Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)

Loading...

Pembahasan Mengenai Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai konsep dasar pendidikan kewarganegaraan (civic education).
 
Menurut Muhammad Numan Somantri, Pengertian Civic Education adalah ilmu kewargaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan : (a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik); (b) individu-individu dengan negara.
 
Edmonson menyatakan bahwa Pengertian Civic Education adalah sebuah studi tentang pemerintahan dan Warganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak dan hak-hak istimewa warga negara. Pengertian ini menunjukkan bahwa Civic education merupakan cabang dari ilmu politik, sebagaimana tertuang dalam Dictionary of Education.
 
Stanley E. Dimond, seperti dikutip Somantri, menjelaskan citizenship sebagaimana keberhubungan dengan kegiatan-kegiatan sekolah mempunyai dua pengertian dalam arti sempit, citizenship hanya mencakup status hukum warga negara dalam sebuah negara, organisasi pemerintah, mengelola kekuasaan, hak-hak hukum dan tinggung jawab. Dari perspektif ini, Civics dan Citizenship erat kaitannya dengan urusan warga negara dan negara.
 
Hal penting dari rumusan Dimond di atas adalah keterkaitan citizenship dengan kegiatan belajar di sekolah mengingat pentingnya disiplin  pengetahuan ini bagi kehidupan warga negara dengan sesamanya maupun dengan negara di mana mereka berada. Bahkan pada perkembangan selanjutnya, makna penting citizenship telah melahirkan gerakan warga negara (civic community) yang sadar akan pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan.
 
Berbeda dengan model pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan model lama, cara pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) baru adalah pembelajaran nilai dan prinsip demokrasi melalui proses pembelajaran yang kolaboratif dan demokratis, dengan menghindari cara-cara indoktrinasi dan serba hafalan sebagaimana dipraktikkan pada program-program pendidikan kewarganegaraan dan sejenisnya dan penataran Pancasila dimasa lalu.
Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat agar mampu berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas penanaman kepada generasi muda mengenai demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat; demokrasi adalah suatu learning process yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain; kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi.
 
Sebagian ahli menyamakan civic education dengan pendidikan demokrasi (Democracy Education) dan pendidikan HAM (Hak Asasi Manusia).
Menurut Azra, Pendidikan Demokrasi secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya dan praktik demokrasi melalui pendidikan. Adapun pendidikan HAM (Hak Asasi Manusia), agar tumbuh kesadaran akan penghormatan, perlindungan dan penjaminan HAM sebagai sesuatu yang kodrati dan dimiliki setiap manusia.
 
Dalam catatan sejarahnya, Pendidikan Kewarganegaraan muncul dari gagasan yang lahir dari pandangan masyarakat yang memandang penting pendidikan ini. Salah satu contoh pandangan tersebut adalah gerakan community civics yang dipelopori oleh W.A. Dunn pada tahun 1907. Gerakan ini merupakan permulaan yang menghendaki mata pelajaran mengenai kewarganegaraan (civic education) lebih fungsional bagi para peserta hari (sosial, ekonomi, politik dan sebagainya), baik yang berskala lokal maupun Internasional. Bersamaan dengan timbulnya gerakan community civics versi Dunn, lahir gerakan serupa, yaitu gerakan Civic Education atau juga biasa disebut dengan istilah Citizenship Education (Pendidikan Kewarganegaraan).
 
Istilah Civic Education oleh banyak ahli diterjemahkan ke dalam bahasa In­donesia dengan istilah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewargaan. Istilah Pendidikan Kewargaan dengan orientasinya sebagai media penguatan warga negara dalam berdemokrasi untuk pertama kali oleh rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) “Syarif Hidayatullah” Jakarta Profesor Azyumardi Azra. Tidak lama setelah munculnya gerakan Reformasi, pada tahun 2000 Mata Kuliah Pendidikan Kewargaan (Civic Education) dengan pengertian dan tujuan seperti di atas untuk pertama kalinya dilaksanakan di lingkungan IAIN Jakarta (kini Universitas Islam Negeri atau UIN Jakarta), dan selanjutnya didiseminasikan ke seluruh Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Indonesia. Adapun istilah Pendidikan Kewarganega­raan diwakili antara lain oleh beberapa pakar Pendidikan Kewarganegaraan : Zam roni, Muhammad Numan Somantri dan Udin S. Winataputra.
 
Pilihan istilah pendidikan kewargaan menurul Azra, tidak lepas dari realitas empiris bangsa Indonesia yang masih awam mengeai demokrasi. Lebih dari sekedar Pendidikan Kewarganegaraan yang umumnya dikenal sebagai Pendidikan Demokrasi, Pendidikan Kewargaan memiliki dimensi dan orientasi pemberdayaan Warga negara melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam praktik berdemokrasi berlangsung sepanjang perkuliahan.
 
Masih menurut Azra, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari Pendidikan Demokrasi dan Pendidikan HAM (Hak Asasi Manusia) karena mencakup kajian dan pembahasan tentang banyak hal, seperti: pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, rule of law, hak dan kewajiban warga negara, proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warga negara dalam masyarakat madani, pengetahuan tentang lembaga-lembaga dan sistem yang terdapat dalam pemerintahan, politik, administrasi publik dan sistem hukum, pengetahuan tentang HAM, kewarganegaraan aktif, dan sebagainya.
 
Senada dengan pandangan Azra, Zamroni berpendapat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah Pendidikan Demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat agar mampu berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas penanaman kepada generasi muda mengenai demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat; demokrasi adalah suatu learning process yang tidak bisa begitu saja meniru dari masyarakat lain. Kelangsungan demokrasi, menurut Zamroni, tergantung pada kemampuan suatu bangsa mentransformasikan nilai-nilai demokrasi.
 
Agar Pendidikan Demokrasi dan Pendidikan HAM mencapai tujuan maksimal, diperiukan beberapa persyaratan sebagai berikut : pertama, lingkungan kelas haruslah demokratis; kedua, materi tentang demokrasi dan HAM tidak dapat diajarkan secara verbalistis, melainkan harus melalui situasi dan pengalaman yang dikenal oleh peserta didik; dan ketiga, model pembelajaran yang dikembangkan adalah modal pambelajaran interaktif.
 
Pemahaman lain mengenai Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dllakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki political knowledge, awareness, attitude, political efficacy dan political participation serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional.
 
Menurut Somantri, Pendidikan Kewarganegaraan ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut : (a) Civic Education adalah kegiatan yang meliputi seluruh program sekolah; (b) Civic education meliputi berbagai macam kegiatan yang dapat menumbuhkan hidup dan perilaku yang lebih baik dalam masyarakat demokratis; dan (c) dalam Civic Education termasuk pula hal hal yang menyangkut pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi dan syarat-syarat objektif untuk hidup bernegara. Dengan kata lain, Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) adalah suatu program pendidikan yang berusaha menggabungkan unsur-unsur substantif dari komponen Civic Education di atas melalui model pembelajaran yang demokra­tis, interaktif, serta humanis dalam lingkungan yang demokratis.
 
Agar Pendidikan Kewarganegaraan mencapai tujuan maksimal, diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut : pertama, lingkungan kelas haruslah demokratis; kedua, materi tentang demokrasi dan HAM tidak dapat diajarkan secara verbalistis, melainkan harus melalui situasi dan pengalaman yang dikenal oleh peserta didik; dan ketiga, model pembelajaran yang dikembangkan adalah model pembelajaran interaktif. Unsur ketiga ini biasa juga dikenal dengan istilah model pembelajaran kolaboratif atau pembelajaran aktif (active learning).
 
Sekian dari informasi ahli mengenai konsep dasar pendidikan kewarganegaraan (Civic Education), semoga tulisan informasi ahli mengenai konsep dasar pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– A. Ubaedillah, 2015. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi. Yang Menerbitkan Prenada Media Group : Jakarta.
Gambar Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan
Gambar Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan