Cara Memperoleh Kedaulatan Teritorial

Loading...

Pembahasan Mengenai Cara Memperoleh Kedaulatan Teritorial

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai cara memperoleh kedaulatan teritorial.
 
Ada tujuh cara memperoleh Kedaulatan Teritorial yang diakui secara umum, antara lain :
a. Pendudukan (okupasi)
b. Penaklukan (aneksasi)
c. Akivsi (accresion : perubahan karena faktor alam)
d. Preskripsi (prescription : pengalihan hak atau kadaluarsa)
e. Sesi (cession : penyerahan)
f. Integrasi atau sebaliknya disintegrasi.
g. Revolusi (independen).
 
Dua cara memperoleh kedaulatan teritorial berikutnya, antara lain :
a. Proses dekolonisasi
b. Keputusan konferensi itemasional.
 
1. Pendudukan (occupation)
Pengertian Pendudukan adalah penegakan kedaulatan atas wilayah yang bukan di bawah wewenang negara lain. Entah yang baru ditemukan, atau (suatu hal yang tidak mungkin) ditinggalkan oleh negara yang sebelumnya menguasainya. Secara klasik, pokok persoalan suatu penduduk ialah “Terra Nullius” dan wilayah yang didiami oleh suku atau bangsa yang mempunyai suatu organisasi sosial dan politik tidak dapat bersifat “Terra Nullius’’.
 
Dalam menentukan, apakah selalu terjadi atau tidak suatu pendudukan sesuai dengan hukum internasional, sebagian terbesar diterapkan prinsip keefektifan. Dalam Kasus Greenhnd Timur (Eastern Greenland Case) 1933, Mahkamah Internasional Permanen menetapkan bahwa agar berlaku suatu pendudukan di pihak negara yang menduduki diperlukan dua unsur :
a. Suatu maksud atau keinginan untuk bertindak sebagai yang berkuasa.
b. Pelaksanaan atau penunjukan kedaulatan secara memadai, yaitu mencakup : Berlangsung secara damai; Nyata dan langsung; Berkesinambungan (terus menerus, tidak terputus-putus).
 
Dalam kasus Minquiers dan Ecrehos (Minquiers and Ecrehos Case), berhubungan dengan sengketa klaim Inggris dan Perancis terhadap pulau kecil Channel, Mahkamah Internasional menekankan pentingnya pelaksanaan sesungguhnya fungsi-fungsi negara, contohnya administrasi lokal, yuridiksi lokal, dan tindakan-tindakan autoritas legislatif, sebagai bukti penunjukan kedaulatan secara berkesinambungan yang diperlukan untuk mengkonfirmasikan hak.
 
Perlu ditentukan seluas mana wilayah dicakup oleh suatu tindakan pendudukan. Berbagai teori tentang hal ini telah dipergunakan dari waktu ke waktu, dan dua teori tersebut penting sekali artinya dalam hubungan dengan klaim beberapa negara atas daerah-daerah kutub, yaitu :
a. Teori Kontinuitas (continuity), di mana suatu tindakan pendudukan di suatu wilayah memperpanjang kedaulatan negara yang menduduki itu sejauh diperlukan untuk keamanan atau pengembangan alam wilayah yang diklaim itu.
b. Teori Hubungan (contiguity), di mana kedaulatan negara yang menduduki itu mencapai wilayah-wilayah yang berdekatan yang secara geografis berhubungan dengan wilayah yang diklaim itu.
2. Aneksasi (annexation)
Pengertian Aneksasi adalah suatu metode memperoleh kedaulatan teritorial yang digunakan dalam dua perangkat keadaan :
a. Di mana wilayah yang dianeksasi itu telah ditaklukan oleh negara yang menganeksasi.
b. Di mana wilayah yang dianeksasi itu benar-benar berada dalam posisi lebih rendah daripada negara penganeksasi pada waktu pengumuman maksud negara penganeksasi.
Contoh-contoh modern tentang kasus (b), misalnya aneksasi Korea oleh Jepang tahun 1910, di mana pada waktu itu Korea telah dikuasai Jepang selama beberapa tahun. Penaklukan wilayah seperti menurut (a) tidaklah memadai untuk memperoleh hak, sebagai tambahan harus ada maksud menganeksasi yang dinyatakan secara resmi, yang biasanya diungkapkan dalam suatu surat (nota) yang dikirimkan kepada semua negara lain yang berkepentingan.
 
3. Akresi (accretion)
Hak dengan akresi terjadi bila suatu negara bertambah wilayahnya, karena faktor-faktor pembahan alam (melalui sebab-sebab alamiah), yang mungkin oleh pelebaran aliran sungai atau faktor alam lain (contohnya endapan atau sedimentasi, munculnya pulau setelah letusan gunung berapi), ke wilayah yang telah berada di bawah kedaulatan negara yang memperoleh itu.
 
4. Sesi (cession)
Pengertian Sesi atau penyerahan adalah suatu metoda yang penting untuk memperoleh kedaulatan teritorial. Metode ini bersandar pada prinsip bahwa hak mengalihkan teritorialnya adalah sifat fundamental dari kedaulatan suatu negara.
Sebagai contoh penyerahan sukarela adalah penjualan Alaska oleh Rusia kepada Amerika Serikat pada tahun 1867, dan penukaran Heligoland dengan Zanzibar oleh jerman dan Inggris pada tahun 1890. Contoh penyerahan paksaan adalah penyerahan Alsace-Lorraine oleh Perancis kepada Jerman pada tahun 1871 kemudian dikembalikan kepada Perancis pada akhir Perang Dunia 1 .
 
5. Preskripsi (prescription)
Pengertian Hak dengan preskripsi (yaitu preskripsi akuistif) adalah hasil pelaksanaan kedaulatan de facto secara damai untuk jangka waktu yang sangat lama atas wilayah yang tunduk pada kedaulatan negara yang satu lagi. Sejumlah yuris (termasuk Rivier dan de Martens) telah menyangkal bahwa preskripsi akuistif diakui oleh hukum internasional. Tidak ada keputusan suatu pengadilan internasional yang secara meyakinkan mendukung doktrin preskripsi akuisitif, walaupun telah diklaim bahwa kasus di pulau Palmas merupakan contoh demikian.
Dalam Frontier Lands Case (Belgium-Netherlands), menurut Mahkamah Internasional sekedar tindakan-tindakan rutin serta adminisiratif oleh pejabat-pejabat lokal negara Negeri Belanda di suatu wilayah tertentu tidak dapat menggantikan hak sah Belgia atas wilayah itu menurut suatu konvensi yang disimpulkan sebagaimana mestinya.
Kasus aktual yang bersinggungan dengan preskripsi ini, antara lain Sipadan-Ligitan (RI-Malaysia) dan Ashmore Reef (Australia-Indonesia), menyangkut hal pengabaian wilayah oleh negara yang seharusnya berdaulat mengurusnya.
 
6. Integrasi
Pengertian Integrasi adalah merupakan penggabungan sebuah kawasan atau wilayah ke dalam suatu negara yang mana biasanya negara yang akan diajak bergabung atau berintegrasi tersebut tempat atau letaknya berdekatan dengan wilayah yang akan berintegrasi tersebut. Hal ini di samping untuk memudahkan hubungan antara wilayah yang akan berintegrasi tersebut dengan negara yang akan diajak berintegrasi, suatu wilayah yang akan berintegrasi biasanya adalah merupakan sebuah wilayah yang pemah dijajah dan diterlantarkan begitu saja oleh penjajahnya.
Oleh karena ditelantarkan oleh negara penjajahnya, maka wilayah tersebut ingin membentuk sebuah pemerintahan tersendiri, tetapi karena kurangnya berbagai fasilitas maupun sumber daya manusia, maka negara
atau wilayah tersebut berintegrasi dengan negara atau wilayah yang berada di dekatnya untuk mendapatkan bantuan dan sebagai akibatnya wilayah tersebut akan menjadi bagian dari negara yang diajak berintegrasi tersebut.
Di sini kita dapat mengambil contoh misalnya Timor-Timur, karena wilayah tersebut diterlantarkan oleh negara induknya atau negara penjajahnya yaitu Portugis, maka wilayah tersebut berintegrasi dengan Indonesia. Juga sama halnya dengan kepulauan Cayman di Karibia. Karena terlantar, masyarakat kepulauan tersebut akhirnya berintegrasi dengan Inggris dan menjadi negara bagian dari Inggris.
 
7. Revolusi (independen)
Pengertian Negara Revolusi atau independen adalah sebuah negara yang berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari negara lain maupun campur tangan dari pihak lain. Negara yang independen biasanya mendapatkan, kemerdekaan atau kebebasannya dari tangan penjajah dengan melalui revolusi atau perjuangan untuk menggulingkan kekuasaan pemerintah penjajahannya dan untuk mendirikan sebuah negara baru walaupun tidak diakui oleh negara penjajahnya. Negara independen ini banyak sekali contohnya, antara lain Indonesia yang menggulingkan pemerintahan Belanda sebagai negara penjajahnya dan akhirnya membentuk suatu negara dan pemerintahan sendiri. Negara independen adalah negara yang mendapatkan kemerdekaannya dengan melalui perjuangan baik fisik maupun diplomasi. Jadi negara independen tidak mendapatkan kemerdekaannya berdasarkan hadiah ataupun pencaplokan atau pendudukan.
 
Salah satu cara lagi untuk memperoleh kedaulatan teritorial wilayah, selain dari cara-cara yang disebut di atas, ialah keputusan oleh suatu konvensi negara-negara. Hal ini biasanya terjadi di mana suatu konferensi negara-negara yang menang pada akhir suatu perang, menyerahkan wilayah kepada suatu negara mengingat suatu penyelesaian perdamaian umum, misalnya pembagian kembali wilayah Eropa dalam konferensi perdamaian Versailles, 1919.
 
Seberapa contoh pada masa lampau tentang kedaulatan teritorial yang diperoleh suatu negara tidak dapat dengan mudah dicocokkan kepada beberapa cara tradisional yang diterima secara umum ini. Kasus-kasus istimewa tersebut telah meliputi dan sekarang pun mungkin meliputi yang berikut ini :
a. Wilayah diperoleh suatu negara karena penentuan perbatasan yang dilakukan oleh suatu komisi demarkasi campuran, atau dihadiahkan ex aequo et bono oleh suatu pengndilan arbitral yang menangani suatu perselisihan perbatasan.
b. Pemberian hak-hak teritorial kepada suatu negara berdasarkan suatu traktat antara negara ini dan suatu suku atau komunitas pribumi, yang sebelumnya menduduki wilayah yang bersangkutan.
c. Pengakuan yang lama dan berkesinambungan oleh negara-negara lain terhadap kedaulatan teritorial suatu negara, walaupun ada ketidakjelasan atau keraguan tentang lahirnya klaim negara itu, sebagai yang berhak.
d. Suksesi oleh suatu negara baru atas wilayah negara pendahulunya.
e. Wilayah dibagikan sebagai akibat dari suatu traktat kompromi atau penyelesaian berkenaan dengan bekas tanah sengketa.
 
 
| Prolehan Kedaulatan Teritorial oleh Negara Negara Yang Baru Muncul |
 
Pandangan mengenai perolehan wilayah oleh negara-negara yang baru muncul itu sesuai dengan prinsip yang dinyatakan dalam Deklarasi tentang prinsip-prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerja Sama Antar Negara-negara Menurut PBB. Hal ini disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1970, yaitu bahwa wilayah suatu koloni atau wilayah yang tidak memerintah diri sendiri menurut Piagam PBB mempunyai suatu status yang terpisah dan berbeda dari wilayah negara yang memerintahnya, yang hidup sampai rakyat bersangkutan telah melaksanakan haknya untuk menentukan nasib sendiri.
 
 
| Kehilangan Kedaulatan Teritorial |
 
Metode-metode kehilangan kedaulatan teritorial persis sama seperti cara-cara memperolehnya. Jadi kedaulatan teritorial dapat hilang dengan dereliksi (sesuai dengan pendudukan di pihak yang memperoleh dan yang menuntut suatu maksud sebaliknya di pihak negara yang meninggalkan untuk melepaskan penguasaan efektifnya), dengan penaklukan, operasi alam (sesuai dengan akresi di pihak negara yang memperoleh), dan dengan preskripsi. Tetapi ada satu cara kehilangan wilayah yang tidak sesuai dengan salah satu cara memperolehnya, yaitu revolusi yang diikuti oleh pemisahan (secession) sebagian wilayah negara yang bersangkutan.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai cara memperoleh kedaulatan teritorial, semoga tulisan informasi ahli mengenai cara memperoleh kedaulatan teritorial dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– T. May Rudy, 2006. Hukum Internasional 1. Yang Menerbitkan PT Refika Aditama : Bandung.
Gambar Cara Memperoleh Kedaulatan Teritorial
Gambar Cara Memperoleh Kedaulatan Teritorial