ayat 1 mengatakan bahwa, dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan :
 
1. Pajanjian Internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara negara yang bersengketa
Pengertian Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Jadi termasuk di dalamnya perjanjian antar negara dan perjanjian antara suatu organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Juga yang dapat dianggap sebagai perjanjian internasional, perjanjian yang diadakan antara Tahta Suci dengan negara-negara. Sebaliknya tidak dapat dianggap sebagai perjanjian internasional dalam arti diutarakan di atas perjanjian tidak adil (unequal treaties) yang pernah diadakan di masa lampau, contohnya serikat-serikat dagang yang besar, seperti East India Company dan Verenigde Oost Companie dengan kepala-kepala negeri bumi putera.
 
2. Kebiasaan-kebiasaan Internasional (“Internasional Custom, as evi­dence of a general practice accepted as law…”)
Untuk dapat dikatakan bahwa kebiasaan internasional itu merupakan surnber hukum, perlu terdapat unsur-unsur sebagai berikut :
(a) Harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum dan diterapkan berulang dari masa ke masa.
(b) Kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum.
Jadi supaya kebiasaan internasional itu merupakan sumber hukum internasional, harus dipenuhi dua unsur, yang masing-masing dapat dinamakan unsur material dan unsur pikologis, yaitu kenyataan adanya kebiasaan yang bersifat umum dan diterimanya kebiasaan internasional itu sebagai hukum. Contohnya memberi perlindungan kepada utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan pihak musuh, perlakuan tawanan perang menurut perikemanusiaan, penggunaan karpet warna merah bila menerima kunjungan kepala negara asing.
 
3. Prinsip Hukum Umum. “General principles of law recognized by civilized nations’’
Yang dimaksudkan dengan asas hukum umum ialah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern (hukum modern : sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara Barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas dan lembaga hukum Romawi. Adanya asas hukum umum ini sangat penting bagi dan perkembangan hukum internasional sebagai sistem hukum positif. Dengan adanya sumber hukum ini mahkamah tidak dapat menyatakan “non liquet” yakni menolak mengadili perkara karena tidak ada hukum yang mengatur persoalan yang diajukan. Kedudukan Mahkamah Internasional diperkuat dengan adanya sumber hukum ketiga ini.
 
4. Sumber hukum tambahan: keputusan pengadilan dan pendapat
Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka hanya merupakan sumber hukum internasional subsider atau sumber tambahan. Artinya ke putusan pengadilan dan pendapat para sarjana dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atas sumber primer yaitu perjanjian internasional, kebiasaan dan asas hukum umum Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana itu tidak mengikat, artinya tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum Pendapat para sarjana terkemuka sering dipakai sebagai pegangan atau untuk menemukan apa yang menjadi hukum internasional walau ajaran para sarjana tersebut tidak menimbulkan hukum Pendapat sarjana hukum internasional bertambah wibawanya sebagai sumber hukum tambahan apabila ia secara langsung dalam suatu fungsi yang secara langsung bertalian dengan hukum internasional yang dicari penyelesaiannya seperti contohnya Paniti (Committee of Jurists) yang diangkat oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920 untuk memberi pendapatnya mengenai pulau Aaland.
 
5. Keputusan badan perlengkapan (organs) organisasi dan lembaga internasional
Pertumbuhan lembaga dan organisasi internasional dalam 50 tahun belakangan ini telah mengakibatkan timbulnya berbagai keputusan, baik dari badan legislatif, eksekutif maupun yudikatif dari lembaga atau organisasi internasional itu yang tidak dapat diabaikan dalam suatu pembahasan tentang sumber hukum internasional, walaupun mungkin keputusan demikian belum dapat dikatakan merupakan sumber hukum internasional dalam arti yang sesungguhnya.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai sumber hukum internasional, semoga tulisan informasi ahli mengenai sumber hukum internasional dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– T. May Rudy, 2006. Hukum Internasional 1. Yang Menerbitkan PT Refika Aditama : Bandung.
Gambar Sumber Hukum Internasional
Gambar Sumber Hukum Internasional