Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan, Tujuan dan Ruang Lingkup

Loading...

Pembahasan Mengenai Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan, Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai pengertian pendidikan kewarganegaraan, tujuan pendidikan kewarganegaraan dan ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan.
 
Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses pembelajaran yang memfokuskan pada pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara kepada negaranya.
 
Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu untuk menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, bermartabat dan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun pada kenyataannya, alih-alih mewujudkan tujuan-tujuan mulia tersebut Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya di era Orde Baru, telah dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara-cara indoktrinasi nilai-nilai Pancasila dan manipulasi terhadap makna sebenarnya demokrasi. Praktik indoktrinasi dan manipulatif tersebut semakin diperparah oleh tindakan paradoks pemerintah Orde Baru. Sikap bertolak belakang pemerintah Orde Baru tersebut terlihat pada tidak sejalannya antara tujuan Pendidikan Kewiraan dan Pan­casila dan perilaku elite Orde Baru dalam mengelola negara yang penuh dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dengan ungkapan lain, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila lebih banyak diorientasikan untuk melayani penguasa daripada sebagai media pembentukan karakter bangsa.
 
Pendidikan Kewarganegaraan bukan sesuatu yang baru dalam sejarah pen­didikan nasional di Indonesia. Beragam model dan sebutan bagi Pendidikan Ke­warganegaraan dengan bermacam komponennya telah banyak dilakukan pemerintah Republik Indonesia. Di antara nama-nama tersebut antara lain : pelajaran Civics (1957 sampai 1962), Pendidikan Kemasyarakatan yang merupakan integrasi sejarah, ilmu bumi, dan kewarganegaraan (1964), Pendidikan Kewargaan Negara (1968 sampai 1969), Pendidikan Kewarganegaraan, Civics, dan Hukum (1973), Pendidikan Moral Pan­casila atau PMP (1975 sampai 1984), dan PPKn (1994). Di tingkat perguruan tinggi, pernah ada mata kuliah Manipol dan USDEK, Pancasila dan UUD 1945 (1960-an), Filsafat Pancasila (1970 sampai sekarang), dan Pendidikan Kewiraan (1989 sampai 1990-an).
Sejak reformasi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi, mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 di atas, diwujudkan dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam pelaksanaannya Pendi­dikan Kewarganegaraan ini mengacu pada Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 267/Dikti/Kep./2000 mengeai Penyempurnaan Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi yang selanjutnya, diperbarui dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti No 38/Dikti/2002 mengenai Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di perguruan tinggi.
 
Sejak era Reformasi 1998, banyak hal positif yang sudah berubah, namun masih terlalu banyak yang harus dibenahi dalam tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem demokrasi yang dianut Indonesia, misalnya, telah membuahkan harapan dan kesempatan baru bagi seluruh warga negara untuk menjadi pemimpin nasional maupun daerah tanpa diskriminasi; namun pada saat bersamaan Indone­sia masih disesaki oleh perilaku sosial dan politik yang jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila dan demokrasi. Praktik politik uang (money politics) dan suap dalam kegiatan politik dan proses hukum masih menjadi kendala paling serius bagi gerakan reformasi di Indonesia.
 
Demokrasi yang menjadi komitmen gerakan reformasi masih diwarnai oleh budaya korupsi dan kolusi yang kerap dilakukan oleh masyarakat dan aparatur negara. Jika hal ini dilanggengkan niscaya demokrasi tidak akan memenuhi janjinya, yakni mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Sebaliknya, demokrasi hanya menjadi kepanjangan tangan bagi mereka yang memiliki modal dan akses terhadap kekuasaan. Dengan kata Iain, jika hal ini berlangsung berlarut-larut, maka sesungguhnya demokrasi telah dibajak oleh mereka yang pernah diuntungkan oleh sistem kekuasaan masa lain yang sarat dengan praktik feodalisime dan KKN.
 
Salah satu contoh tindakan anti demokrasi yang mcncolok adalah budaya politik uang (money politics) dalam pemilihan kepala daerah. Bentuk lain dari praktik korupsi ini seakan sudah menjadi tradisi bahkan keyakinan di tengah masyarakat bahwa uang telah menjadi sarat mutlak bagi seseorang yang hendak menjadi pemimpin formal. Inilah fakta paradoks dari demokrasi di mana karier dan peluang politik seolah-olah terbuka dan mudah; namun kenyataannya hanya dinikmati oleh mereka yang berpunya dan bermental instan, yaitu ingin serba cepat berkuasa. Kenyataan ini telah menjadikan politik semakin jauh dari tujuan idealnya sebagai aktivitas memperjuangkan kepentingan publik; tetapi ia telah menjadi tindakan mencari keuntungan materiel bagi pribadi dan kelompok melalui saluran politik resmi (Partai politik).
 
Jika praktik politik koruptif ini terus berlangsung, tidak mustahil Indonesia akan mengalami proses demoralisasi kolektif dan defisit panutan serta negarawan. Konsekuensi logis dari penyakit moral kolektif adalah peluang munculnya ketidakpuasan masyarakat yang dapat menyulut tindakan-tindakan anarkis yang dapat mengancam sendi-sendi persatuan dan kohesi sosial.
 
Kekhawatiran ini bisa dihindari dengan kembali membangun komitmen semua pihak untuk membangun budaya politik bersih dan murah. Membangun budaya politik bersih dan murah sangatlah mendesak bagi Indonesia sekarang ini demi masa depan demokrasi yang lebih substantif. Untuk mewujudkan budaya ini, pen­didikan politik bersih dan murah mutlak dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat politik Indonesia dan organisasi masyarakat (ormas). Dalam konteks pendidikan formal, keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan melalui pola-pola pembelajaran yang humanis dan partisipatif merupakan salah satu cara yang sangat dibutuhkan Indonesia saat ini, di mana nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya (genuine democracy) dapat dipraktikkan di ruang-ruang kelas dan perkuliahan.
 
Melalui paradigma pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang humanis-partisipatoris ini diharapkan ia mampu menjadi laboratorium bagi pembumian prinsip-prinsip demokrasi yang terintegrasikan dengan nilai-nilai keindonesiaan di kalangan generasi mucla. Melalui upaya kontekstualisasi prinisp dan nilai de­mokrasi dan Pancasila, mlsalnya, diharapkan keduanya dapat menjadi sesuatu yang nyata dalam keseharian masyarakat Indonesia, sehingga baik pancasila maupun demokrasi bukan sesuatu yang hayalan dan hanya sebatas wacana akademik; tapi keduanya hadir dalam kenyataan tata kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia sehari-hari, yang pada akhirnya akan menjadi unsur utama pembentukan karakter nasional Indonesia.
 
Pendidikan Kewarganegaraan dengan pijakan pembangunan karakter bangsa (character nation building) ini sangat relevan untuk dilakukan saat ini di mana perilaku berdemokrasi di Indonesia masih banyak disalahpahami oleh kebanyakan warga negara Indonesia. Demokrasi masih banyak dipahami sebatas kebebasan bertindak dan berekspresi tanpa menghiraukan hak-hak asasi orang lain. Bahkan dengan alasan demokrasi masyarakat saat berunjuk rasa dengan mudah bertindak anarkis (vandalisme) dengan cara pengrusakan fasilitas umum (kendaraan, marka jalan, pos penjagaan, toko, perkantoran, rumah sakit, sekolah dan sebagainya) maupun mengganggu ketertiban umum atau memaksa orang lain untuk mengikuti unjuk rasa yang mereka lakukan.
 
Jika hal ini dibiarkan berlanjut, demokrasi Indonesia yang selama ini diusung oleh elemen-elemen reformasi lambat laun akan kehilangan nilai etisnya sebagai sesuatu yang harus dijaga bersama oleh setiap warga negara. Dalam tatanan kebangsaan, demokrasi akan bernilai rendah jika dalam pemahaman dan implementasinya berpotensi merusak tatanan sosial dan nilai-nilai persatuan serta keragaman Indo­nesia. Sebagai sebuah negara bangsa yang didirikan dengan modal kemajemukan yang kuat dan persamaan nasib dan cita-cita, demokrasi, sebagaimana Pancasila, dapat menjadi pilar penjaga karakter dan cita-cita Indonesia.
 
Upaya untuk menyandingkan demokrasi dengan nilai-nilai keindonesiaan harus terus diupayakan di tengah masih adanya keraguan terhadap demokrasi. Kecenderungan menolak hal-hal yang datang dari luar acap kali menimbulkan sikap anti terhadap demokrasi dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
 
Kearifan para tokoh bangsa di masa lalu dalam mensintesiskan nilai-nilai positif yang terkandung dalam ideologi-ideologi dunia dengan nilai-nilai Nusantara selayaknya menjadi spirit generasi muda Indonesia hari ini untuk tidak ragu melakukan upaya-upaya kreatif dalam rangka mengaktualisasikan dan mengintegrasikan nilai dan prinsip pada demokrasi global dan Pancasila. Pancasila Sebagai ideologi terbuka, Pancasila sangat akomodatif terhadap upaya-upaya pengintegrasian ini.
 
Bersandar pada semangat tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi media pertemuan beragam nilai dan prinsip yang bersumber dari luar dan khazanah pemikiran dan nilai-nilai Indonesia, yang diorientasikan untuk melahirkan sebuah sintesis kreatif yang dibutuhkan oleh Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi baru yang bersendikan pada Pancasila. Untuk menjadi sebuah negara yang matang berdemokrasi, demokrasi Indonesia dapat seiring dan sejalan dengan koridor penguatan wawasan kebangsaan yang berbasis pada empat konsensus dasar nasional Indonesia: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.
 
Keempat konsensus dasar nasional tersebut harus diperkuat oleh sistem politik demokrasi yang sudah menjadi pilihan bangsa Indonesia sejak era Reformasi. Pada saat yang sama, demokrasi juga harus memperkuat kemajemukan Indonesia. Keragaman dalam persatuan yang terukir dalam seloka Bhinneka Tunggal Ika pada Pancasila merupakan landasan ideologis bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa hidup berdampingan secara damai dalam persatuan meskipun memiliki beragam perbedaan.
 
Prinsip kemajemukan dalam Pancasila dapat bersinergi secara dinamis dengan prinsip-prinsip demokrasi, sekalipun ia muncul dari tradisi Barat. Mempertentangkan antara demokrasi dan falsafah Pancasila tentu saja tidak selamanya relevan dengan tata kehidupan masyarakat dunia yang semakin mengglobal tanpa sekat. Kekhawatiran masyarakat akan hilangnya nilai-nilai gotong royong dan musyawarah mufakat akibat arus deras demokrasi global sebaiknya tidak serta merta menimbulkan sikap antipati terhadap demokrasi. Prinsip kemajemukan dalam persatuan Indonesia telah memberi ruang sah bagi munculnya pemikiran dan pandangan yang beragam, bahkan kemungkinan lahirnya tafsir dan pandangan baru atas Pancasila sekalipun.
 
Keragaman ini akan selalu ditoleransi oleh kelenturan falsafah Pancasila sepanjang tidak berlawanan dengan pesan moral kelima sila pancasila dan tidak berpotensi mengancam sendi-sendi kesatuan bangsa dan eksistensi NKRI. Kemajemukan adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar yang mendiami sebuah negara yang besar pula. Pada saat yang sama kemajemukan juga tidak boleh menjadi pemicu hilangnya rasa persatuan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang terikat dalam sebuah negara kesatuan. Kemajemukan dalam persatuan tentu saja tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengatur dan menjamin keragaman politik, sosial dan budaya.
 
Sebaliknya sikap pro demokrasi juga tidak boleh melahirkan pandangan anti Pancasila. Sikap anti terhadap Pancasila tentu saja tidak terlepas dari bagaimana kebijakan negara di masa lalu terhadap dasar negara tersebut. Sepanjang Orde Baru, Blisalnya, Pancasila telah menjadi ideologi pelayan pemerintah, yang dijadikan se­bagai legitimasi bagi tindakan tidak demokratis dan anarkis terhadap warga negara. Pancasila dijadikan rujukan pembangunan, dan pada saat yang sama ia dikhianati dengan praktik bernegara dan berpolitik yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme semasa Orde Baru telah mengebiri Pancasila itu sendiri. Pancasila tidak saja terpasung oleh kebijakan pemerintah, ia juga menjadi ideologi negara yang tertutup, terpusat, dan anti kritik. Siapa saja yang melontarkan kritik maupun memiliki tafsir berbeda atas Pancasila dengan mudah akan dianggap sebagai lawan negara, bahkan anti terha­dap pemerintah dan pembangunan nasional.
 
Manipulasi atas Pancasila di masa lalu telah berdampak pada sikap alergi bah­kan anti terhadap Pancasila setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Untuk menghindari sikap kurang peduli terhadap Pancasila, upaya pembudayaan dan aktualisasi terhadapnya mutlak dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, namun bukan melalui cara-cara pemaksaan dan indoktrinasi seperti terjadi di masa lalu.
 
Salah satu upaya mengaktualkan kembali Pancasila tersebut adalah meneguhkan kembali Pancasila pada posisinya sebagai ideologi bangsa, penuntun masa depan dan alat pemersatu Indonesia selamanya. Sebagai sebuah mahakarya para pendiri bangsa (founding fathers), Pancasila dirumuskan sesuai dengan karakter dan kebutuhan bangsa Indonesia sepanjang masa. Karakter demografis yang majemuk dan geografis yang dipisahkan oleh samudra dan sungai meniscayakan Pancasila lahir dari rahim Indonesia. Pancasila sebuah karya terbaik bangsa Indonesia yang merupakan “bintang penuntun,” ke mana ia melangkah dan mewujudkan impian dan cita-citanya.
 
Kemajemukan Nusantara sebagai modal primordial nasionalisme Indonesia (ethno-nationalism) yang diilustrasikan dalam dasar negara Pancasila pada seloka Bhinneka Tunggal Ika harus terus dijaga bersama-sama sebagai unsur penting bagi eksistensi Indonesia. Hal ini harus pula dikembangkan sebagai elemen penting bagi pendewasaan bangsa Indonesia untuk meningkat menjadi bangsa yang modern, demokratis, toleran sebagai prasyarat menuju tingkatan warga negara yang berperadaban (civic nationalism). Sebagai simpul bersama (common denominator) seluruh komponen bangsa Indonesia, Pancasila harus terus menjadi titik tolak dan titik bertemu semua komponen bangsa dalam menyelesaikan persoalan kebangsaan dan kenegaraan.
 
Untuk melestarikan kemajemukan dalam persatuan, Pancasila harus tetap men­jadi milik publik yang harus tetap dijadikan media artikulasi kebangsaan sepanjang perjalanan bangsa Indonesia dalam mengarungi segala tantangan nasional maupun global. Melalui usaha ini diharapkan Pancasila dapat terus menjadi titik simpul dan orientasi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya. Namun kenyataan masih tingginya keawaman masyarakat atas substansi demokrasi dan posisi penting Pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi salah satu alasan perlunya upaya internalisasi nilai dan prinsip demokrasi dan Pancasila melaui sebuah model Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) yang lebih berorientasi pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap-sikap demokratis warga negara di era demokrasi modern.
 
Berbeda dengan model pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan model lama, proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan orientasi baru ini dilakukan melalui pendekatan pembelajaran orang dewasa (andragogi) yang dilakukan melalui berbagai pembelajaran kolaboratif dan demokratis. Melalui paradigma dan model pembelajaran ini, Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan dapat memberikan pengalaman berdemokrasi bagi mahasiswa maupun dosen dengan menjadikan kelas sebagai lingkungan mikrokosmos kehidupan masyarakat sehari- hari. Melalui pengalaman mahasiswa dalam pembelajaran kolaboratif-demokratis diharapkan Pendidikan Kewarganegaraan ini menjadi sebuah upaya persemaian kultur demokrasi (democratic culture) dari internalisasi nilai-nilai kebangsaan di kalangan civitas akademika perguruan tinggi di Indonesia.
 
Lebih dari sekadar upaya internalisasi demokrasi dan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan ini dapat menjadi langkah awal bagi pengembangan warga nega­ra Indonesia yang berkeadaban (civilitized citizens) dengan cirlnya yang aktif, kritis dan solutif bagi penydeaalim konflik secara damai.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai pengertian pendidikan kewarganegaraan, tujuan pendidikan kewarganegaraan dan ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan, semoga tulisan informasi ahli mengenai pengertian pendidikan kewarganegaraan, tujuan pendidikan kewarganegaraan dan ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– A. Ubaedillah, 2015. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi. Yang Menerbitkan Prenada Media Group : Jakarta.
Gambar Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan, Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan
Gambar Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan, Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan