Era Reformasi : Demokrasi Dan Ujian Kebangsaan

Loading...

Pembahasan Mengenai Demokrasi dan Ujian Kebangsaan Dalam Era Reformasi

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai demokrasi dan ujian kebangsaan dalam era reformasi.
 
Setelah gerakan reformasi muncul dan mengakhiri kekuasaan panjang Orde Baru, pancasila tidak lagi menjadi jargon pemba­ngunan. Pancasila untuk beberapa saat hilang dari sambutan elite bangsa maupun masyarakat luas. Pancasila hilang, bahkan seakan raib ditelan ingar-bingar refor­masi. Reformasi telah melahirkan era baru bagi bangsa Indonesia di mana negara dan pemerintah tak lagi menjadi sumber utama dalam memaknai nilai-nilai Pan­casila. Lahirnya era Reformasi seolah menjadi tonggak pemisah antara masa lalu yang serba Pancasila dan masa sekarang yang tanpa Pancasila. Kenyataan ini tidak bisa dipisahkan dari pengalaman kolektif warga bangsa bahwa pemerintahan Orde Baru telah memanipulasi Pancasila dari fungsinya sebagai pedoman hidup bersama semua komponen bangsa yang dibelokkan menjadi sebatas alat politik kekuasaan. Di balik semaraknya program pendidikan dan penataran Pancasila, negara (pemer­intah) di masa lalu pada saat yang sama telah bertindak jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila.
 
Tidak cukup hingga di sini, banyak kalangan menilai pemerintahan Orde Baru telah mengkhianati butir-butir Pancasila yang adiluhung. Praktik pemerintahan Orde Baru yang sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) telah menjadi senjata yang menikam tuannya sendiri. Di tengah gegap gempita gerakan reformasi, Pancasila telah menjadi korban salah sasaran : Pancasila seakan identik dengan pemerintahan Presiden Soeharto itu sendiri. Segala kebaikan dan nilai historis Pan­casila seakan tergerus oleh gerakan reformasi. Untuk sejenak Pancasila tak lagi terdengar pada pidato kenegaraan pemerintah dan wacana politik nasional. Pancasila terasing dari bumi kelahirannya yang tengah dimabuk reformasi.
 
Mengiringi gerakan reformasi, Indonesia tidak sepi pula dari ujian dan ancaman disintegrasi. Tepat menyusul berakhirnya Orde Baru, Indonesia diuji dengan lepasnya Timor Timur, lalu disusul dengan keinginan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Gerakan Papua Merdeka yang mengancam pisah dari NKRI. Bersamaan dengan kemunculan gerakan-gerakan separatis ini, jatuhnya Orde Baru ditandai juga oleh beragam konflik bernuansa primordial, baik etnik maupun agama. Konflik antara etnis muncul di Kalimantan Barat, disusul dengan konflik berdarah bernuansa agama di Ambon dan sejumlah daerah.
Bersamaan dengan konflik-konflik ini, gelombang demokratisasi di era Refor­masi juga telah memunculkan kembali impian-impian politik masa lalu yang telah usang. Munculnya kembali gerakan berbasis agama yang mengusung ide mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Islam merupakan ujian yang mengan­cam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila. Dengan ungkapan lain, Indonesia yang tengah optimis dengan demokrasi pada saat bersamaan harus berhadapan dengan ancaman gerakan primordial yang serius, yang memanfaatkan kelenturan dan peluang yang diberikan oleh sistem demokrasi.
 
Jika hal ini tidak dicegah melalui cara cara persuasif dan tegas, tidak mustahil demokrasi yang idealnya dapat membawa Indonesia jauh lebih baik akan dibajak oleh gerakan-gerakan primordial yang menggunakan wacana demokrasi; namun sesungguhnya mereka hendak mematikan demokrasi dan dasar negara Pancasila sebagai salah satu unsur konsensus dasar bangsa.
 
Namun demikian, euforia demokrasi telah mengubah secara signifikan Indonesia menjadi masyarakat yang terbuka dan kritis. Pancasila telah menjadikan segala hal di masa lalu yang tidak bisa dipertanyakan, kini tidak sekadar dipertanyakan tetapi juga digugat. Terlalu kuatnya peran negara atas warga negara di masa lalu berdampak sangat kontras di masa reformasi, peran negara melemah. Masyarakat sendiri gamang terhadap ideologi yang muncul di era Reformasi, masyarakat seperti kehilangan arah, karena sebelumnya tidak terbiasa dengan demokrasi. Demokrasi pancasila yang dahulu digadang-gadang, dituding banyak kalangan telah terkhianati oleh pemerintahan Orde baru. Praktik pemerintahan yang saraf dengan korupsi, kolusi dan nepotisme bertentangan dengan butir-butir Pancasila yang selama puluhan tahun diajarkan, disosialisasikan dan dibudayakan oleh pemerintah Orde Baru melalui beragam program dan kegiatan, baik formal maupun maupun informal.
 
Kegamangan masyarakat Indonesia dengan demokrasi tampak terlihat pada kesalahpahaman masyarakat terhadap demokrasi yang masih banyak dianggap sebagai ekspresi kebebasan tanpa diberangi tanggung jawab dan penghormatan hak asasi orang lain. Hal ini sekaligus sebagai petanda gagalnya pendidikan pancasila yang dilakukan oleh Orde Baru yang sebenarnya melakukan manipulasi terhadap prinsip dan nilai demokrasi. Keawanan masyarakat atas demokrasi ini menjadi kendala serius bagi Indonesia yang tengah mewujudkan demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi saat ini masih dipahami kebanyakan masyarakat sebagai tiket murah untuk bertindak melanggar hukum, menyuarakan hak daripada kewajiban dan memaksakan kehendak pribadi dan kelompok.
 
Di balik beragam tantangan di atas, Indonesia telah menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan bagi masa depan dan kualitas demokrasi. Pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung aman dan semakin berkualitas sepajang era Reformasi menjadi salah satu indikator penting semakin baiknya demokrasi di Indonesia. Transisi demokrasi dinilai banyak kalangan telah dilalui Indonesia dan saatnya menuju era substansialisasi demokrasi dan era reaktualisasi dan internalisasi atau penghayatan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila secara rasional dan melibatkan seluruh komponen bangsa.
 
Di balik dinamika kebangsaan di atas, praktik berdemokrasi di Indonesia sedang menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Sistem politik dengan Pemilu yang semakin terbuka dengan kontestan banyak partai politik dan pembatasan jabatan presiden menjadi indikator demokrasi Indonesia yang penting. Keterbukaan politik, kebebasan pers dan berserikat serla berkumpul dan kebebasan beragama yang semakin semarak di era Reformasi semakin menambah kualitas demokrasi Indonesia.
 
Namun demikian, demokrasi Indonesia masih berhadapan dengan anasir-anasir pemahaman dan tindakan yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan menjaga kemajemukan dalam bingkai NKRI. Hingga saat ini Indonesia masih belum bebas sepenuhnya dari ancaman-ancaman gerakan radikalisasi agama dengan mengusung agenda menggantikan dasar negara Pancasila, angka korupsi yang masih tinggi, politik uang (money politics) pada setiap pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dan semangat primordial yang membonceng wacana demokrasi dan kebijakan desentralisasi (otonomi daerah).
 
Alih-alih mewujudkan kesejahteraan, demokrasi belum menampakkan janjinya sebagai media untuk menyejahterakan rakyat. Sebaliknya, demokrasi masih sebatas kosmetik politik yang bersifat prosedural dengan transaksi politik uang yang dilakukan elite politik pusat maupun lokal sebagai mesin penggeraknya. Praktik anti demokrasi ini berkelindan dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang masih dipahami secara parsial di tingkat daerah.
 
Tujuan desentralisasi yang sejatinya seirama dengan demokratisasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance) dan akuntabel telah banyak dibengkokkan untuk pencapaian kekuasaan sesaat dengan basis primordialisme melalui transaksi politik yang berlawanan dengan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nilai-nilai Pancasila. Pemekaran daerah yang membonceng pelaksanaan otonomi daerah dan wacana desentralisasi masih ba­nyak didasarkan pada ambisi politik tokoh lokal daripada semangat membangun daerah dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih : keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, dan kesetaraan. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik yang diusung gerakan reformasi tenggelam jauh dalam pusaran kuatnya budaya mencari kekuasaan semata tanpa diimbangi kelayakan dan kecakapan calon pemimpin daerah (gubernur, bupati, dan walikota), berkorelasi dengan jumlah kegagalan daerah pemekaran dalam mengelola sumber daya manusia dan alamnya. Demokrasi yang sejatinya berdampak pada kesejahteraan semakin kehilangan pamornya di mata masyarakat.
 
Transaksi politik berdasarkan uang dan pemberlakuan peraturan daerah (Perda) yang bernuansa kedaerahan dan agama tertentu semakin menambah daftar panjang ancaman terhadap integrasi bangsa dan jati diri Indonesia yang majemuk. Berbarengan dengan gejala ini, kegamangan pemerintah baik pusat maupun dae­rah dalam menangani kasus kasus yang bernuansa pelanggaran HAM (Kasus sengketa rumah ibadah dan lahan antara perusahaan dengan masyarakat) semakin mengemuka, angka korupsi di kalangan penyelenggara negara dan partai politik meninggi, dan kesenjangan ekonomi semakin melebar. Ini dapat dikategorikan sebagai ancaman potensial bagi masa depan demokrasi Indonesia. Bahkan beragam realitas yang tidak sejalan dengan cita-cita reformasi dan tujuan awal dibentuknya negara Indonesia ini tidak hanya menjadi ancaman bagi demokrasi semata, tetapi Juga menjadi ancaman serius terhadap eksistensi empat konsensus dasar kebangsaan Indonesia : Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
 
Ancaman ini menjadi semakin serius ketika pilhan konstitusional bangsa sepertia yang tertuang dalam UUD 1945 tidak terimplementasi dengan baik. Semangat mempertahankan wawasan kebangsaan nasional yang didasarkan pada empat konsensus dasar di atas masih sebatas wacana. Ideologi pancasila, misalnya, saat ini masih sebatas dipuja sebagai karya agung bersama anak bangsa yang pada kenyataan sehari-hari belum dijadikan sebagai “binatang petunjuk”, sumber inspirasi maupun orientasi kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Pancasila, dengan kata lain, masih dianggap perlu dan penting, namun pada saat yang sama ia belum dijadikan sebagai titik berangkat dan titik tujuan segenap komponen bangsa.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai demokrasi dan ujian kebangsaan dalam era reformasi, semoga tulisan informasi ahli mengenai demokrasi dan ujian kebangsaan dalam era reformasi dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– A. Ubaedillah, 2015. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi. Yang Menerbitkan Prenada Media Group : Jakarta.
Gambar Demokrasi dan Ujian Kebangsaan Dalam Era Reformasi
Gambar Demokrasi dan Ujian Kebangsaan Dalam Era Reformasi