Hak dan Kewajiban Negara Terhadap Warga Negara Asing Serta Kedudukan Hukumnya

Pembahasan Mengenai Hak Negara dan Kewajiban Negara Terhadap Warga Negara Asing Serta Kedudukan Hukum Warga Negara Asing

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai hak negara dan kewajiban negara terhadap warga negara asing serta kedudukan hukum warga negara asing.
 
| Hak Negara dan Kewajiban Negara Terhadap Warga Negara Asing |
Empat pendapat mengenai Admission atau izin masuk bagi orang asing ke negara-negara bukan negara mereka :
a. Suatu negara berkewajiban memberi izin kepada semua orang asing.
b. Suatu negara berkewajiban memberikan izin kepada orang asing, dengan syarat negara tersebut berhak menolak golongan tertentu.
c. Suatu negara terikat untuk mengizinkan orang asing untuk masuk tetapi dapat mengenakan syarat-syarat yang berkenaan dengan dengan izin masuk mereka.
d. Suatu negara sepenuhnya berhak melarang semua orang asing menurut kehendaknya.
 
Sejauh praktek negara, pendapat pertama (a) tidak pernah dijadikan sebagai suatu kaidah hukum internasional. Setiap negara memiliki kedaulatan teritorial menyangkut pemberian izin terhadap orang asing karena tidak ada kewajiban untuk tunduk pada hukum internasional, termasuk mengenai pengusiran tehadap orang asing. Biasanya traktat yang dibuat antara negara-negara yang bersangkutan menjadi petunjuk pelaksanaan hal tersebut.
 
| Kedudukan Hukum Warga Negara Asing |
Setiap orang asing yang memasuki negara yang bukan negaranya harus tunduk pada hukum negara yang bersangkutan selayaknya warga negara itu sendiri. Tapi pada prakteknya ada saja pembatasan-pemhatasan tertentu yang diberlakukan terhadap orang-orang asing tadi. Pada tahun 1924, Komite Ekonomi LBB mengklasifikasikan perlakuan terhadap orang-orang asing di luar negeri sebagai berikut :
a. Perlakuan fiskal, berkenaan dengan perpajakan.
b. Hak untuk menjalankan profesi, industri atau mata pencaharian.
c. Perlakuan dalam beberapa hal seperti tempat tinggal pemilikan harta-benda dan privilege serta imunitas sipil.
d. Syarat perizinan masuk dan keimigrasian.
Pegusiran atau rekonduksi orang-orang asing, yaitu suatu tindakan kepolisian di mana orang asing dikembalikan ke perbatasan dengan pengawalan.
Cara pengusiran ini dilakukan dengan cara-cara yang wajar tanpa menimbulkan kerugian terhadap pihak asing yang dikenainya, seperti tanpa penahanan (kecuali melawan untuk diusir atau dipulangkan), tidak diusir ke negara di mana kebabasannya terancam atau dihina . Hal ini dapat dilihat pada Pasal 13 Intern Covenant on Civil and Political Rights 1966. Selain itu, perlunya pertimbangan kehormatan dan persahabatan terhadap negara dari mana orang asing itu berasal.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai hak negara dan kewajiban negara terhadap warga negara asing serta kedudukan hukum warga negara asing, semoga tulisan informasi ahli mengenai hak negara dan kewajiban negara terhadap warga negara asing serta kedudukan hukum warga negara asing dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– T. May Rudy, 2006. Hukum Internasional 1. Yang Menerbitkan PT Refika Aditama : Bandung.
Gambar Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara asing

Gambar Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara asing

 
Hak dan Kewajiban Negara Terhadap Warga Negara Asing Serta Kedudukan Hukumnya | ali samiun |