Pengertian Jaksa dan Etika Profesi Jaksa

Pembahasan Mengenai Pengertian Jaksa dan Etika Profesi Jaksa

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai pengertian jaksa dan etika profesi jaksa.
 
Pengertian Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas ke­jaksaan. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang dipimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan.
 
Pengertian Jaksa Agung adalah pejabat negera yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persyaratan tertentu berdasarkan undang-undang. Oleh karena Jaksa Agung diangkat oleh Presiden maka dalam menja­lankan tugasnya Jaksa Agung adalah menjalankan tugas negara, karena Presiden mengangkat Jaksa Agung kedudukannya sebagai kepala negara (kekuasaan federatif) dan bukan sebagai kepala pemerintahan (kekuasaan eksekutif). Demikian juga jaksa yang diangkat oleh Jaksa Agung dalam menjalankan tugasnya adalah menjalankan tugas negara dan bukan tugas pemerintahan.

Jabatan fungsional jaksa adalah bersifat keahlian teknis yang melakukan penuntutan. Bahwa dalam rangka mewujudkan jaksa yang memiliki integritas kepribadian serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran, maka diperlukan adanya kode etik profesi jaksa. Kode etik profesi jaksa diatur dalam peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/ JA/07/2007, tentang Kode Etik Perilaku Jaksa. Pada prinsipnya dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa wajib :

1. Menaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, dan per­aturan kedinasan yang berlaku.
2. Menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
3. Mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran.
4. Bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan atau ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung.
5. Bertindak secara objektif dan tidak memihak.
6. Memberitahukan dan/atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa maupun korban.
7. Membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu.
8. Mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung.
9. Menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan.
10. Menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan hak-hak kebe­basan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undang­an dan instrumen hak asasi manusia yang diterima secara universal.
12. Menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana.
13. Bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
14. Bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran.
 
 
Di samping kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan keten­tuan di atas, dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa dilarang :
1. Menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.
2. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara. Dalam menentukan dasar hukum yang akan dikenakan kepada tersangka atau terdakwa dalam proses penangan perkara harus sesuai dengan fakta yuridis yang ada dan tidak boleh melakukan manipulasi atau memutar balikkan fakta yang berakibat melemahkan atau meniadakan ketentuan pidana yang seharusnya didakwakan dan dibuktikan.
3. Menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis. Larangan untuk melakukan penekanan dengan cara mengancam/ manakut-nakuti guna memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lainnya.
4. Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya. Upaya untuk meminta dan/atau menerima walaupun tidak ada tindak lanjutnya berupa pemberian atau hadiah merupakan pelanggaran menurut ayat ini. Larangan untuk meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan termasuk bagi keluarga, pada atau dari pihak tertentu dimaksudkan untuk menghindari adanya maksud-maksud tertentu sehingga dapat memengaruhi jaksa dalam melaksanakan tugas profesinya. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjaga integritas jaksa.
5. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau ke­luarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung. Seorang jaksa tidak boleh menangani suatu perkara di mana jaksa tersebut memiliki hubungan keluarga, hubungan suami istri meskipun telah bercerai, hubungan pertemanan dan hubungan pekerjaan di luar menjalankan jabatan sebagai jaksa dengan pihak yang sedang diproses, serta kepentingan finansial yang dapat memengaruhi jalannya proses hukum yang sedang ditangani oleh jaksa tersebut.
6. Bertindak diskriminatif dalam bentuk apa pun. Jaksa dengan alasan apa pun tidak dibenarkan melakukan pembedaan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan atau pelanggaran hak hukumnya.
7. Membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas sebagai jaksa semata-mata dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, terdapat hal yang tidak perlu diketahui oleh publik karena dapat berpengaruh pada proses penegakan hukum, untuk itu jaksa tidak diperbolehkan membuat pernyataan yang dapat merugikan penegakan hukum kepada publik.
8. Memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani.
 
Jaksa sering kali didiskreditkan melalui komentar dari berbagai pihak dalam berbagai media secara tidak objektif, tidak akurat atau kurang informasi, dan cenderung merugikan kejaksaan, jaksa tersebut sesuai dengan kondisi yang ada dapat memberikan keterangan hanya terbatas pada teknis perkara yang ditangani pada tahap persidangan di pengadilan agar terdapat informasi yang berimbang yang diterima oleh masyarakat. Keterangan yang disampaikan tidak boleh menyangkut, informasi yang dapat merugikan penanganan perkara. Selain itu, keterangan tidak boleh menyangkut perkara-perkara yang lain yang tidak relevan dengan perkara yang ditangani.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai pengertian jaksa dan etika profesi jaksa, semoga tulisan informasi ahli mengenai pengertian jaksa dan etika profesi jaksa dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– Agus Santoso, 2014. Hukum, Moral, Dan Keadilan. Yang Menerbitkan Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
Pengertian jaksa dan etika profesi jaksa
 
Pengertian Jaksa dan Etika Profesi Jaksa | ali samiun |