Loading...

Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat

Pembahasan Mengenai Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat.
 
Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat dan kesatuan-kesatuan yang belum merdeka diakui secara tegas oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Resolusi tentang Penentuan Nasib Sendiri (Resolution on Self-De­termination) tanggal 12 Desember 1958, dan dalam Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan Kepada negeri-negeri dan rakyat-rakyat Jajahan (Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples) pada tanggal 14 Desember 1960. Hak tersebut telah diuraikan secara rinci di bawah judul “Prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri rakyat”, dalam Deklarasi tentang prinsip-prinsip hukum internasional mengenai hubungan-hubungan bersahabat dan kerja sama antara negara sesuai dengan Charter Perserikatan Bangsa-Bangsa (Declaration on Principles of International Imw G morning Friendly Relation and Co-operation Among States in Accordance with the United Nations Charter), yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1970. Pada tanggal 10 November tahun1975, Majelis Umum mengeluarkan sebuah resolusi yang menegaskan kembali “pentingnya realisasi universal atas hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri terhadap kedaulatan nasional dan integritas wilayah serta mempercepat pemberian kemerdekaan kepada negeri-negeri dan rakyat-rakyat terjajah sehagai kewajiban untuk dinikmatinya HAM (Hak Asasi Manusia) ”.
 
Pada tanggal 16 Desember 1966 secara bulat disetujui Covenant on Eco­nomic. Social and Cultural Rights dan Covenant on Civil on Political Rights, keduanya tcrbuka untuk ditandatangani tanggal 15 Desember tahun 1967, dalam kedua Covenant tersebut diakui hak-hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri. Hak untuk menentukan nasib sendiri dianggap perlu mencakup sejumlah kewajiban yang berkaitan dan mengikat negara-negara, termasuk kewajiban untuk mendorong dilakukannya tindakan merealisasikan hak penentuan nasib sendiri baik melalui kerjasama maupun tersendiri, serta menyerahkan kekuasaan berdaulat kepada rakyat yang berhak atas hak ini dan kewajiban untuk menghindari tindakan pemaksaan yang dinilai merintangi rakyat menikmati hak ini. Masih ada beberapa kesulitan mengenai apa yang dinyatakan sebagai “penetuan nasib sendiri” (self determination) baik dalam hal artinya maupun yang tercakup dalam istilah tersebut.
Hak untuk menentukan nasib sendiri, berkonotasi kepada kebebasan untuk memilih dari rakyat yang belum merdeka melalui plebisit (plebiscite) atau metode-metode lainnya untuk memastikan kehendak rakyat. Persoalan lain yang cukup sulit adalah untuk menentukan masyarakat manusia mana yang merupakan “rakyat” yaitu mereka yang memiliki hak menentukan nasib sendiri. Di luar hal ini, ada persoalan mengenai apakah, dan apabila demikian sejauh manakah hak menetukan nasib sendiri tersebut akan memperbolehkan pemisahan bagian wilayah dari suatu negara.
 
Suatu hak pemisahan diri yang tidak memenuhi syarat, yaitu timbul dari hak untuk menentukan nasib sendiri, dapat menimbulkan kekacauan terhadap sistem-sistem kenegaraan. Jelas dari praktek saat ini bahwa hak tersebut bukan diisyaratkan karena pencapaian swasembada ekonomi sepenuhnya meskipun kelangsungan ekonomi dapat menjadi dasar, sesuai dengan keadaan-keadaan untuk mendukung pemberian hak menentukan nasib sendiri. Penentuan nasib sendiri tidak perlu hanya menyangkut atau secara eksklusif merupakan hak untuk memilih status negara otonom, tetapi juga pilihan untuk berintegrasi dengan negara “induk”. Contohnya :
1. Plebisit oleh rakyat Irian Barat dan Timor-Timur tahun 1999.
2. Kepulauan Cocos-Keeling yang berintegrasi dengan Australia.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat dan kesatuan yang belum merdeka, semoga tulisan informasi ahli mengenai hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat dan kesatuan yang belum merdeka dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– T. May Rudy, 2006. Hukum Internasional 1. Yang Menerbitkan PT Refika Aditama : Bandung.
Gambar Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi rakyat

Gambar Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi rakyat

 
Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat | ali samiun |