Loading...

Teori Masuknya Warga Negara Asing (WNA)

Pembahasan Mengenai Teori Masuknya Warga Negara Asing (WNA)

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai teori masuknya warga negara asing (WNA).
 
Teori-teori yang menyangkut masalah kewarganegaraan lahir dari kondisi kontak sosial manusia yang berlangsung lama kemudian diikuti dengan bentuk-bentuk kontak lainnya sehingga dunia internasional perlu untuk secara bersama-sama menetapkan aturan hukum tertulis, baik multileteral maupun bilateral, sebagai perlindungan bagi individu-individu yang mungkin bisa menimbulkan konflik antar negara yang bersangkutan.
Pengakuan atas HAM (Hak Asasi Manusia) setelah berakhimya Perang Dunia II merupakan salah satu unsur penting dalam lahirnya teori-teori tersebut yang implikasinya kepada bentuk-bentuk konvensi maupun international treaty yang mengatur kedudukan hukum antara negara dan warga negara. Beberapa di antaranya antara lain :
1. Charter Perserikatan Bangsa-Bangsa
Piagam atau charter masih merupakan seruan-seruan ataupun rekomendasi yang bersifat umum yang diberlakukan kepada anggotanya, belum terinci secara jelas sehingga tidak ada kewajiban mengikat untuk diberlakukannya penghormatan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) pada negara anggotanya.
2. Paris Peace Treaty (1948)
Traktat perdamaian ini dihuat antara negara Italia, Rumania, Bul­garia, Hungaria, dan Finlandia. Karena hanya memuat privilege-privelege umum tentang hak kemanusiaan tanpa didukung perangkat peradilan yang memadai, maka pada tahun tahun 1948 sampai  tahun 1950 Majelis Umum PBB melontarkan tuduhan atas pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) kepada Rumania, Bulgaria dan Hungaria yang merupakan penandatanganan traktat tersebut yang tidak menjalankan isi dari traktat perdamaian tadi.
 
3. Universal Declaration of Human Rights
Deklarasi yang disahkan oleh Majelis Umum PBB tahun 1948 ini walaupun masih merupakan suatu manifesto kemanusiaan, namun kemudian hari merupakan awal dari perumusan dasar hak manusia dan kebebasannya yang harus diakui dan tidak dapat dicabut sehingga memerlukan perangkat kerja dan peradilan yang benar untuk memenuhinya.
Deklarasi kemanusiaan ini merupakan tahap awal dari terbentuknya International Bill of Rights, di mana kewajiban penghormatan kemanusiaan terhadap anggota-anggotanya disertai dengan pe­rangkat kerja dewan dan administrasi yang efektif, yaitu :
a. Deklarasi menetapkan bermacam-macam hak manusia yang harus dihormati.
b. Serangkaian ketentuan covenan yang mengikat negara-negara untuk menghormati hak-hak yang telah ditetapkan tadi.
c. Langkah dan perangkat kerja pelaksanaannya.

4. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

Ditandatangani oleh Council of Europe di Roma, 4 November tahun 1950 yang melebihi deklarasi yang dibuat PBB tahun 1948 dalam hal :
a. Pengenaan komitmen yang mengikat untuk mengatur penyelesaian-penyelesaian domestik yang efektif berkenaan dengan hak yang dirinci dalam Deklarasi Universal.
b. Definisi yang terinci dari hak-hak seperti cakupannya dan tentang perkecualian dan pembatasan bagi tiap hak tersebut.
c. Pembentukan European Commission of Human Rights untuk menyelidiki dan melaporkan tentang pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dipihak negara-negara peserta. Konvensi juga mengatur tentang European Court of Hu­man Rights dengan yuridiksi wajib, yang berdiri setelah minimal delapan negara menerima yuridiksi tersebut. Pada September tahun 1958, hal tersebut diterima sehingga pada Januari 1959 Mahkamah (European Court) didirikan dan untuk pertama kali mahkamah menyampaikan putusan pada tanggal 14 November tahun 1960. Mahkamah tersebut dalam beberapa keputusannya atas beberapa kasus dikatakan penting karena implikasinya yang luas dan umum pada tahun 1975 sampai tahun 1983, di antaranya :
(1) Golder vs United Kingdom (1975)
(2) Tyre vs United Kingdom (1978)
(3) The Sunday Times (Thalidomide Case 1979)
(4) The Dudgeon Case (1981)
(5) The Case of Young, James and Webster (1981)
 
5. Covenant on Economic, Social & Culture Rights dan Covenant on Civil and Political Rights (MU PBB 1966)
Kedua covenant ini berlaku mulai tahun 1976, sebagai upaya penyempurnaan tahap kedua seperti yang disebut di atas. Ada dua hal umum dari covenant tersebut yaitu, pengakuan atas penentuan nasib sendiri (self determination) dan pelarangan diskriminasi. Tiap-tiap covenant berdasarkan pada perangkat kerja masing-masing yang tetap akhirnya saling berkaitan.
 
6. Kewajiban menghormati dan melaksanakan HAM (Hak Asasi Manusia)
Kewajiban menghormati dan melaksanakan HAM termuat dalam :
a. Convention for the Supression of Traffic in Persons and the Expbitation or Prostitution of Others (31 Maret 1956).
b. Convention on the Status of Refugees (25 Juli 1951).
c. Supplementary Geneva Convention, 7 September 1956 for Abolishing Slavery, the Slave Trade and Insitudon and Practice Similar to Slavery.
d. International Convention on the Supprression and Punishment of the Crime of Apartheid (30 November 1973).
e. 5 Konferensi Buruh Intemasional (tahun 1948 sampai tahun 1965).
f. Committee on the Elimination of Racial Discrimination (tahun 1970).
g. Declaration of Human Right (PBB, tahun 1948).
h. Convention againts Torture and Other Cruel, Inhuman or De­grading Treatment or Punishment atau PBB (tahun 1984), menyangkut penjelasan atas Pasal 7 International Covenant of 1966 on Civil and Political Rights (hal. 488-490).
 
Sekian dari informasi ahli mengenai teori masuknya warga negara asing (WNA), semoga tulisan informasi ahli mengenai teori masuknya warga negara asing (WNA) dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– T. May Rudy, 2006. Hukum Internasional 1. Yang Menerbitkan PT Refika Aditama : Bandung.
Gambar Teori Masuknya Warga Negara Asing (WNA)

Gambar Teori Masuknya Warga Negara Asing (WNA)

 
Teori Masuknya Warga Negara Asing (WNA) | ali samiun |