Filsafat Hukum : Aliran Positivisme

Loading...

Pembahasan Mengenai Aliran Positivisme Dalam Filsafat Hukum

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai aliran positivisme dalam filsafat hukum.
 
Aliran Positivisme (Hukum Positif) menyamakan hukum dengan undang-undang, tidak ada hukum di luar undang-undang, sehingga harus diakui bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang (legisme). Undang-undang dibuat oleh penguasa, oleh karena itu hukum merupakan perintah dari penguasa dalam arti bahwa perintah dari pemegang kekuasaan yang paling tinggi atau pemegang kedaulatan.
 
Aliran filsafat hukum positif atau positivisme cukup kuat pada zaman rasionalis, dikembangkan oleh Immanuel Kant, aliran ini dianut oleh orang-orang yang berpegang teguh pada ilmu pengetahuan. Menurut Immanuel Kant, bahwa positivisme berpangkal pada pandangannya bahwa manusia tidak mampu untuk mengetahui realitas selain melalui ilmu pengetahuan. Kebenaran hanya didapati melalui ilmu pengetahuan, sehingga tugas para filsuf itu mengumpulkan data-data untuk membuat sintesisnya.
 
Ada tiga cabang yang muncul tentang positivisme di bidang hukum, yaitu :
1. Positivisme sosiologis, yang memandang hukum sebagai gejala sosial saja. Sehingga hukum hanya dapat diselidiki melalui suatu ilmu pengetahuan yang baru muncul pada waktu itu, yaitu sosiologi.
2. Positivisme yuridis, yang memandang bahwa arti hukum itu sebagai gejala tersendiri, yaitu menurut metode hukum positif.
3. Ajaran hukum umum, ajaran ini merupakan ajaran yang dekat dengan positivisme yuridis, pendapatnya bahwa kegiatan teoretis seorang ilmuwan terbatas pada uraian tentang arti dan prinsip-prinsip hukum secara induktif-empiris saja.
 
Menurut John Austin yang juga penganut aliran positivisme, bahwa hukum merupakan perintah dari penguasa, dengan merinci unsur-unsur perintah sebagai berikut :
1. Adanya kehendak dari satu pihak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya itu.
2. Pihak yang diperintah itu akan mengalami siksaan jika kehen­dak itu tidak dijalankan atau ditaati dengan baik.
3. Perintah itu merupakan pembedaan kewajiban antara yang diperintah dengan yang memerintah.
4. Ketiga unsur di atas tidak akan terlaksana jika yang memerin­tah itu bukan orang yang berdaulat.
Dapat dipastikan bahwa yang berkuasa adalah satu-satunya sumber hukum, sehingga tidak ditemukan lagi sumber hukum di atasnya. Maka John Austin berpendapat, bahwa tiap undang-undang positif ditentukan secara langsung atau secara tidak langsung oleh seorang pribadi atau sekelompok orang yang berwibawa bagi seorang anggota atau anggota dari suatu masyarakat politik yang berdaulat, di mana pembentuk hukum adalah yang tertinggi. Dengan ketentuan ini juga tidak disangkal bahwa adanya norma-norma hukum ilahi, norma moral dan juga tentang hu­kum internasional.
 
John Austin terkenal dengan pandangannya tentang positivisme analitis yang diberi nama analytical jurisprudence (ajaran hukum analistis). Melihat nama jelasnya aliran ini hanya menggunakan metode analitis, yaitu menganalisis sistem-sistem hukum tertentu, kemudian sampai pada suatu ide umum tentang hukum yang selalu berlaku, karena termasuk hu­kum sebagai hukum.
 
Aliran hukum positif yang analitis mengartikan bahwa hukum itu sebagai perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa (a com­mand of the lawgiver), yaitu suatu perintah dari orang-orang yang memegang kekuasaan tertinggi atau orang-orang yang memegang kedaulatan. Hukum dianggap sebagai sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup. Hukum secara tegas dipisahkan dengan norma moral, dari hal yang berkaitan dengan keadilan, serta tidak didasarkan atas pertimbangan atau penilaian baik atau buruk.
 
Ciri-ciri aliran hukum positif dari buah pikiran John Austin, kemudian dikembangkan lagi oleh H.L.A. Hart, antara lain :
1. Hukum merupakan perintah dari manusia (command of human being).
2. Tidak ada hubungan mutlak atau penting antara hukum di satu pihak dengan moral di lain pihak, atau antara hukum yang berlaku dengan hukum yang seharusnya.
3. Analisis terhadap konsepsi hukum dinilai penting untuk dilakukan dan harus dibedakan dari studi yang historis maupun sosiologis, dan harus dibedakan pula dari penilaian yang bersifat kritis.
4. Pengertian bahwa sistem hukum merupakan sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup, serta di dalamnya keputusan hukum yang tepat atau benar biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memerhatikan tujuan sosial, politik, dan ukuran-ukuran moral.
5. Bahwa pertimbangan-pertimbangan moral tidak dapat dibuat atau dipertahankan sebagai pernyataan kenyataan yang harus dibuktikan dengan argumentasi rasional.
 
Selain pandangan mengenai aliran hukum positif analitis yang dikembangkan oleh John Austin, terdapat pula aliran hukum positif yang bersifat murni
dikembangkan oleh Hans Kelsen yang bertolak dari dua bentuk dan ma­teri dalam bidang ilmu pengetahuan. Teorinya yang terkenal dituangkan dalam bukunya yang berjudul :
Reine Rechtslehre (ajaran hukum murni), tahu 1934.
Algemeine Staatslehre (ajaran umum tentang negara), tahun 1925.
General Theory of law and State (teori umum tentang hukum dan ne­gara), tahun 1945.
 
Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum bersifat normatif, hukum yang normatif adalah pengakuan hukum sebagai hukum. Pengertian hu­kum yang murni juga diketengahkannya, bahwasanya hukum itu perlu diselidiki justru sebagai hukum, yakni lepas dari pandangan-pandangan terhadap hukum yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan arti hukum sebagai hukum, yaitu segi psikologi, sosiologi, etis dan politis. Pada pengertian hukum yang bersifat riil memang terdapat segi psikologi, sosiologi, etis dan politis, oleh karena itu ada baiknya jika hal itu diperhatikan juga, tetapi jika sampai pada suatu pengertian yang sifatnya objektif murni tentang hukum perlu dibuat abstraksi dari segi tersebut.
 
Menurut penyelidikan Hans Kelsen hukum merupakan bidang “harus” (sollen), suatu keharusan, misalnya jika hal ini terjadi maka seharusnya hal itu terjadi pula, nyatalah ini merupakan realita yang prinsip dan bersifat normatif. Artinya, jika hal ini terjadi belum tentu hal itu terjadi juga, tetapi seharusnya hal itu terjadi. Prinsip ini jika diterapkan dalam sistem hukum adalah bila terjadi suatu pelanggaran hukum, seharusnya perbuatan itu disusul dengan hukuman, walaupun dalam kenyataannya tidak selalu begitu, sebab sanksi yang diterapkan pada seseorang yang melanggar hukum itu tergantung dari penentuan instansi-instansi nega­ra, sedangkan norma dipandang sebagai imperatif bagi negara kemudian menjadi kewajiban individu.
 
Dasar-dasar pokok yang diungkapkan dalam Teori Hukum Murni Hans Kelsen sebagai berikut :
1. Tujuan teori tentang hukum, seperti juga setiap ilmu adalah untuk mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan (unity).
2. Teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak, keinginun. Ini adalah pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada.
3. Ilmu hukum adalah normatif, bukan ilmu alam.
4. Sebagai suatu teori tentang norma, teori hukum tidak berurusan dengan persoalan efektivitas norma-norma hukum.
5. Suatu teori tentang hukum adalah formal, suatu teori tentang cara pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik.
6. Hubungan antara teori hukum dan sistem hukum positif tertentu adalah seperti antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada.
 
Selain teori murni tentang hukum yang diajarkan Hans Kelsen juga terdapat teori tentang Stufenbau des Recht, yang mengetengahkan bahwa sistem hukum itu merupakan hierarki dari hukum, yaitu suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan yang lebih tinggi, dan yang paling tinggi adalah norma dasar (grundnorm) yang merupakan suatu keharusan dalam bidang hukum. Dasar berlakunya hukum adalah nor­ma dasar, tetapi agar norma dasar itu dapat berlaku dalam situasi yang konkret, harus ada syarat tertentu yang dipenuhi, yakni bahwa hukum itu efektif, oleh karenanya efektivitas itu merupakan syarat mutlak (conditio sine quanon) bagi berlakunya hukum.
 
Hukum itu berkembang secara berangsur dan bertingkat seperti bentuk piramida (stufen), mulai dari yang tertinggi bersifat umum dan abstrak sampai kepada yang terendah bersifat konkret, khusus (individu­alized) dan bersifat pelaksana. Hukum yang lebih rendah mendapat legalitas dari hukum yang lebih tinggi, di mana setiap tingkatan sekaligus merupakan penciptaan hukum baru dan merupakan pelaksanaan dari hukum yang lebih tinggi (create and apply).
 
Sebagai contoh seperti diuraikan sebagai berikut : peraturan pemerintah mendapatkan legalitas dari hukum yang lebih tinggi, yakni undang-undang, maka peraturan pemerintah itu merupakan hukum baru, sekaligus merupakan pelaksanaan dari hukum yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah undang-undang oleh karena itu peraturan pemerintah itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Adapun undang-undang mendapatkan legalitas dari Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar mendapatkan legalitas dari Grundnorm atau norma dasar yang merupakan puncak dari piramida itu.
 
Norma dasar yang dimaksud oleh Hans Kelsen adalah norma dasar yang dirumuskan dalam bentuk kaidah hukum yang dianggap paling tinggi kedudukannya, bukan merupakan norma yang berasal dari hukum alam. Baginya norma dasar itu berfungsi sebagai layaknya tata hukum, oleh karena itu keharusan dan kewajiban yang berkaitan dengan hukum itu tidak berasal dari kaidah yang tertentu dan tetap. Grundnorm yang menjadi dasar dari segala hukum yang berlaku dalam suatu negara itu tidak bisa dicari sumbernya secara deduktif, tetapi hendaknya secara apriori diterima sebagai hipotesis awal atau initial hypothesis.
 
Menurut Hans Kelsen, hukum berlaku karena semua hukum itu berakar dalam suatu norma dasar (grundnorm). Berlakunya suatu undang-undang harus dipandang dalam kaitannya dengan seluruh proses pembentukan hukum oleh suatu instansi yang berwibawa. Undang-undang berlaku karena dibentuk oleh instansi hukum yang mempunyai kompeten dan mampu menjatuhi hukuman jika hukumnya dilanggar.
 
Adapun kaitannya dengan keadilan, menurutnya keadilan berada di luar pengertian hukum sebagai hukum, arti hukum terletak pada ben­tuk hukum, sedangkan keadilan ada hubungan dengan isi hukum. Maka menurutnya semua hukum itu sah asalkan selalu berakar dalam norma-norma dasar dan memiliki efektivitas, maka kesimpulannya teori Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum itu tidak selalu bertepatan dengan ke­adilan.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai aliran positivisme dalam filsafat hukum, semoga tulisan informasi ahli mengenai aliran positivisme dalam filsafat hukum dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– Agus Santoso, 2014. Hukum, Moral, Dan Keadilan. Yang Menerbitkan Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
Gambar Aliran positivisme dalam filsafat hukum
Gambar Aliran positivisme dalam filsafat hukum