Jenis Jenis Negara dan Kesatuan Bukan Negara

Pembahasan Mengenai Jenis Jenis Negara dan Kesatuan Bukan Negara

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai jenis jenis negara dan kesatuan bukan negara.
 
1. Negara Kesatuan
Pengertian Negara Kesatuan adalah negara yang pemerintah pusatnya mempunyai kedaulatan, baik ke dalam maupun ke luar. Selain ciri-ciri semacam itu, bentuk negara kesatuan juga dicirikan oleh adanya satu undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara, adanya satu kepala negara ataupun kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat. Di dalam negara kesatuan ini, dikenal adanya dua macam sistem yang bisa diterapkan, yaitu sistem sentralisasi.
 
Dalam negara kesatuan yang berlandaskan sistem sentralisasi, karena seluruh kekuasaan pemerintahan dipegang sendiri oleh pemerintah pusat, maka semua daerah dalam wilayah negara pada dasarnya hanya menjalankan semua peraturan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, dalam negara kesatuan yang berlandaskan sistem desentralisasi, pemerintah pusat tidak lagi memegang seluruh kekuasaan pemerintahan, contohnya Indonesia.
 
 
2. Negara Federasi
Pengertian Negara Federasi adalah negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan satu pemerintah pusat yang mengendalikan kedaulatan negara. Erat hubungannya dengan kebebasan untuk mengatur negaranya masing-masing, tiap-tiap negara bagian berhak menentukan undang-undang dasamya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar negara federasi tersebut. Contohnya : Amerika Serikat, Malaysia, Yugoslavia dan lain-lain.
 
 
3. Negara Konfederasi
Istilah konfederasi seringkali dipakai untuk menyebut salah satu bentuk negara. Tetapi, ditinjau dari segi hakekatnya sebenarnya konfederasi tidak tepat untuk dipersepsikan sebagai satu negara rersendiri. Hal ii perlu dipertegas, mengingat yang dimaksud dengan konfederasi tidak lain beranggotakan negara-negara di mana masing-masing negara tetap mempunyai kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar.
 
Terbentuknya konfederasi biasanya didahului oleh adanya perjanjian antara negara-negara untuk mengadakan kerjasama dalam bidang-bidang tertentu, seperti dalam penyelenggaraan politik luar negeri, pertahanan dan lain sebagainya. Tetapi perlu dicatat, bahwa perjanjian-perjanjian antara bangsa untuk bekerjasama dalam bidang tertentu sebagaimana yang sekarang mutlak diperlukan oleh berbagai negara, tidak otomatis membentuk konfederasi. Hal ini perlu dipertegas, karena sekarang tidak dikenal lagi adanya konfederasi tersebut.
Konfederasi yang pernah dibentuk pada masa lalu, biasanya kerjasama antara negara tersebut diselenggarakan melalui suatu alat perlengkapan atau badan yang di dalamnya duduk para wakil negara-negara anggota. Dengan demikian, konfederasi jelas tidak sama dengan federasi. Contohnya : Cekoslowakia.
 
4. Negara Protektorat
Pengertian Negara Protektorat adalah negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang jauh lebih kuat. Negara Protektorat tidak sama dengan negara koloni atau jajahan, karena hubungan antara negara pelindung dengan negara yang dilindungi lebih banyak berdasarkan atas sesuatu perjanjian. Dalam perjanjian itulah disepakati kekuasaan-kekuasaan yang akan ditangani sendiri oleh negara protektorat dan kekuasaan-kekuasaan yang diserahkan kepada negara pelindungnya. Contoh : Tunisia dan Maroko pernah menjadi protektorat Perancis. Puerto Rico (negara asal Ricky Martin) protektorat AS.
 
 
5. Negara Vassal
Pengertian negara jajahan (vassal state) adalah yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan negara lain yang secara internasional kemerdekaannya dibatasi bahkan hampir tidak ada sama sekali. Pada saat ini tidak terdapat lagi istilah vassalage. Contohnya, sebagian besar negara di Asia pra-1945.
 
 
6. Wilayah Koloni
Pengertian wilayah koloni adalah suatu negara yang tidak diperintah sendiri oleh pemerintah negaranya, melainkan tunduk kepada kekuasaan pemerintahan negara Ini. Hanya persoalan-persoalan sepele yang boleh diatur oleh negara jajahan. Contohnya : Timor-timur pra-1975 merupakan koloni Portugal.
 
 
7. Condominium
Suatu kondominium (condominium) ada apabila terhadap suatu wilayah tertentu dilaksanakan penguasaan bersama oleh dua atau lebih negara luar.
Contohnya :
a. New Hebrides sampai tanggal 30 Juli 1980 dikuasai oleh Inggris dan Perancis (kini bernama Republik Vanuatu);
b. Antartika yang dikuasai oleh 12 negara, di antaranya Inggris, Amerika Serikat, Italia dan Australia.
 
 
8. Wilayah Perwalian (Trust)
Pengertian wilayah perwalian (trust) adalah negara-negara yang pemerintahannya diawasi oleh Dewan Perwalian (Trusteeship Council) Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adanya daerah perwalian ini merupakan hasil perjanjian San Francisco sesudah Perang Dunia II. Adapun yang menjadi daerah perwalian ini, sesuai dengan Piagam Perdamaian PBB, ialah:
a. Daerah-daerah mandat peniggalan Liga Bangsa-Bangsa.
b. Daerah-daerah yang dipisahkan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia II.
c. Daerah dari suatu negara yang oleh negaranya memang dengan sukarela diserahkan kepada Dewan Perwalian.
 
Contohnya , Pra-1970-an Marianas Utara (Northern Marianas), Kepulauan Marshall (Marshall Islands), Negara Federasi Mikronesia (Federated States of Micronesia) dan kelompok pulau Palau (Palau Island group) merupakan wilayah perwalian Amerika Serikat. Lalu tahun 1990-an meningkat statusnya menjadi negara atau wilayah protektorat AS.
 
 
9. Negara Uni
Pengertian Negara Uni adalah gabungan beberapa negara yang dikepalai oleh seorang Kepala Negara, yang biasanya adalah seorang Raja. Ada dua macam bentuk negara Uni, yaitu Uni Riel dan Uni Persond. Gabungan negara-negara tersebut Uni Rid, apabila negara-negara yang tergabung mengadakan satu badan khusus yang akan mengurus hubungan negara-negara anggota Uni tersebut dengan negara-negara lain.
 
Terbentuknya Uni Rid ini biasanya diawali oleh perjanjian yang menyetujui dibentuknya hadan khusus untuk menyelenggarakan urusan-urusan tertentu anggota Uni tersebut, yang biasanya tidak lebih dari masalah politik luar negeri dan persoalan pertahanan keamanan. Namun demikian, perlu dicatat baliwa kedaulatan masing-masing negara anggota uni masih diakui, tetapi kebebasannya dikurangi menurut bidang-bidang yang diserahkan kepada badan khusus tersebut. Contohnya : Uni Austria-Hungaria tahun 1815-1905; Uni Soviet sampai tahun 1991; Uni Afrika Selatan.
 
Sedangkan yang disebut Uni Personel adalah apabila masing-masing anggota uni masih tetap mempunyai kemerdekaan untuk mengurusi semua persoalan negaranya, baik persoalan dalam negeri maupun persoalan luar negeri. Uni Personel baru terbentuk jika di antara negara-negara tersebut mempunyai satu Kepala Negara. Dengan demikian, boleh jadi Uni Personel ini muncul secara kebetulan, yaitu jika di antara beberapa negara kebetulan mempunyai ketentuan yang sama mengenai orang-orang yang mempunyai hak untuk menjadi raja, yang biasanya didasarkan atas keturunan. Contohnya :
a. Belanda-Luxemburg tahun 1838-1890;
b. Inggris-Skotlandia tahun 1603-1797;
c. Uni Emirat Arab
 
Dari uraian di atas, sepintas ada persamaan antara Uni Riel dengan bentuk negara yang lain, yaitu negara federasi. Alat perlengkapan yang dimiliki oleh Uni Riel tidak sama dengan yang dimiliki negara federasi. Di atas negara-negara bagian pada negara federasi masih ada suatu negara gabungan yang mempunyai kedaulatan, sedangkan dalam bentuk Uni Riel hal yang demikian itu tidak bisa ditemukan.
 
 
10. Mandat
Pengertian negara mandat adalah negara-negara bekas jajahan, negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I yang kemudian diatur oleh pemerintahan perwalian dengan pengawasan komisi mandat Liga Bangsa-Bangsa. Munculnya bentuk negara mandat ini adalah hasil perjanjian perdamaian di Versailles, di mana disepakati bahwa diadakan pemerintahan perwalian (mandat) yang dipegang oleh negara-negara yang menang perang dengan pengawasan Komisi Mandat Liga Bangsa-Bangsa. Tetapi, karena keterbatasan komisi mandat itu sendiri, maka tidak jarang daerah mandat tersebut justru menjadi daerah jajahan baru, karena negara mandataris lebih mendahulukan kepentingan negaranya sendiri daripada berusaha menyelenggarakan kepentingan rakyat di daerah mandat.
 
 
11. Dominion
Pengertian negara dominion adalah gabungan negara-negara merdeka yang mengingatkan diri dalam apa yang disebut “The British Com- monweakh of Nations“. Bentuk negara dominion pada dasarnya hanya berlaku dalam sejarah ketatanegaraan Inggris. Penggabungan negara-negara ke dalam bentuk do­minion ini hanya mungkin terjadi pada negara bekas jajahan Inggris yang telah memperoleh kemerdekaan.
 
Bergabung dalam dominion sama halnya dengan tetap tinggal dalam lingkungan kerajaan Inggris. Tetapi perlu dicatat, bahwa sekalipun negara-negara yang bersangkutan mengikatkan diri dalam lingkungan kerajaan Inggris, namun kedudukan negara-negara yang bersangkutan tetap sebagai negara merdeka, yang berhak menentukan serta mengurus kehidupan politiknya, dan bahkan berhak menarik diri dari ikatan dominion tersebut. Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa ikatan yang ada dalam domin­ion tersebut lebih bersifat simbolis, dalam arti ikatan di antara mereka hanya terdapat pada diri raja yang dianggap sebagai simbol persatuan di antara negara-negara tersebut.
Jelas bahwa antara negara-negara dominion tersebut tidak lain meru­pakan persekutuan yang otonom dalam lingkungan kerajaan Inggris, yang satu sama lain mempunyai status yang sama, tidak ada yang lebih rendah atau yang lebih tinggi walaupun dipersatukan oleh ikatan bersama kepada Mahkota, dan bersatu secara bebas sebagai anggota “The British Common’ wealth of Nations“.
 
 
12. Negara-Negara Netral
Pengertian negara netral (netralized state) adalah negara yang kemerdekaan, integritas politik dan wilayahnya dijamin secara permanen dengan perjanjian kolektif negara-negara besar dengan syarat negara yang dijamin tersebut tidak akan pernah menyerang negara lain, kecuali untuk membela diri dan tidak akan pernah membuat traktat-traktat aliansi dan sebagainya yang dapat merusak sikap ketidak-memihakkannya atau menjerumuskannya dalam perang. Tujuan netralisasi tersebut adalah untuk melindungi perdamaian dengan :
a. Melindungi negara-negara kecil dari negara-negara kuat yany berdekatan dan dengan cara itu memelihara keseimbangan kekuatan;
b. Melindungi dan menjaga kemerdekaan negara-negara “penyangga” (buffer state) yang terletak di antara negara-negara besar.
 
Hakikat netralisasi adalah suatu tindakan kolektif, yaitu negara-negara besar yang terkait harus mengakui baik secara tegas ataupun secara diam-diam status kenetralan permanen yang diberikan kepada negara netral tersebut, dan bahwa netralisasi adalah kontraktual, juga negara tidak dapat mengumumkan secara sepihak tentang kenetralan dirinya. Netralisasi (net-ralisation) berbeda secara fundamental dari netralitas (netrality). Yang dimaksud netralitas adalah suatu politik atau kebijaksanaan yang sifatnya perang yang melibatkan negara-negara lain dan kenetralan ini dapat dihapuskan setiap saat oleh negara yang bersangkutan.
 
Di lain pihak netralisasi adalah suatu status permanen yang diberikan oleh perjanjian dengan negara-negara yang berkepentingan dan tidak dapat dihapuskan begitu saja tanpa persetujuan negara-negara tersebut. Juga netra­lisasi berbeda dengan “netralisme” suatu istilah baru yang menunjukkan kebijaksanaan suatu negara untuk tidak melibatkan dirinya dalam setiap konflikatau aliansi-aliansi pertahanan keamanan. (Antara “netralisme” dan istilah “non-blok” (non-alignment) juga terdapat perbedaan tegas).
Kewajiban-kewajiban sebuah negara netral adalah sebagai berikut :
a. Tidak melibatkan diri dalam permusuhan-permusuhan kecuali sebagai tindakan pembelaan diri;
b. Menghindari keikutsertaan dalam perjanjian-perjanjian yang mengandung risiko permusuhan, atau penggunaan wilayahnya untuk tujuan-tujuan militer, contohnya traktat-traktat aliansi, jaminan atau perlindungan, tetapi tidak termasuk konvensi-konvensi yang bersifat non-politik seperti konvensi-konvensi tentang pos atau tentang tarif-tarif;
c. Mempertahankan diri dari serangan dan apabila perlu meminta bantuan dari negara-negara yang menjadi penjamin (guarantor) dengan semua cara yang dianggap perlu;
d. Mentaati kaidah-kaidah netralitas selama terjadi peperangan antara negara-negara lain;
e. Tidak mengizinkan campur tangan pihak asing dalam urusan-urusan dalam negerinya.
 
Kewajiban-kewajiban negara-negara yang menjamin adalah sebagai berikut :
a. Tidak melakukan serangan atau ancaman serangan terhadap wilayah netral;
b. Melakukan tindakan campur tangan dengan kekuatan apabila wilayah netral dilanggar oleh negara lain dan pihak penjamin ini telah diminta untuk bertindak.
 
Dengan kondisi-kondisi yang ada pada saat ini dan mengingat perubahan-perubahan besar dalam kondisi peperangan serta konflik-konflik bersenjata, termasuk subversi dan perselisihan dalam negeri yang mendapat dukungan dari luar, serta sulitnya membatasi dan melokalisir konflik-konflik besar, maka lembaga netralisasi hanya memainkan peranan terbatas dan spesifik dalam konteks hukum intemasional. Suatu negara netral dapat menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa negara-negara anggota harus memberikan segala bantuan kepada organisasi dalam setiap tindakan yang diambil sesuai dengan Charter (termasuk tindakan pemaksaan). Dewan Keamanan menurut Pasal 48, dapat membebaskan negara netral dari kewajiban tersebut. Contohnya : Switzerland, Austria, Belgia sebelum 4 April 1949. Swiss tetap netral hingga dewasa ini, tetapi Belgia telah menjadi anggota NATO tahun 1949.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai jenis jenis negara dan kesatuan bukan negara, semoga tulisan informasi ahli mengenai jenis jenis negara dan kesatuan bukan negara dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– T. May Rudy, 2006. Hukum Internasional 1. Yang Menerbitkan PT Refika Aditama : Bandung.
Gambar Jenis Jenis Negara dan Kesatuan Bukan Negara

Gambar Jenis Jenis Negara dan Kesatuan Bukan Negara

 
Jenis Jenis Negara dan Kesatuan Bukan Negara | ali samiun |