Loading...

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Pembahasan Mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai negara kesatuan republik indonesia (NKRI).
 
Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa dilepaskan dari takdir dan rahmat Allah atas kemajemukan Nusantara sebagai cikal bakal negara bangsa Indonesia. Kemajemukan demografis, sosiologis, kultural, bahasa dan keyakinan yang dimiliki Nusantara berujung pada keiginan untuk bersatu yang lahir dari kesamaan nasib dan cita-cita untuk menjadi sebuah entitas bangsa yang merdeka dari kungkungan penjajahan. Sejarah berdirinya NKRI hampir sama dengan kemunculan negara-negara bangsa yang lain yang secara teoretis dapat dijelaskan konsepsi bangsa dalam pandangan Renan.
 
Menurut Renan, Pengertian Bangsa adalah suatu kesatuan solidaritas, suatu jiwa dan suatu asas spiritual. Bangsa dan terbentuk, karena di antara manusia-manusia itu memiliki rasa solidaritas lebih besar dan toleransi yang tinggi, yang tercipta dari perasaan pengorbanan yang diperbuat pada masa lampau. Kemudian mereka bersepakat untuk hidup bersama secara damai di masa depan.
 
Sebelum 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah menunjukkan cita-citanya Untuk mendirikan sebuah negara bangsa (nation state). Pembentukan organisasi pergerakan seperti Budi Utomo (tahun 1908), Sarekat Islam (SII, tahun 1911), manifestor politik (tahun 1925) dan Sumpah Pemuda (tahun 1928) merupakan peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya untuk menjadi sebuah negara yang bebas dari belenggu penjajahan. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah memberi identitas baru bagi Indonesia sebagai bangsa yang merdeka sekaligus memberi wadah bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 
Bentuk negara kesatuan atau konsep satu nusa dikembangkan oleh para pendiri bangsa saat mereka bermusyawarah dalam sidang-sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebelum momentum kemerdekaan. Setelah melewati persidangan yang memunculkan beragam konsep tentang negara yang hendak didirikan, dari konsep negara kerajaan dengan sistem federal, negara republik dengan sistem unitaris, negara republik dengan sistem federal, pada akhirnya disepakati bahwa bentuk negara yang akan didirikan adalah negara republik dengan sistem unitaris integralistik. Konsep negara kesatuan ini selanjutnya dituangkan dalam rancangan Undang-Undang Dasar hasil BPUPKI, yang kemudian disahkan menjadi bentuk negara serta disepakati secara nasional pada sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
Dalam UUD 1945 ditegaskan pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.” Negara yang akan dibentuk adalah sebuah negara yang berbentuk Republik dengan arti bahwa negara Indonesia yang akan dijadikan wadah bagi seluruh kehidupan bangsa nanti harus merupakan sebuah kesatuan yang utuh, secara politik maupun pertahanan, sekalipun majemuk secara kultural, geografis, Bahasa, keyakinan dan sebagainya, mengingat Indonesia sebagai rentetan kepulauan. Konsep NKRI pada perkembangan selanjutnya telah melahirkan cara pandang tentang jati diri sebagai bangsa yang majemuk dan bagaimana mendefinsikan dirinya ditengah kehidupan dan pergaulan dengan bangsa-bangsa lain. Konsepsi diri inilah yang kemudian biasa disebut dengan istilah wawasan kebangsaan.
 
Indonesia, seperti kebanyakan negara bangsa yang mengalami pahit getirnya dijajah oleh bangsa lain, lahir dari situasi di atas. Penindasan yang dilakukan kaum penjajah telah melahirkan rasa solidaritas dan perasaan senasib dan sepenanggungan untuk keluar dari belenggu penjajahan yang menemukan titik simpulnya pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Keinginan kuat untuk merdeka dan semangat kebersamaan, toleransi dan cita-cita bersama inilah yang melatarbelakangi lahirnya negara bangsa Indonesia. Semangat toleransi di kalangan para tokoh perjuangan Indonesia inilah yang menjadi faktor yang mempermudah penyelesaian polemik apakah Indonesia akan menjadi sebuah negara berdasarkan agama tertentu atau menjadi negara bangsa yang melindungi semua komponen warga negaranya.
 
Peran tokoh nasionalis Islam memiliki peran penting dalam polemik ini. Penghilangan butir pertama Piagam Jakarta, yaitu “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” bukanlah sesuatu yang ha­rus dipandang sebagai sebuah kekalahan politik umat Islam; tetapi sebuah sikap moderat Islam yang hendak dikembangkan sebagai ajaran yang lebih mementingkan kemaslahatan hidup bersama. Kesepakatan para tokoh Islam dengan kalangan nasionalis sekuler (umumnya mereka beragama Islam juga) yang memperjuangkan konsep pemisahan antara agama dan negara untuk menggantikan tujuh kata tersebut dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dimaknai dengan pengertian tauhid dalam Islam. Sebaliknya, kalangan nasionalis sekuler memenuhi tuntutan kelompok Islam dengan tidak mencantumkan istilah Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945, namun kedua pihak dominan dalam perdebatan itu sepakat dengan kelima sila yang dikenal saat ini dengan Pancasila dan kelima silanya.
 
Menjadikan Pancasila sebagai dasar NKRI adalah kesepakatan nasional atau “ijab kabul” semua komponen bangsa yang harus dijaga sampai kapan pun oleh seluruh anak bangsa. Inilah perjuangan kebangsaan yang harus selalu dikobarkan jika muncul rongrongan dan upaya-upaya ahistoris segelintir kelompok yang hendak menjadikan Indonesia menjadi negara yang berdasarkan agama maupun Ideologi tertentu. Dalam konteks Islam Indonesia hari ini, menjaga komitmen para tokoh Islam dalam Panitia Sembilan yang telah bersepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara adalah wajib dilakukan umat Islam karena menurut para tokoh perwakilan umat Islam tidak ada pertentangan substantif antara Pancasila dan nilai-nilai ajaran Islam. Semangat menjaga komitmen bersama bangsa demi keberlangsungan kemaslahatan hidup bersama dalam sebuah negara yang ditakdirkan majemuk telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad melalui Piagam Madinah.
 
Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah semasa Nabi Muhammad adalah sebuah contoh awal masyarakat sipil (civil society) yang dibangun di tengah pluralitas warganya (suku, keyakinan dan bahasa). Solidaritas sesama warga Madinah kala untuk hidup secara damai dalam keragaman dan keadaban(Masyarakat Madani) adalah contoh klasik sejarah terbentuknya sebuah negara bangsa (nation state). Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad yang kuat menjaga komitmen bersama berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan universal, Piagam Madinah dinilai oleh Robert N. Bellah sebagai contoh pertama bentuk “negara bangsa modern” (modern nation state) di masa Nabi Muhammad. Dianggap modern, menurut Bellah seperti dikutip Hamidi dan Lutfi, karena adanya keterbukaan bagi partisipasi seluruh anggota masyarakat dan karena kesediaan para pemimpin untuk menerima penilaian berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan perkawanan, kedaerahan, kesukuan, keturunan dan sebagainya. Dengan kata lain, Piagam Madinah adalah khazanah sejarah Islam yang sangat relevan dengan semangat demokrasi dan penghargaan yang tinggi terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) dewasa ini. Keragaman masyarakat Madinah di zaman Nabi Muhammad tampaknya menemukan persamaannya pada realitas sosiologis masyarakat Indonesia yang majemuk dan sejarah lahirnya Pancasila.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai negara kesatuan republik indonesia (NKRI), semoga tulisan informasi ahli mengenai negara kesatuan republik indonesia (NKRI) dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– A. Ubaedillah, 2015. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi. Yang Menerbitkan Prenada Media Group : Jakarta.
NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Gambar NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) | ali samiun |