Tahap Tahap Pembuatan Perjanjian Internasional

Loading...

Pembahasan Mengenai Tahap Tahap Pembuatan Perjanjian Internasional

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai tahap tahap pembuatan perjanjian internasional.
 
1. Penunjukan Para Negosiator ; Kuasa Penuh dan Surat-sura Kepercayaan
Sekali suatu negara memutuskan untuk memulai negosiasi-negosiasi dengan negara atau negara-negara lain untuk pembuatan traktat tertentu, maka langkah pertama yang dilakukan adalah mengangkat wakil-wakil untuk melakukan negosiasi-negosiasi. Jelas penting bahwa setiap wakil itu harus diakreditasi sebagai mana mestinya ke negara lain dan harus dilengkapi dengan kuasa yang diperlukan yang bukan saja statusnya sebagai utusan resmi melainkan juga kewenangannya untuk menghadiri dan ikut serta dalam negosiasi-negosiasi, juga untuk menutup dan menandatangani Final Act traktat, meskipun secara tegas kewenangan untuk menandatangani tidak diperlukan untuk tahap negosiasi-negosiasi. Dalam prakteknya wakil suatu negara diberi kewenangan dengan instrumen yang sangat resmi yang diberikan oleh kepala negara atau menteri luar negeri yang memperlihatkan kewenangan dalam berbagai hal. Instrumen ini disebut Kua Penuh (Full Power) atau Pleins Pouvoir.
 
2. Negosiasi dan Adopsi
Negosiasi-negosiasi mengenai suatu traktat yang dilakukan baik  melalui pourparlers dalam hal traktat bilateral maupun melalui Konferensi Diplomatik, prosedur ini lebih lazim jika suatu traktat multilateral akan diadopsi. Dalam kedua hal tersebut para delegasi tetap memelihara hubungan dengan pemerintahnya, mereka boleh mengadakan konsultasi dengan pemerintah-pemerintahnya serta, dipandang perlu, meminta instruksi-instruksi baru. Sebagai praktek yang umum, sebelum membubuhkan tanda tangan mereka pada Final Act traktat, pada delegasi meminta instruksi-instruksi baru untuk menandatangani instrumen tersebut yakni mengenai apakah harus ada reservasi atau tidak. Prosedur pada konferensi Diplomatik berjalan menurut pola standar. Di samping adanya Komite Pengarah (Standing Committee), diangkat Komite-komite Hukum dan (Legal and Drafting Committee) pada tahap awal untuk menerima dan mempelajari rancangan ketentuan-ketentuan yang diusulkan oleh berbagai delegasi. Biasanya juga Konferensi mengangkat delegasi utama (prominent delegatio) untuk bertindak sebagai pelopor untuk membantu konferensi dalam pertimbangan-pertimbangannya. Di samping sidang-sidang umum resmi dari konferensi, dilakukan sejumlah negosiasi di luar ruang sidang dan di tempat-tempat lain. Hasil dari pembicaraan ini terlihat pada saat tercapainya keputusan-keputusan oleh konferensi. Tahap negosiasi ini merupakan tahap pembuatan perjanjian yang pal­ing lama bahkan bisa mencapai beberapa tahun.
3. Penandatanganan dan Pertukaran Instrumen-instrumen
Apabila rancangan akhir traktat atau perjanjian telah disepakati, maka instrumen tersebut siap untuk dilakukan penandatanganan. Naskah itu dapat diumumkan untuk jangka waktu tertentu sebelum penandatanganan, seperti dalam kasus Traktat Keamanan Atlantik Utara (NATO), yang diumumkan pada tanggal 18 Maret 1949 dan ditandatangani di Wash­ington pada tanggal 4 April 1949. Tindakan penandatanganan biasanya lebih merupakan hal formalitas, juga dalam kasus perjanjian-perjanjian bilateral. Mengenai konvensi-konvensi multilateral, penandatanganan umumnya dilakukan pada waktu sidang penutupan resmi (sance de clotur) pada saat di mana setiap delegasi menghampiri sebuah meja dan membubuhkan tandatangan atas nama kepala negara atau kepala pemerintahan yang mengangkat mereka.
 
4. Ratifikasi
Tahap selanjutnya adalah para delegasi yang menandatangani traktat atau konvensi itu, menyerahkan kembali naskah kepada pemerintah-pemerintah mereka untuk persetujuan, apabila tindak lanjut konfirmasi demikian secara tegas atau implisit disyaratkan.
Pengertian Ratifikasi adalah persetujuan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan dari negara penandatangan yang dibubuhkan pada perjanjian itu wakil-wakil yang berkuasa penuh yang telah diangkat sebagaimana mestinya. Namun dalam praktek modern ratifikasi lebih penting daripada hanya konfirmasi saja, yang dianggap merupakan pernyataan resmi oleh suatu negara tentang persetujuannya untuk terikat oleh traktat. Maka dari itu dalam Pasal 2 Konvensi Wina, ratifikasi didefinisikan sebagai “tindakan internasional … dengan cara mana suatu negara menetapkan pada taraf internasional persetujuannya untuk terikat oleh suatu perjanjian“. Sejalan dengan difinisi ini ratifikasi tidak dianggap mempunyai akibat berlaku surut, dengan maksud mengikatkan traktat itu sejak dan tanggal penandatanganan. Ada kalanya, ratifikasi dipandang sebagai hal sangat perlu sehingga tanpa itu suatu traktat dianggap tidak efektif. Hal ini dikemukakan oleh Lord Stowell, “Menurut praktek yang berjalan ini, ratifikasi merupakan syarat esensial; dan konfirmasi kuat tentang kebenaran kedudukan ratifikasi demikian itu adalah bahwa hampir setiap traktat modern memuat syarat ratifikasi yang dinyatakan secara tegas; dan karena itu pada saat ini dianggap  bahwa wewenang wakil-wakil yang berkuasa penuh dibatasi oleh adanya syarat ratifikasi tersebut. Ratifikasi mungkin merupakan  formalitas, namun formalitas yang esensial; karena instrumen terkait, dan segi keefektifan hukum, tidak lengkap tanpa keberadaannya”.
 
5. Aksesi dan Adhesi
Dalam praktek, apabila suatu negara tidak menandatangani suatu perjanjian, maka negara tersebut hanya dapat melakukan aksesi (accede) atau adhesi (adhere) pada perjanjian itu. Menurut praktek saat ini, suatu negara yang bukan penandatangan juga dapat mengaksesi atau mengadhesi sebelum traktat itu mulai berlaku. Beberapa penulis mengemukakan perbedaan antara aksesi (acesion) dan (adhesi). Kadang-kadang dikemukakan bahwa aksesi meliputi kesertaan sebagai peserta keseluruhan perjanjian dengan penerimaan penuh dan utuh atas semua ketentuannya kecuali reservasi-reservasi terhadap suatu klausula, sedangkan adhesi dapat berupa penerimaan hanya sebagian dari perjanjian. Juga sebagian penulis menyatakan bahwa aksesi meliputi keikutsertaan dalam perjanjian dengan status yang sama dengan penandatangan-penandatangan asli, sedangkan adhesi semata- mata menunjuk pada persetujuan atas prinsip-prinsip perjanjian. Pembedaan-pembedaan yang dikemukakan ini pada umumnya tidak didukung oleh praktek negara-negara. Istilah “aksesi” juga diterapkan pada penerimaan oleh suatu negara atas suatu traktat atau konvensi setelah sejumlah besar ratifikasi yang diisyaratkan untuk mulai berlakunya traktat itu telah disimpan. Dengan demikian misalnya, diperlukan 10 ratifikasi dalam suatu perjanjian atau konvensi dan kesepuluhnya telah masuk tersimpan, maka ratifikasi-ratifikasi atau penerimaan selanjutnya disebut aksesi-aksesi.
 
6. Mulai Berlakunya Perjanjian
Mulai berlakunya perjanjian bergantung atas ketentuan-ketentuan perjanjian itu atas apa yang disepakati negara-negara peserta perjanjian (Konvensi Wina Pasal 24 ayat 1). Banyak perjanjian-perjanjian yang berlaku sejak tanggal penadatanganannya, tetapi apabila diperlukan ratifikasi, penerimaan atau persetujuan, maka kaidah umum hukum internasional adalah bahwa perjanjian yang bersangkutan mulai berlaku hanya setelah pertukaran atau penyimpanan ratifikasi, penerimaan atau persetujuan oleh semua negara penandatangan. Saat ini perjanjian-perjanjian multilateral biasanya menentukan mulai berlakunya tergantung pada sejumlah ratifikasi dan persetujuan untuk terikat yang diisyaratkan biasanya mulai dari enam sampai tiga puluh lima. Namun, kadang-kadang waktu tepatnya tanggal mulai berlaku ditetapkan tanpa memperhatikan jumlah ratifikasi yang diterima. Juga kadang-kadang perjanjian itu mulai berlaku hanya didasarkan kepada terjadinya peristiwa tertentu, contohnya setelah ratifikasi oleh semua negara penandatangan, Perjanjian Lonarco tahun 1925 mulai berlaku hanya setelah masuknya Jerman ke Liga Bangsa-Bangsa.
 
7. Pendaftaran dan Publikasi
Charter Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Pasal 102 menentukan bahwa, semua traktat dan perjanjian internasional yang dibentuk oleh anggota-anggota PBB harus mungkin “sesegera mungkin” didaftarkan kepada Sekretariat Organisasi dan dipublikasikan oleh sekretariat. Tidak satu peserta pun dari traktat atau perjanjian yang tidak didaftarkan dengan cara ini “boleh mengemukakan traktat atau perjanjian tersebut di muka suatu organ Perserikatan Bangsa-Bangsa”. Hal ini berarti bahwa suatu negara pada traktat atau perjanjian yang tidak didaftarkan dapat menyandarkan argumen pada traktat itu ketika berperkara di hadapan International Court of Justice atau dalam pertemuan-pertemuan Majelis Umum atau Dewan Keamanan. Ketentuan ini tidak menyatakan tidak sahnya suatu traktat yang tidak didaftarkan, atau mencegah suatu perjanjian diajukan ke hadapan badan-badan ataupun pengadilan-pengadiIan selain dari organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 
8. Pemberlakuan dan Pelaksanaan
Ada ketentuan pemberlakuan perjanjian sebelum mulai dilaksanakan apabila perjanjian itu sendiri mengatur demikian dan disetujui oleh para pesertanya. Dalam praktek diperlukan kesiapan tugas tindak lanjut untuk menjamin bahwa peserta benar-benar memberlakukan instrumen yang mengikat mereka tersebut. Beberapa organisasi internasional memiliki komite-komite khusus untuk menjalankan fungsi ini, yang tugasnya dapat dilengkapi dengan pengiriman misi-misi peninjau resmi. Hal yang merupakan metode penemuan baru adalah dengan merancang kode model khusus untuk pemberlakuan legislatif terhadap konvensi-konvensi.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai tahap tahap pembuatan perjanjian internasional, semoga tulisan informasi ahli mengenai tahap tahap pembuatan perjanjian internasional dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– T. May Rudy, 2006. Hukum Internasional 1. Yang Menerbitkan PT Refika Aditama : Bandung.
Gambar Tahap tahap pembuatan perjanjian internasional
Gambar Tahap tahap pembuatan perjanjian internasional