Pengertian Notaris dan Etika Profesi Notaris

Loading...

Pembahasan Mengenai Pengertian Notaris dan Etika Profesi Notaris

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai pengertian notaris dan etika profesi notaris.
 
Pengertian Notaris adalah pejabat umum yang mendapat amanat dari berbagai tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan. Keberadaan no­taris terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam Buku Keempat tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa. Kemudian mengenai alat bukti yang utama dalam hukum perdata adalah bukti ter­tulis, sedangkan alat bukti tertulis yang paling kuat adalah berbentuk akta autentik.
 
Pengertian Akta Autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta autentik tersebut biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian, berkaitan dengan perjanjian yang dibuat oleh anggota masyarakat, dapat dipahami bahwa keberadaan profesi notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta autentik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata.
 
Tugas Notaris yaitu untuk mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara para pihak yang telah melakukan perjanjian secara mufakat menggunakan jasa notaris, yang pada intinya memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian yang telah disepakatinya. Di sini jelas bahwa notaris merupakan jabatan bebas dari pengaruh tekanan apa pun, tetapi mempunyai kepastian hukum yang kuat, karena itu dalam setiap membuat gross akta tertentu selalu mencantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini membawa konsekuensi bahwa akta notaris mempunyai kekuatan eksekutorial.
 
Profesi notaris merupakan pejabat umum dalam menjalankan tugasnya terikat dengan peraturan undang-undang dan kode etik profesi. Kode etik notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan keputusan kongres perkum­pulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kode etik profesi notaris, harus ditaati oleh setiap anggota yang terikat dengan perkumpulan itu.
Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Ja­batan Noratis menyatakan bahwa, “Organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris.” Kemudian di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan ber­dasarkan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005, menyatakan : “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.”
 
Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keilmuan dan keahlian dalam bidang ilmu hukum dan kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan, maka dari itu secara pribadi notaris bertanggung jawab atas mutu jasa yang diberikannya. Sebagai pengemban misi pelayanan, profesi notaris terikat dengan kode etik notaris yang merupakan penghormatan marta­bat manusia pada umumnya dan martabat notaris khususnya, maka dari itu pengemban profesi notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak terpacu dengan pamrih, selalu rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran yang objektif, spesialitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.
 
Jabatan profesi notaris merupakan profesi yang menjalankan tugas sebagian kekuasaan negara khususnya di bidang hukum privat, di samping itu juga mempunyai peranan penting dalam pembuatan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian paling sempurna. Jabatan profesi notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka dari itu seorang notaris harus mempunyai perilaku baik yang dijamin oleh undang-undang, sedangkan undang-undang telah mengamanatkan pada perkumpulan untuk menetapkan kode etik profesi notaris. Perilaku notaris yang baik adalah perilaku yang berlandaskan pada kode etik profesi notaris, dengan demikian kode etik notaris mengatur hal-hal yang harus ditaati oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar jabatannya.
 
Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan kode etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar, yaitu :
1. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, perkumpulan mempunyai kode etik yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.
2. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan kode etik.
3. Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawasan untuk melakukan upaya penegakan kode etik. Kode etik notaris mengatur tentang kewajiban, larangan, dan pengecualian.
 
 
1. Kewajiban
 
Adapun tentang kewajiban notaris diatur dalam Pasal 3 Kode Etik notaris, yaitu :
a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik. Seorang notaris harus mempunyai moral, akhlak serta kepribadian yang baik, karena notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat.
b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris. Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat memengaruhi ja­batan yang diembannya. Harkat dan martabat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jabatan.
c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan. Sebagai anggota yang merupakan bagian dari perkumpulan, maka seorang notaris harus dapat menjaga kehormatan perkumpulan. Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkum­pulan.
d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan tcrhadup profesi. Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak tergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya. Tidak berpihak berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pi­hak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan. Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggung jawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya.
e. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. Menyadari ilmu selalu berkembang.
Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat.
f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. Notaris diangkat bukan untuk kepentingan individu notaris, jabatan notaris adalah jabatan pengabdian, oleh karena itu notaris harus se­lalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara.
g. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya un­tuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian (rasa sosial) notaris terhadap lingkungannya dan merupakan bentuk pengabdian notaris terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.
h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari. Notaris tidak boleh membuka kantor cabang, kantor tersebut harus benar-benar menjadi tempat ia menyelenggarakan kantornya.
Kantor notaris dan PPAT harus berada di satu kantor.
i. Memasang satu buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100 cm x 40 cm; 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat : (1) Nama lengkap dan gelar yang sah; (2) Tanggal dan Nomor Surat Keputusan; (3) Tempat kedudukan; (4) Alamat kantor dan telepon atau faks. Papan nama bagi kantor notaris adalah papan nama jabatan yang dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa tempat tersebut ada kantor notaris, bukan tempat promosi. Papan jabatan tidak boleh bertendensi promosi seperti jumlah lebih dari satu atau ukuran tidak sesuai dengan standar.
j. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan. Aktivitas dalam berorganisasi dianggap dapat menumbuhkembangkan rasa persaudaraan profesi. Mematuhi dan melaksanakan keputusan organisasi adalah keharusan yang merupakan tindak lanjut dari kesadaran dan kemauan untuk bersatu dan bersama.
k. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib. Memenuhi kewajiban finansial adalah bagian dari kebersamaan un­tuk menanggung biaya organisasi secara bersama dan tidak membebankan pada salah seorang atau sebagian orang.
l. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia. Meringankan beban ahli waris rekan seprofesi merupakan wujud kepedulian dan rasa kasih antara rekan.
m. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan; Hal tersebut adalah untuk menghindari persaingan tidak sehat, menciptakan peluang yang sama dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh notaris.
n. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah. Akta dibuat dan diselesaikan di kantor notaris, di luar kantor pada dasarnya merupakan pengecualian. Di luar kantor harus dilakukan dengan tetap mengingat notaris hanya boleh mempunyai satu kantor.
o. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi. Dalam hubungan antara sesama rekan dilakukan dengan sikap dan perilaku yang baik dengan saling menghormati dan menghargai atas dasar saling bantu-membantu. Tidak boleh saling menjelekkan apalagi di hadapan klien.
p. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya. Memperlakukan dengan baik harus diartikan tidak saja notaris bersikap baik tetapi juga tidak membuat pembedaan atas dasar suku, ras, agama serta status sosial dan keuangan.
q. Melakukan perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam UUJN, penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN, isi Sumpah Jabatan Notaris, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga INI.
 
 
2. Larangan
 
Di samping kewajiban yang harus ditaati, kode etik notaris juga mengatur tentang larangan, yang termuat dalam Pasal empat kode etik no­taris, yaitu :
a. Mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang maupun kan­tor perwakilan. Larangan ini diatur pula dalam Pasal 19 UUJN sehingga pasal ini dapat diartikan pula sebagai penjabaran UUJN. Mempunyai satu kantor harus diartikan termasuk kantor PPAT.
b. Memasang papan nama dan/atau ditulis yang berbunyi “Notaris atau Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor. Lingkungan ini berkaitan dengan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (9) Kode Etik Notaris, sehingga tindakannya dapat dianggap sebagai pelanggaran atas kewajiban.
c. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan bela sungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga. Larangan ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan notaris sebagai pejabat umum dan bukan sebagai pengusaha atau kantor Badan Usaha sehingga publikasi atau promosi tidak dapat dibenarkan.
d. Bekerja sama dengan biro jasa atau orang atau badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. Notaris adalah pejabat umum dan apa yang dilakukan merupakan pekerjaan jabatan dan bukan dengan tujuan pencarian uang atau keuntungan sehingga penggunaan biro jasa atau orang atau badan hukum se­bagai perantara pada hakikatnya merupakan tindakan pengusaha dalam pencarian keuntungan yang tidak sesuai dengan kedudukan peran dan fungsi notaris.
e. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah disiapkan oleh pihak lain. Jabatan notaris harus mandiri, jujur dan tidak berpihak sehingga pembuatan minuta yang telah dipersiapkan oleh pihak lain tidak memenuhi kewajiban notaris yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris.
f. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. Penandatanganan akta notaris merupakan bngian dari keharusan agar akta tersebut dikatakan sebagai akta autentik, selain hal tersebut, notaris menjamin kepastian tanggal penandatanganan.
g. Berusaha atau berupaya dengan jalan apa pun agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain. Berperilaku baik dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan diwujudkan antara lain dengan tidak melakukan upaya baik langsung maupun tidak langsung mengambil klien rekan.
h. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologi dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya. Pada dasarnya setiap pembuatan akta harus dilakukan dengan tanpa adanya paksaan dari siapa pun termasuk dari notaris, kebebasan membuat akta merupakan hak dari klien itu.
i. Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan ses­ama rekan notaris. Persaingan yang tidak sehat merupakan pelanggaran terhadap kode etik sehingga upaya yang dilakukan tidak baik secara langsung mau­pun tidak langsung harus dianggap sebagai pelanggaran kode etik.
j. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan. Penetapan honor yang lebih rendah dianggap telah melakukan per­saingan yang tidak sehat yang dilakukan melalui penetapan honor.
k. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan.
Mengambil karyawan rekan notaris dianggap sebagai tindakan tidak terpuji yang dapat mengganggu jalannya kantor rekan notaris.
l. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal- hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
m. Membentuk kelompok terhadap rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi. Notaris wajib memperlakukan rekan notaris sebagai keluarga seprofesi, sehingga di antara sesama rekan notaris harus saling menghormati, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
o. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilarang menggunakan gelar-gelar tidak sah merupakan tindak pidana, sehingga notaris dilarang menggunakan gelar-gelar tidak sah yang dapat merugikan masyarakat dan notaris itu sendiri.
p. Melakukan perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan dalam UUJN, penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN, isi Sumpah Jabatan Notaris, hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan lain yang sudah ditetapkan organisasi INI yang tidak boleh dilakukan anggota.
 
 
3. Pengecualian
 
Pasal 5 kode etik profesi notaris mengatur tentang hal-hal yang merupakan pengecualian, sehingga tidak termasuk pelanggaran, yaitu :
a. Memberikan ucapan selamat, ucapan duka cita dengan menggunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan notaris, tetapi hanya nama saja. Yang diperbolehkan sebagai pribadi dan tidak dalam jabatan. Tidak dimaksudkan sebagai promosi tetapi upaya menunjukkan kepedulian sosial dalam pergaulan.
b. Pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan nomor telepon, faks dan teleks yang diterbitkan secara resmi oleh PT Telkom dan/atau instansi-instani dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya. Hal tersebut dianggap tidak lagi sebagai media promosi tetapi lebih bersifat pemberitahuan.
c. Memasang satu tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 19 x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa men­cantumkan nama notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor notaris. Digunakan sebagai papan penunjuk, bukan papan promosi.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai pengertian notaris dan etika profesi notaris, semoga tulisan informasi ahli mengenai pengertian notaris dan etika profesi notaris dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– Agus Santoso, 2014. Hukum, Moral, Dan Keadilan. Yang Menerbitkan Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
Gambar Pengertian notaris dan etika profesi notaris
Gambar Pengertian notaris dan etika profesi notaris