Loading...

Pengertian Advokat dan Etika Profesi Advokat

Pembahasan Mengenai Pengertian Advokat dan Etika Profesi Advokat

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai pengertian advokat dan etika profesi advokat.
 
Pengertian Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.
Pengertian Bantuan Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantu­an hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
 
Advokat merupakan sebuah profesi di bidang hukum, sudah dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, kemudian pada tahun 1947 di Indonesia diperkenalkan suatu peraturan yang mengatur tentang profesi advokat, dengan nama Reglement of de Rechtterlijke organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia (S. 1847 No. 23 yo S. 1848 No. 57), Peraturan tersebut dengan segala perubahan dan penambahannya, antara lain menyebutkan advokat adalah juga Procureur. Melihat kenyataan bahwa undang-undang tentang advokat telah dibuat pada tahun 1947, dapat diduga bahwa profesi advokat sudah dikenal pada tahun 1950-an.
 
Pada masa sebelum kemerdekaan dikenal sebutan pokrol atau sering disebut dengan istilah bahasa Inggris dengan sebutan bush lawyer. Sebut­an tersebut ditujukan kepada para pemuka-pemuka masyarakat atau orang-orang biasa yang telah memperoleh pendidikan praktik hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata dan hukum acara pidana kemudian kepadanya diberikan izin oleh pengadilan untuk memberikan nasihat-nasihat tentang berbagai hal berkaitan dengan masalah hukum, dan bahkan kepadanya diberikan wewenang untuk melakukan pembelaan kepada masyarakat yang mencari keadilan di pengadilan.

Profesi advokat merupakan jabatan yang mulia, keberadaannya su­dah cukup lama di Indonesia. Pemberian nama jabatan yang mulia (officium nobile) diberikan karena aspek kepercayaan dari pemberi kuasa atau klien yang dijalankannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan. Advokat sebagainama resmi profesi dalam sistem peradilan kira-kira pertama ditemukan dalam ketentuan susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili (RO). Advo­kat itu merupakan padanan dari kata Advocaat bahasa Belanda yakni seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar meester in de rechten (Mr.). Lebih jauh lagi sesungguhnya akar kata itu berasal dari kata Latin advocare, advocator, oleh karena itu tidak mengherankan kalau hampir di setiap bahasa di dunia kata (is­tilah) itu dikenal.
 
Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib dan berkeadilan. Sebagai negara hukum, kekuasaan tertinggi lembaga peradilan berada pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi yang bebas dari segala campur tangan pengaruh dari luar, oleh karena itu diperlukan adanya profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab pula, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan HAM (Hak Asasi Manusia).
 
Jumlah advokat di Indonesia sudah begitu banyak, oleh karena itu tidak ada salahnya jika didirikan organisasi profesi berdasarkan undang-undang, kemudian berdasarkan undang-undang dan organisasi profesi disusunlah kode etik profesi advokat Indonesia yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Terhadap kode etik profesi tersebut seorang advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi advokat.
 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat telah mengatur hubungan antara advokat dengan klien dan hubungan advokat dengan teman sejawat. Adapun hubungan antara ad­vokat dengan klien diatur dalam Pasal 4 kode etik advokat, yaitu :
1. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
2. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
3. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditangani akan menang.
4. Dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
5. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
6. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang.
7. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
8. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu.
9, Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a).
10, Advokat mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
11. Hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan me­nimbulkan kerugian kepentingan klien.
 
Profesi advokat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kliennya, berkaitan dengan hal tersebut pekerjaan utama seorang advokat adalah seperti : (a) memberikan nasihat hukum kepada masyarakat yang memerlukannya; (b) pembelaan kepentingan masyarakat; (c) membuat draf kontrak (perjanjian) bagi kepentingan para pihak yang berminat un­tuk mengadakan hubungan dengan atau hubungan kerja; (d) memfasilitasi kepentingan masyarakat yang menjadi kliennya dalam suatu proses perundingan guna menyelesaikan perselisihan hukum; (e) dan lain-lain bentuk pelayanan hukum yang diperlukan dunia usaha.
 
Di samping hubungan advokat dengan klien, diatur pula hubungan antara advokat dengan teman sejawat, yang diatur dalam Pasal 5 kode etik profesi advokat, yaitu :
1. Hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling memercayai.
2. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berpapasan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.
3. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.
4. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.
5. Apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada, terhadap ad­vokat semula.
6. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memerhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai pengertian advokat dan etika profesi advokat, semoga tulisan informasi ahli mengenai pengertian advokat dan etika profesi advokat dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– Agus Santoso, 2014. Hukum, Moral, Dan Keadilan. Yang Menerbitkan Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
Gambar Pengertian advokat dan etika profesi advokat

Gambar Pengertian advokat dan etika profesi advokat

 
Pengertian Advokat dan Etika Profesi Advokat | ali samiun |