Filsafat Hukum : Aliran Mazhab Hukum Sejarah (Historis)

Loading...

Pembahasan Mengenai Aliran Mazhab Hukum Sejarah (Historis)

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai aliran mazhab hukum sejarah (historis).
 
Aliran Sejarah atau Mazhab Hukum historis dipelopori oleh Carl Von Savigny (tahun 1779 sampai tahun 1861), yang mengemukakan bahwa setiap hukum yang ada selalu ada hubungannya dengan jiwa suatu bangsa. Inti pemikiran tentang mazhab hukum sejarah termuat dalam buku Von Savigny yang berjudul : “Von Beruf Unserer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft” (Tentang tugas zaman kita bagi pembentuk undang-undang dan ilmu hukum). Antara lain Von Savigny mengatakan “Das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke” (Hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat).
 
Hukum merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama suatu bangsa, seperti bahasa, adat istiadat, moral dan ketatanegaraan, oleh karena itu hukum adalah suatu yang bersifat supra-individual, kemudian menjadi gejala masyarakat. Masyarakat lahir dalam sejarah, berkembang dalam sejarah kemudian lenyap juga dalam sejarah. Nyatalah bahwa hu­kum mengikuti perkembangan masyarakat dan bersifat organis, di luar dari perkembangan masyarakat tidak terdapat hukum sama sekali.
 
Pemikiran Von Savigny itu didasari bahwa di dunia ini terdapat bermacam-macam bangsa, masing-masing bangsa itu mempunyai jiwa yang berbeda-beda menurut waktu dan tempatnya. Perbedaan itu terletak pada kebudayaan masing-masing bangsa yang bersangkutan, sehingga mengakibatkan hukum yang berbeda pula, karenanya Von Savigny berpendapat tidak ada hukum yang berlaku secara universal di dunia ini. Hukum sangat bergantung pada jiwa bangsa, karena itu hanya jiwa bangsalah satu-satunya yang menjadi sumber hukum positif.
 
Hukum berisi tentang apa yang menjadi pergaulan hidup manusia dari masa ke masa, inilah yang disebut dengan sejarah. Pada mulanya hu­kum itu berkembang pada masyarakat yang sederhana, di situ mencerminkan adanya tingkah laku setiap orang dalam masyarakat, kemudian berkembang terus hingga pada akhirnya pada masyarakat yang modern. Perkembangan kebudayaan semakin maju hingga pada akhirnya semua fungsi masyarakat diserahkan pada para ahli di bidangnya, termasuk ahli hukum untuk pengolahan hukum.
 
Dalam pembentukan tata hukum nasional dibangun secara ilmiah dengan melibatkan para ahli hukum, namun secara teknis pembangunan hukum itu tetap terikat dengan semangat hukum yang hidup dalam jiwa bangsa, keterikatan itu olehnya dinamakan unsur politis dan unsur teknis. Hukum itu bercorak politis karena merupakan pencerminan kenyataan dari suatu struktur masyarakat tertentu, dan hukum itu bercorak teknis karena kenyataan itu dirumuskan serta diolah secara teknis oleh para ahli hukum.
 
Setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan yang lebih tinggi, contohnya dari keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Setiap manusia pasti ada keterikatan dengan masa lampaunya yang disebut sejarah, begitu pula hukum tidak lepas dari masa lampau juga karena hu­kum merupakan jiwa bangsa yang tidak terlepas dari masa lampau atau sejarah.
 
Hukum adalah suatu ciptaan manusia yang bebas, begitu kesimpulan yang diutarakan oleh Von Savigny, tetapi bukan manusia bebas sebagai individu melainkan manusia dalam pergaulan hidup suatu bangsa. Hukum bukan berasal dari individu yang kadang bersikap sewenang-wenang dan angkuh, hukum berasal dari jiwa bangsa yang sudah terjalin dalam kehidupan masyarakat, secara berturut-turut dan terus berkembang, perkembangan itu selalu terjalin dengan sejarah.
 
Menurut Von Savigny tidak perlu adanya kodifikasi hukum, karena kodifikasi hukum itu selalu membawa efek negatif, yakni menghambat perkembangan hukum. Dalam perjalanannya sejarah berjalan terus, tetapi tata hukum sudah ditetapkan, maka jika dilakukan kodifikasi akan menghentikan sejarah pada suatu waktu tertentu. Harus diingat bahwa karena hukum itu berasal dari jiwa bangsa, maka harus ada penyelidikan terlebih dahulu jiwa bangsa mana yang dapat dijadikan dasar suatu tata hukum yang memadai. Jika hal ini diabaikan maka akan terjadi jurang pemisahan antara jiwa bangsa dan tata hukum negara, oleh karena itu harus ada kajian ilmiah sebelum hukum itu dikodifikasikan.
 
Pemikiran Von Savigny kemudian terasa besar pengaruhnya di Indo­nesia melalui para ahli hukum, terutama para sarjana hukum adat, seperti Ter Har, Supomo, Sudiman dan lain-lain, mereka beranggapan bah­wa hukum adat adalah hukum yang benar-benar merupakan cerminan (Volksgeist) bangsa Indonesia. Adapun bagi para ahli sosiologi hukum, tidak dapat dikesampingkan bahwa betapa pentingnya penelitian tentang hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilainya, sistem hukum sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dengan sistem sosial yang lebih luas, antara sistem hukum dan aspek sosial lainnya terdapat hubungan timbal balik dan saling memengaruhi.
 
Tokoh aliran sejarah lain adalah Puchta (tahun 1798 dengan tahun 1846) merupakan murid Von Savigny. Mengetengahkan bahwa hukum berasaskan pada keyakinan bangsa, baik menurut isinya maupun ikatan materialnya, hukum itu timbul dan berlaku karena terikat pada jiwa bangsa. Hukum terjadi atau timbul karena tiga bentuk : pertama, hukum itu timbul dari jiwa bangsa secara langsung dalam pelaksanaannya melalui adat istiadat; kedua, hukum itu timbul dari jiwa bangsa secara tidak langsung melalui undang-undang yang dibentuk oleh negara; ketiga, hukum itu timbul melalui ilmu pengetahuan hukum yang merupakan karya ilmiah para ahli hukum.
 
Berkaitan dengan pengertian bangsa, Puchta membedakannya menjadi dua, yaitu : pertama, terdapat bangsa dalam arti etnologis, yaitu bangsa alam, bangsa ini ialah suatu masyarakat nasional yang terdiri dari orang- orang yang bersaudara secara jasmani dan rohani, karena terikat dengan persamaan darah dan kebudayaan; kedua, terdapat bangsa dalam arti na­sional, yakni orang-orang yang merupakan kesatuan organis karena termasuk satu negara. Dalam pengertian ini bangsa berdasarkan aturan sipil yang menelurkan warga negara di bawah satu aturan hukum tertentu.
 
Bangsa dalam arti etnologis merupakan dasar bagi bangsa dalam arti nasional, sedangkan bangsa dalam arti nasional mengendalikan bangsa dalam arti etnologis. Akhirnya tampak bahwa bangsa dalam arti etnologis belum dapat bertindak sebagai bangsa, sebab belum terdapat dasar sipil, untuk dapat bertindak sebagai bangsa harus ada pengakuan berdasarkan aturan sipil dan diperlukan adanya organisasi berupa kesatuan orang-orang dalam negara.
 
Pada akhirnya Puchta berkesimpulan bahwa sebenarnya tidak ter­dapat hukum yang sah pada bangsa secara alami, walaupun hukum itu hidup dalam jiwa bangsa, namun harus disahkan melalui kehendak umum masyarakat yang terorganisasi, yaitu negara. Negara mengesahkan hukum dalam bentuk undang-undang, sehingga tidak ada tempat lagi bagi sumber-sumber hukum lainnya seperti adat istiadat bangsa dan pengolahan hukum oleh ahli hukum. Adat istiadat dan lainnya itu hanya bisa menjadi hukum setelah disahkan oleh negara, maka teori Puchta ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teori absolutisme negara dan positivisme hukum.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai aliran mazhab hukum sejarah (historis), semoga tulisan informasi ahli mengenai aliran mazhab hukum sejarah (historis) dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– Agus Santoso, 2014. Hukum, Moral, Dan Keadilan. Yang Menerbitkan Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
Gambar Aliran Mazhab Hukum Sejarah (Historis)
Gambar Aliran Mazhab Hukum Sejarah (Historis)