Reaktualisasi Pancasila

Loading...

Pembahasan Mengenai Reaktualisasi Pancasila

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai reaktualisasi pancasila.
 
Sejumlah pandangan bermunculan ten­tang bagaimana memosisikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Mereka yang tidak sabar dan tidak setuju dengan demokrasi sebagai jalan terbaik bagi bangsa Indonesia dengan mudah menuduh demokrasi liberal sebagai penyebab keterpurukan Indonesia. Menurut kelompok ini semua masalah kebangsaan yung sedang dihadapi Indonesia bermuara kepada telah ditinggalkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia. Solusi bagi persoalan ini adalah kembali kepada Pancasila sebagaimana masa Orde Baru atau masa sebelumnya, tanpa memperinci bagaimana seharusnya Pancasila di pandang dan diperlakukan di era demokrasi saat ini.
 
Sebaliknya, kelompok lain yang meyakini demokrasi sebagai pilihan tepat, realitas yang tengah dihadapi Indonesia saat ini dipandang sebagai proses wajar dalam pembelajaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi kelompok ini kedudukan pancasila sebagai dasar negara tetaplah penting bagi Indonesia yang majemuk dan nilai nilai pancasila dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM (Hak Asasi Manusia). Sebagai landasan etik dan pandangan bersama (common platform), Pancasila sebagai substantif tidak bertentangan dengan demokrasi yang menitikberatkan proses bernegara melalui mekanisme dari, oleh, dan untuk rakyat. Bagi kelompok ini, sejarah berdirinya NKRI menempatkan Pancasila tetap penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Alih-alih kembali kepada tafsir Pancasila yang hegemonik di masa lalu, melakukan reaktualisasi atau penyegarkan dan pembaruan kembali nilai-nilai Pancasila yang sejalan dengan semangat reformasi adalah jauh lebih penting dan mendesak. De­mokrasi sebagai pilihan terbaik yang dihasilkan oleh gerakan reformasi membuka peluang seluas-luasnya bagi semua komponen bangsa untuk mengaktualisasikan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pandangan yang menghadap-hadapkan Pancasila dengan demokrasi yang kerap muncul di tengah pematangan berdemokrasi bangsa Indonesia adalah bentuk dari sikap tidak sabar bahkan keawaman tentang keduanya.
Keawaman terhadap demokrasi dan nilai-nilai substansi sila-sila Pancasila dapat ditengarai pada ungkapan-ungkapan yang berusaha membandingkan realitas sosial, ekonomi dan politik di era Reformasi sekarang dengan masa lalu. Sikap-sikap pesimis seperti ini harus disandingkan dengan tindakan penyadaran bahwa demokrasi adalah pilihan paling baik bagi Indonesia dan merupakan keputusan politik melaluli jalan konstitusional yang sah yang harus diterima dan didukung serta terus dikembangkan pelaksanaan dan kualitasnya oleh semua komponen bangsa. Sekalipun bukan satu-satunya, demokrasi dipandang banyak ahli sebagai sebuah sistem yang paling sedikit keburukannya jika dibandingkan dengan sistem-sistem politik yang pernah ada.
 
Menghadapi sisi buruk dari pelaksanaan demokrasi sepanjang hampir 17 tahun terakhir, upaya-upaya reaktualisasi atau penyegaran kembali nilai-nilai Pancasila diharapkan mampu memberikan spirit keadaban bagi jasad demokrasi. Upaya ini tidak lain dalam rangka perjuangan menjadikan demokrasi sejalan dengan makna demokrasi yang tersirat dalam sila keempat Pancasila, yaitu demokrasi yang melahirkan kesejahteraan dan bagi seluruh rakyat Indo­nesia, bukan sebaliknya. Inilah makna dari kata “perjuangan” dalam rangka merealisasikan Panca­sila yang pernah digelorakan oleh Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945, “Jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila menjadi realiteit, janganlah lupa syarat menyelenggarakannya ialah perjuangan, perjuang­an, dan sekali lagi, perjuangan.”
 
Upaya memperjuangkan Pancasila dengan cara mengatualisasikannya dengan semangat dan tuntutan zaman yang berubah tidak lain karena Pancasila pada dasarnya merupakan falsafah atau pemikiran mendalam tentang tata cara hidup bersama sebagai bangsa yang bersifat terbuka dan elastis yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan diwariskan kepada seluruh bangsa Indonesia. Karakteristik ini secara tersurat dinyatakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada peringatan ke 61 hari lahir Pancasila 2006. Menurut Presiden Indonesia keenam ini, “Pancasila adalah falsafah, dasar negara dan ideologi terbuka. Open ideology, living ideology. Bukan dogma yang statis dan menakutkan. Pancasila kita letakkan secara terhormat. Sebagaimana saya katakan, sebagai sumber pencerahan, menjadi sumber inspirasi dan sekaligus sumber solusi atas masalah-masalah yang hendak kita pecahkan.”
 
Sebelumnya pada peringatan hari kelahiran Pancasila 1 Juni 2011 di gedung MPR, Presiden RI ketiga BJ. Habibie menggelorakan ajakan untuk melakukan reaktualisasi nilai-nilai pancasila akibat perubahan-perubahan yang terjadi, baik di tingkat domestik, regional maupun global. “Beberapa perubahan yang kita alami”, tegas tokoh pembuka kran reformasi itu,” antara lain : (1) terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya; (2) perkembangan gagasan HAM (Hak Asasi Manusia) yang tidak diimbangi dengan kewajiban asasi manusia (KAM); (3) lonjakan pemanfiaatan teknologi informasi oleh masyarakat. Dengan terjadinya perubahan tersebut diperlukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar, kebelumberhasilan kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata bangsa Indonesia”.
 
Senada dengan pernyataan Presiden Yudhoyono dan Presiden ketiga Indonesia Habibie di atas, sebelum reformasi dan sesudahnya banyak ahli menggulirkan gagasan perlunya menafsir ulang Pancasila sebagai obat penawar bagi beragam per­soalan kebangsaan yang dihadapi Indonesia. Satu di antaranya apa yang digagas oleh Profesor Azyumardi Azra dengan gagasan revitalisasi Pancasila dengan menghangatkan kembali Pancasila sebagai haluan bersama bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun tidak cukup sampai di sini, komitmen ini harus dilanjutkan dengan tindakan nyata untuk mendekonstruksi Pendidikan Pancasila. Predikat Pancasila sebagai ideologi terbuka seharusnya dibarengi dengan pengajaran Pendidikan Pancasila melalui model-model pembelajaran dengan pendekatan kritis (critical thinking) bagi pengajar dan peserta didik. Bangsa Indonesia ha­rus beranjak dari sekadar menjadikan Pancasila sebagai sesuatu yang sudah jadi (taken for gran­ted). Sebaliknya, Pancasila harus diposisikan se­bagai sesuatu yang terbuka sepanjang masa un­tuk ditafsirkan dan dimaknai sepanjang situasi yang terus berubah.
 
Sebagai bangsa yang besar, rakyat Indone­sia harus merasa bangga dan percaya diri untuk menjadikan Pancasila yang lahir dari kawah kebudayaannya sebagai panduan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaannya. Pancasila harus segera dibumikan dari posisinya yang elitis bahkan nyaris dilupakan sepanjang era Reformasi ini. Pada masa awal gerakan reformasi kegelisahan terhadap aktualisasi Pancasila telah diungkapkan oleh cendekiawan Kuntowijoyo. Seperti diungkapkan Yudi Latif dalam karyanya tentang Pancasila, Negara Paripurna, pada 2001 Kuntowi­joyo memunculkan gagasan tentang “radikalisasi Pancasila” dalam arti revolusi gagasan untuk menjadikan Pancasila tegar, efektif, dan menjadi petunjuk bagaimana semestinya negara dijalankan dengan benar.
 
Radikalisasi Pancasila ala Kuntowijoyo secara operasional menawarkan lima langkah yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap Pancasila, yaitu : 1) mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara; 2) mengembangkan Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu; 3) mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antara sila dan korespondensi dengan realitas sosial; 4) Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan verlikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal; dan 5) menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.
 
Senada dengan Azra dan Kuntowijoyo, menurut Latif dewasa ini Pancasila masih jauh panggang dari api. Karenanya mendesak dilakukan rejuvenasi atas Pancasila dengan cara membumikan Pancasila sebagai pantulan cita-cita dan kehendak bersama, mengharuskan Pancasila hidup dalam realita, tidak hanya retorika atau verbalisme di pentas politik. Karena itu, tegas Latif, rejuvenasi Pancasila dilaku­kan dengan cara mengukuhkan kembali posisinya sebagai dasar falsafah negara, mengembangkannya ke dalam wacana ilmiah, mengupayakan konsistensinya de­ngan produk perundangan, berkoherensi antara sila dan berkorespondensi dengan realitas sosial, menjadikannya sebagai karya, kebanggaan dan komitmen bersama. Lebih lanjut Latif menawarkan gagasan apa yang ia sebut dengan istilah Revolusi Pancasila, yaitu suatu ikhtiar perubahan secara mendasar pada sistem sosial yang meliputi ranah material, mental dan politik yang berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila, sebagai upaya mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
 
Gagasan rejuvenasi Pancasila dan sejenisnya ini merupakan agenda nasional yang mendesak diwujudkan dan mengundang keterlibatan kalangan intelektual untuk berperan aktif, selain peran pemerintah yang harus membuka peluang seluas-luasnya bagi munculnya beragam tafsir kontekstual dan segar atas dasar negara Pancasila. Bersamaan dengan ini, pemerintah juga harus secara sungguh-sungguh dan konsekuen menjadikan Pancasila sebagai rujukan dan orientasi kebijakan pembangunan nasional. Dengan ungkapan lain, sebagai sebuah sistem nilai dalam kihidupan berbangsa dan bernegara yang digali dari kebudayaan dan pengalaman Indonesia, Pancasila harus ditempatkan sebagai cita-cita etis dan hukum dan juga berbagai etika berpolitik warga bangsa.
 
Sebagai etika politik, sila-sila Pancasila yang saling terkait harus menjadi orientasi praktik politik sehari-hari. Contohnya, Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mengandung prinsip spiritualitas harus bersinergi dengan prinsip Sila Kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” di mana cara-cara meraih kekuasaan politik dilakukan sebagai media untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan di dunla sebagai pesan universal semua agama.
 
Menjadikan Pancasila sebagai etika poli­tik dalam tata kclola negara, menurut budayawan Abdul Hadi W.M. adalah dengan menjadikan kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan, pertama, asas legalitas atau legitimasi hukum yang berlaku di NKRI yang berdasarkan Pancasila. Kedua, disahkan dan dijalankan secara demokratis. Ketiga, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral, sebagaimana dinyatakan oleh Mohammad Hatta bahwa negara harus berdasarkan moral ketuhanan dan kemanusiaan agar tidak terjerumus menjadi “negara kekuasaan” (machtsstaat). Parnyataan pendiri bangsa ini sangat kental dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi dan keadilan yang tertuang dalam sila-sila pada Pancasila.
 
Sebagai bagian integral dari kebudayaan Indonesia, Pancasila dengan sendirinya merupakan teks terbuka. Sebagai teks terbuka, Pancasila adalah ideologi terbuka. Menjadikan Pancasila sebagai teks tertutup melalui penunggalan penafsiran atasnya sama saja mengingkari hukum kebudayaan yang bersifat dinamis dan berubah sejalan dengan kehidupan manusia sebagai aktor pencipta kebudayaan. Indonesia dengan kebinekaannya adalah tempat bersemayam beragam kebudaya­an (etnik, bahasa, agama, dan sebagainya) di mana tiap masyarakat dengan adat istiadatnya mengalami dinamika sepanjang waktu. Dinamika pada akhirnya akan memengaruhi cara pandang mereka terhadap dasar negara Pancasila. Sepanjang cara pandang tersebut tidak berlawanan dengan nilai-nilai universal kemanusiaan dan prinsip persatuan dan kesatuan Indonesia, tafsiran baru atas dasar negara Pan­casila dapat dibenarkan. Sebagaimana paham agama dan ideologi dunia lainnya yang tidak kuasa terhadap dampak perubahan kebudayaan dan isu kemanusiaan global, Pancasila juga mengalami pengalaman serupa.
 
Sejalan dengan hukum perubahan ini, tidaklah wajar dan bahkan bertolak belakang dengan karakter Pancasila, jika tafsir atas Pancasila hanya dimonopoli oleh segelintir individu atau sekelompok masyarakat, Jika hal ini terulang kembali, ketidakpuasan, bahkan keterasingan warga negara Indonesia dari dasar negaranya niscaya akan terulang kembali seperti masa yang lalu. Manakala monopoli tafsir atas Pancasila terjadi, maka kecenderungan mencari alternatif pengganti Pancasila atau menciptakan tafsir parsial atas Pancasila sangatlah mungkin terjadi.
 
Bagian dari pengalaman masa lalu, yang menjadi tafsir atas Pancasila menjadi terbatas demi kepentingan kekuasaan, jangan sampai terulang kembali di era Reformasi ini. Untuk menghindari pembakuan dan pembekuan tafsir atas pancasila, negara harus memberikan peran seluas-luasnya kepada warga negara untuk mengkritisi praktik bernegara melalui prinsip-prinsip etika yang terdapat pada pancasila. Pada saat bersamaan, peluang memberikan keleluasaan terhadap munculnya beragam tafsir atas Pancasila di kalangan masyarakat harus dibuka seluas-luasnya sehingga upaya revitalisasi dan aktualisasi Pancasila dapat berjalan sinergis dengan proses demokratisasi. Revitalisasi atau upaya-upaya menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi mutlak dilakukan demi pengalaman pahit yang dialami dasar negara di masa lalu tidak terulang kembali. Seperti ditegaskan sejarawan Anhar Gonggong, bahwa di masa lalu Pancasila hanya ada dalam retorika, tetapi tidak ada dalam praksis.
 
Sejalan dengan upaya ini, revitalisasi Pancasila dapat juga dilakukan dalam dunia pendidikan secara umum. Pembelajaran Pancasila hendaknya dilakukan secara terus-menerus sebagai upaya proses internalisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui aktivitas beragam, tidak terbatas pada kegiatan di kelas dan seminar; sebaliknya dilakukan melalui cara-cara yang menyenangkan di luar kegiatan belajar mengajar. Hal yang lebih penting dari proses penanaman nilai-nilai Pan­casila adalah keteladanan kalangan pendidikan dan lingkungan peserta didik, dari aparat pemerintah hingga para pemimpin masyarakat. Jika selama ini pengajaran Pancasila dengan berbagai atributnya. Contohnya, Pancasila sebagai filsafat, etika politik, ideologi nasional, dan sebagainya, dilakukan melalui cara-cara indoktrinasi, sudah waktunya para pendidik mengenalkan Pancasila kepada peserta didik dengan cara-cara pembelajaran yang menempatkan peserta didik bukan sebagai target pembelajaran yang pasif; melainkan sebagai mitra dan subjek pembelajaran yang aktif, kolaboratif dan dinamis. Dalam perspektif pengajaran ini, para pen­didik (guru, dosen, narasumber) tidak lebih sebagai fasilitator dan inspirator bagi peserta didik untuk berpikir alternatif dan terbuka untuk melakukan refleksi kritis terhadap kandungan dan praktik sehari-hari nilai-nilai etika Pancasila.
 
Menunjang upaya edukatif di atas, menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dalam kehidupan bersama bangsa Indonesia adalah upaya lain yang harus disadari sepenuhnya oleh semua komponen bangsa. Keberuduun Pancasila bagi Indonesia adalah sebuah keharusan dan kearifan sejarah bagi keutuhan bangunan NKRI yang berlatar majemuk dalam banyak hal. Keragaman budaya dan letak geografis Indo­nesia yang dipisahkan oleh banyak sungai dan lautan meniscayakan para pendiri bangsa untuk mencari sebuah simpul yang mampu menjadi ikatan bersama semua anak bangsa. Kemajemukan Indonesia inilah yang menjadi sokoguru bagi karakter konstitusi dan dasar negara Indonesia. Zaman dan lingkungan pergaulan global boleh berubah, tetapi Indonesia harus tetap setia dengan karakternya yang majemuk.
 
Sekian dari informai ahli mengenai reaktualisasi pancasila, semoga tulisan informasi ahli mengenai reaktualisasi pancasila dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– A. Ubaedillah, 2015. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi. Yang Menerbitkan Prenada Media Group : Jakarta.
Gambar Revitalisasi Pancasila
Gambar Revitalisasi Pancasila