Cara atau Praktek Negara Dalam Memberi Pengakuan

Loading...

Pembahasan Mengenai Cara atau Praktek Negara Dalam Memberi Pengakuan

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai cara atau praktek negara dalam memberi pengakuan.
 
Hukum Internasional tidak mengatur bagaimana cara memberi pengakuan. Oleh karena itu setiap negara bebas menurut caranya sendiri dalam memberi pengakuan.

Pada dasarnya cara memberi pengakuan dapat dibedakan dalam empat cara :

1. Pemberian pengakuan yang dilakukan secara tegas
Hal ini dapat dilihat dengan adanya nota diplomatik atau pembukaan kedutaan besar di suatu negara, contohnya pembukaan kedutaan Palestina di Indonesia. Di mana Indonesia secara De Jure memberi pengakuan pada Palestina. Ini jelas adalah pemberian pengakuan secara tegas.
 
2. Pemberian pengakuan secara diam-diam atau tersirat
Hal ini didasarkan pada tindakan pihak yang bersangkutan sehingga adanya kesimpulan terdapat niat untuk memberi pengakuan. Tindakan yang dikatakan pengakuan secara tersirat :
a. Menerima kunjungan kepala negara
b. Mengibarkan bendera yang bersangkutan
c. Menyampaikan pernyataan selamat dan lain-lain
Contoh kongkritnya dari pengakuan tersirat yaitu :
a. Kunjungan Presiden RI ke Bosnia, 1993.
b. Presiden Rl menerima Perdana Menteri Israel di Bandara Soekarno-Hatta, 1997.
c. Pernyataan selamat dari pemerintah Amerika Serikat atas pengangkatan Megawati sebagai Presiden RI, 23 Juli 2001.
 
Akan tetapi tindakan pengakuan secara tersirat harus dilihat juga dari unsur niat. Sebagai contoh tindakan yang tidak terkandung unsur niat seperti kehadiran bersama dalam suatu konferensi. Kita ambil contoh, negara-negara Arab yang hadir bersama Israel dalam sidang Majelis Umum PBB, maka tidak bisa disimpulkan pengakuan dari negara Arab terhadap Israel. Demikian pula dalam pertandingan sepak bola antara Indonesia dan Israel, tidak bisa disimpulkan sebagai pengakuan Indonesia terhadap Israel.
3. Pemberian pengakuan secara bersyarat
Adanya kewajiban yang harus dipenuhi negara yaitu pemberian pengakuan secara bersyarat. Akibat pengakuan bersyarat yaitu apabila kewajiban tidak dipenuhi tidak akan menghapus pengakuan tetapi kemungkinan negara yang mengakui memutuskan hubungan diplomatik sebagai sanksi. Namun status pengakuan terhadap negara tersebut tidak dapat ditarik kembali.
Untuk melihat contoh kongkrit dari pengakuan bersyarat yaitu :
a. Ketika Amerika Serikat mengakui kemerdekaan Bolivia pada tahun 1917 ketika itu AS mensyaratkan bahwa Bolivia berjanji tidak akan menasionalisasikan PMA Amerika Serikat di Bolivia.
b. Kongres Berlin 1928 yang mana memberi pengakuan terhadap Serbia dan Montenegro demham syarat pemerintah Serbia maupun Montenegro tidak memberlakukan larangan agama atau tidak boleh memaksakan penyimpangan agama terhadap warga negaranya.
 
Itulah dua contoh pemberian pengakuan secara bersyarat. Pengakuan model ini dapat ditarik kembali karena kedaulatan suatu negara untuk memberi dan menarik kembali pengakuan.
 
4. Pemberian pengakuan secara kolektif
Pemberian pengakuan secara kolektif adalah pemberian pengakuan yang diberikan sekelompok negara kepada satu negara. Kita dapat melihat pada contoh berikut :
a. Liga Arab memberi pengakuan terhadap kemerdekaan Rl (1947).
b. Masyarakat Eropa (Kongres Berlin) mengakui Bulgaria.
c. ASEAN menerima Brunei menjadi anggota (1 Januari 1984).
 
Di atas telah dibahas adanya empat cara atau praktek dalam memberi pengakuan, di mana pengakuan dalam prakteknya harus diingat tentang urgensi diplomatik. Sekali pengakuan itu diberikan maka tindakan itu berarti menghilangkan kemungkinan negara yang mengakui untuk mempersoalkan kembali syarat-syarat diakuinya suatu negara atau pemerintah. Pertentangan para pakar hukum internasional mengenai mungkinnya pengakuan yang sudah diberikan untuk ditarik kembali menimbulkan pandangan yang lebih real yaitu bahwa pengakuan diberikan tidak boleh disertai persyaratan, karena dianggap pemaksaan sepihak terhadap pihak yang hendak diakui.
 
| Dampak atau Konsekuensi Adanya Pengkuan Internasional |
Pengakuan akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, privilege dari negara yang diakui menurut hukum internasional maupun menurut hukum nasional negara yang memberi pengakuan. Yang perlu diperhatikan yaitu batas-batas antara hukum internasional dan hukum nasional. Kapasitas suatu negara yang diakui dapat dilihat dari segi negatif, dengan cara mengetahui kelemahan negara yang tidak diakui. Contohnya adalah sebagai berikut
a. Negara itu tidak dapat berpekara di pengadilan yang belum mengakuinya.
b. Tindakan dari suatu negara yang belum diakui tidak akan berakibat hukum di pengadilan negara yang tidak mengakuinya.
c. Perwakilannya tidak dapat menuntut imunitas dari proses peradilan.
d. Harta kekayaaan negara yang tidak diakui sesungguhnya dapat dimiliki oleh wakil dari rezim yang telah digulingkan.
 
Menurut hukum internasional sta­tus negara yang diakui secara De Jure mempunyai hak penuh dalam keanggotaan di masyarakat internasional. Sehingga negara tersebut dapat menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Konsekuensi lainnya yaitu menimbulkan kewajiban yang timbal balik antara negara tersebut. Oleh karena itu sejak pengakuan diberikan, kedua belah pihak memikul beban hak dan kewajiban hukum internasional.
 
Pengakuan harus dilihat berdasarkan sudut pandang negara yang memberi pengakuan. Dalam prakteknya pengakuan lebih merupakan masalah politik dari masalah hukum. Pertimbangan politis lebih dominan dalam memberi pengakuan seperti, perdagangan dan strategi. Tindakan negara memberi atau menolak memberi pengakuan belum dapat dikontrol oleh kaidah hukum yang tegas. Pengakuan bukan pranata hukum yang objektif karena lebih bersifat subjektif. Begitu pula dalam cara-cara memberi pengakuan, di mana tidak ada aturan bagaimana cara memberi pengakuan terhadap suatu negara. Sehingga adanya usulan agar pengakuan dihilangkan sehingga akan mempermudah hubungan antara negara.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai cara atau praktek negara dalam memberi pengakuan, semoga tulisan informasi ahli mengenai cara atau praktek negara dalam memberi pengakuan dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– T. May Rudy, 2006. Hukum Internasional 1. Yang Menerbitkan PT Refika Aditama : Bandung.
Gambar cara atau praktek negara dalam memberi pengakuan
Gambar cara atau praktek negara dalam memberi pengakuan