Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pendidikan Kewarganegaraan

Loading...

Pembahasan Mengenai Standar Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan dan Kompetensi Dasar Pendidikan Kewarganegaraan

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai standar kompetensi pendidikan kewarganegaraan dan kompetensi dasar pendidikan kewarganegaraan.
 
| Standar Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan |
 
Pengertian Standar Kompetensi adalah kualifikasi atau ukuran kemampuan dan kecakapan seseorang yang mencakup seperangkat pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dengan demikian, standar kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Edu­cation) adalah menjadi warga negara yang cerdas dan berkeadaban (Intelligent and Civilized Citizens). Civic intelligence menurut rumusan Massachussetts Institute of Technology Encyclopedia of Cognitive Sciences yang dikutip oleh Tilaar adalah “kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri, memilih dan mengembangkan lingkungannya.”
 
Lebih lanjut, Tilaar menyatakan bahwa inteligensi berkenaan dengan tiga ke­mampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu kemampuan adaptasi, konstruktif dan selektif. Dengan demikian, civic intelligence dirumuskan sebagai kemampuan seseorang untuk mengetahui dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat, serta mentransformasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Konsep Pendidikan Kewarganegaraan seperti inilah yang diharapkan mampu merespons kebutuhan masyarakat Indonesia abad ke-21.
 
| Kompetensi Dasar Pendidikan Kewarganegaraan |
 
Terdapat tiga kompetensi dasar atau sering disebut kompetensi minimal dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu :
Pertama, kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), yaitu kemampuan dan kecakapan mahasiswa untuk menjelaskan ruang lingkup materi Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education).
Kedua, kompetensi sikap kewarganegaraan (civic dispositions), yaitu kemampuan dan kecakapan mahasiswa yang terkait dengan kesadaran dan komitmen warga negara, antara lain komitmen menjadikan Pancasila dan demokrasi sebagai prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa di Indonesia, menjunjung kesetaraan gender, toleransi, kemajemukan dan komitmen untuk peduli serta terlibat dalam penyelesaian persoalan-persoalan warga negara yang terkait dengan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) serta memiliki komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi di lingkungannya;
Ketiga, kompetensi keterampilan kewarganegaraan (civic skills), yaitu kemampuan dan kecakapan mengartikulasikan keterampilan kewarganegaraan seperti kemampuan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan, maupun kemampuan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya.
Ketiga kompetensi tersebut merupakan tujuan pembelajaran (learning objectives) mata kuliah ini yang dielaborasikan melalui cara pembelajaran yang demokratis, partisipatif dan aktif (active learnings) sebagai upaya transfer pembelajaran  (transfer of learning), nilai (transfer of values), dan prinsip-prinsip (transfer of principles) demokrasi dan HAM yang merupakan prasyarat utama tumbuh kembangnya demokrasi dan masyarakat madani (civil society).
 
| Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) |
 
Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu untuk membangun karakter (character building) bangsa Indonesia yang antara lain : (a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa; dan (c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggung jawab.
 
Setelah mahasiswa mengikuti Pendidikan Kewarganegaraan ini diharapkan mereka akan menjadi warga negara Indonesia yang memiliki pengetahuan, sikap positif dan kemampuan untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat (agent of social changes), melakukan transfer of learning (proses pembelajaran diri), trans­fer of values (proses pengejawantahan nilai-nilai), dan transfer of principles (transfer prinsip-prinsip) Pancasila, demokrasi, HAM, Masyarakat Madani dan pencegahan korupsi dalam kehidupan nyata.
 
 
| Materi Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) |
 
Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan menguatnya kembali wacana revitalisasi atas Pancasila dan masih tingginya angka korupsi di Indonesia dewasa ini, terdapat tiga materi pokok Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) yaitu Pancasila, Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi. Ketiga materi pokok tersebut dielaborasikan ke dalam sembilan materi yang saling terkait satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi 11 bab materi selengkapnya adalah : (1) Pendahuluan tentang Pendidikan Kewarganegaraan; (2) Pancasila; (3) Identitas Nasional dan Globalisasi; (4) Demokrasi: Teori dan Praktik; (5) Konstitusi dan Tata Perundang-undangan In­donesia; (6) Negara; Agama dan Warga Negara; (7) Hak Asasi Manusia; (8) Otonomi Daerah; (9) Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih; (10) Pencegahan Korupsi, dan (11) Masyarakat Sipil (Civil Society).
 
Sekian dari informasi ahli mengenai standar kompetensi pendidikan kewarganegaraan dan kompetensi dasar pendidikan kewarganegaraan, semoga tulisan informasi ahli mengenai standar kompetensi pendidikan kewarganegaraan dan kompetensi dasar pendidikan kewarganegaraan dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– A. Ubaedillah, 2015. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi. Yang Menerbitkan Prenada Media Group : Jakarta.
Gambar Standar Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan, Kompetensi Dasar Pendidikan Kewarganegaraan
Gambar Standar Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan, Kompetensi Dasar Pendidikan Kewarganegaraan