Aturan Aturan Dalam Hubungan Bersahabat Antara Negara Negara

Pembahasan Mengenai Aturan Dalam Hubungan Bersahabat Antara Negara Negara

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai aturan aturan dalam hubungan bersahabat antara negara negara.
 
Beberapa aturan mengenai hubungan bersahabat antara negara-negara terdiri dari :
1. Prinsip yang mungkin sejalan dengan larangan dalam hukum nasional terhadap penyalahgunaan hak (abuse the right) bahwa suatu negara tidak boleh mengizinkan wilayahnya digunakan untuk tujuan-tujuan yang membahayakan kepentingan negara- negara lain. Contohnya kasus Yunani pada tahun 1946 sampai dengan 1949.
2. Dalam Trail Smelter Arbitration Case 1941 diakui prinsip bahwa, suatu negara memikul kewajiban untuk melakukan pencegahan wilayahnya dijadikan sumber kerugian ekonomi dari wilayah tetangganya, contohnya lewat pembuangan gas beracun (toxius fumes).
3. Dalam Declaration on Human Environment yang dikeluarkan oleh Konferensi Stockholm tentang Lingkungan Hidup Manusia bulan Juni 1972 (Prinsip 21-22 Deklarasi), dinyatakan bahwa negara-negara bertanggungjawab untuk menjamin bahwa aktivitas-aktivitas dalam yurisdiksi atau pengawasan mereka tidak menimbulkan kerusakan lingkungan negara-negara lain, atau di kawasan-kawasan yang berada di luar batas-batas yurisdiksi nasional. Contohnya uji coba nuklir yang dilakukan oleh Perancis di wilayah Pasifik.
4. Dalam Corfu Channel Case (Merits) tahun 1949. Internastional Court of Justice menyatakan bahwa telah menjadi “suatu prinsip yang diakui oleh umum” bahwa setiap negara memikul kewajiban untuk tidak membiarkan wilayahnya digunakan bagi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hak-hak negara lain.
5. Dalam Pasal 74 Charter Perserikatan Bangsa-Bangsa, prinsip umum mengenai bertetangga baik (Good Neighbourlines) di bidang sosial, ekonomi dan perdagangan ditetapkan sebagai hal yang harus ditaati negara-negara anggota berkaitan dengan wilayah induk dan wilayah-wilayah bagiannya.
6. Dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 3 November 1947, prinsip tentang kewajiban menjalin persahabatan antara negara-negara yang mengutuk propaganda yang ditujukan atau kemungkinan untuk provokasi atau mendukung terhadap ancaman-ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan-tindakan Israel.
Erat kaitannya dengan prinsip-prinsip kewajiban bersahabat antara negara-negara adalah konsep yang saat ini terus dikembangkan, yaitu konsep “hidup berdampingan secara damai” (peacefull co-existence). Lima prinsip tentang hidup berdampingan secara damai ini disepakati secara tegas oleh India dan Republik Rakyat Cina di dalam Mukodimah Traktat mengenai Tibet yang ditandatangani di Beijing tanggal 29 April 1954. Prinsip-prinsip itu adalah :
1. Saling menghormati integritas dan kedaulatan teritorial masing-masing.
2. Saling tidak melakukan agresi (mutual non-agresional).
3. Saling tidak mencampuri urusan-urusan dalam negeri masing-masing.
4. Persamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
5. Hidup berdampingan secara damai.
 
Lebih lanjut doktrin hidup berdampingan secara damai ini disebut dan dinyatakan dalam traktat-traktat lainnya serta dalam sejumlah deklarasi internasional, seperti deklarasi-deklarasi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 14 Desember 1957, dan dalam Komunike Akhir dari Konferensi Asia-Afrika di Bandung, Indonesia pada bulan April 1955 yang memuat sepuluh prinsip berkenaan dengan permasalahan yang dibahas ini. Juga di bidang literatur secara pesat dikembangkan konsep hidup berdampingan secara damai serta tempatnya secara tepat di dalam hukum internasional.
Contohnya :
1. Report of the Forty-ninth Conference at Hamberg of the International Law Association 1960, hal. 368-370;
2. Vallat, Year Book of World Affairs (1964), hal. 249-258;
3. Profesor G.I. Tunkin, Droit International Public: Problemes Theoriques (terjemahan dari bahasa Rusia, 1965), hal. 51-55;
4. Rosalyn Higgins, Conflict of Interests (1965) p. 3.
 
Sayangnya, para penulis dan ahli-ahli hukum tampaknya tidak mencapai kata sepakat mengenai bidang-bidang yang tercakup oleh dan batas-batas dari doktrin tersebut. Beberapa di antaranya membatasi konsep hidup yang berdampingan secara damai pada kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang menjamin bahwa negara-negara yang menganut sistem politik atau sistem ekonomi yang berbeda harus menghormati kedaulatan masing-masing, dan tidak boleh berusaha memperluas secara memaksakan sistem atau pemikiran-pemikiran mereka terhadap negara-negara lain. Penulis-penulis yang lainnya lebih memperluas konsep tersebut sehingga mencakup persoalan-persoalan perlucutan senjata dan penentuan nasib sendiri dan bahkan lebih jauh lagi mencakup kewajiban bekerja sama secara aktif di bidang ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya.
 
Bagaimanapun, sebagian besar prinsip yang harus dinyatakan sebagai norma-norma hidup berdampingan secara damai tersebut adalah sama sekali bukan hal yang baru dan telah ada baik secara tegas ataupun tersirat dalam isi Charter Perserikatan Bangsa-Bangsa serta dalam konstitusi-konstitusi organisasi internasional lainnya. Barangkali, nilai sebenarnya dari konsep hidup berdampingan secara damai terletak dalam penekanannya pada penerapan secara tepat kaidah-kaidah dalam charter dan dalam konstitusi-konstitusi tersebut di atas terhadap masyarakat internasional yang pada saat ini terbagi dalam blok-blok yang saling bermusuhan, dan seandainya mungkin perumusan serta pengkodifikasian kaidah-kaidah yang bersangkutan dapat mengurangi ketegangan-ketegangan, sekalipun tidak banyak yang dapat disumbangkan kepada ketentuan-ketentuan charter.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai aturan aturan dalam hubungan bersahabat antara negara negara, semoga tulisan informasi ahli mengenai aturan aturan dalam hubungan bersahabat antara negara negara dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– T. May Rudy, 2006. Hukum Internasional 1. Yang Menerbitkan PT Refika Aditama : Bandung.
Gambar Aturan aturan dalam hubungan bersahabat antara negara negara

Gambar Aturan aturan dalam hubungan bersahabat antara negara negara

 
Aturan Aturan Dalam Hubungan Bersahabat Antara Negara Negara | ali samiun |