Islam dan Demokrasi : Pro dan Kontra

Loading...
Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai islam dan demokrasi.
 
 
Wacana Islam dan Demokrasi merupakan salah satu tema yang tak pernah kering dibicarakan oleh kalangan ahli, baik di Barat maupun di negeri-negeri Muslim. Pro dan kontra mengenai apakah Islam dan demokrasi bisa saling mendukung atau sebaliknya telah berlangsung sejak awal abad ke 20 hingga saat ini. Perdebatan ini telah mewakili kelompok yang optimis dan pesimis, baik di kalangan ahli demokrasi Barat maupun intelektual Muslim mengenai hubungan Islam dan demokrasi yang makin kompleks. Di antara kalangan ahli yang pesimis diwakili oleh Larry Diamond, Juan J Linze, Seymour Martin Lipset yang menyimpulkan bahwa dunia Islam tidak memiliki prospek untuk menjadi demokratis serta tidak memiliki pengalaman de­mokrasi yang cukup andal. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Samuel P Hunting­ton yang meragukan Islam dapat berjalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang secara kultural lahir di Barat. Karena alasan inilah dunia Islam dipandang tidak menjadi bagian dari proses gelombang demokratisasi dunia. Sebaliknya, kelompok optimis berkesimpulan bahwa Islam dan demokrasi bisa saling bersinergi.
 
Kesimpulan para ahli kelompok pesimis tampaknya tidak terbukti jika mencermati perjalanan demokrasi di Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia. Keberhasilan Indonesia melaksanakan Pemilu langsung pada tahun 2004 dan 2009 yang berjalan damai telah menjadi bukti di hadapan dunia bahwa demokrasi dapat dipraktikkan di tengah masyarakat Muslim mayoritas. Keberhasilan ini telah menempatkan Indonesia sebagai negara paling demokratis urutan ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India.
 
Terkait dengan wacana Islam dan demokrasi, di kalangan pemikir Muslim terdapat dua arus pandangan yang berbeda : kelompok anti demokrasi dan pro demokrasi dengan variasi pandangan masing-masing. Bagi ulama konservatif menyimpulkan bahwa Islam dan demokrasi tidak bisa saling bekerja sama. Kesimpulan ini didasar oleh alasan-alasan : Pertama, bahwa dalam Islam kedaulatan mutlak adalah milik Allah semata. Mereka menilai bahwa kedaulatan di tangan rakyat dalam sistem demokrasi bertentangan dengan prinsip fundamental Islam ini. Kedua, di dalam Islam, hukum dijelaskan dan disebarkan oleh Allah, dan hukum Allah (syanah) tidak bisa digantikan oleh hukum yang dibuat oleh orang-orang terpilih dalam parlemen (anggota legislatif). Ketiga, konsep parlemen sebagai sumber hukum dianggap sebagai penghinaan terhadap kedaulatan Allah.
 
Sejalan dengan pandangan ulama konservatif ini, pemikir Islam Pakistan pertengahan abad ke 20 Abul ‘Ala Mawdudi mengutarakan adanya perbedaan antara agama (dien) demokrasi dan agama (dien) al-Islam. Agama demokrasi atau agama publik adalah identik dengan kedaulatan paling tinggi terletak pada ma­syarakat suatu negara, di mana mereka harus diatur oleh hukum yang mereka buat sendiri dan semua warga negara harus taat dan mengabdi kepada otoritas demo­krasi mereka. Konsep ini, menurut Mawdudi, berbeda dengan konsep agama Islam (Dien al-Islam) di mana ajaran pokoknya bahwa hanya Allah Sang Pemilik dunia dan Berdaulat atas umat manusia. Karenanya hanya Allah yang berhak ditaati dan disembah, dan semua urusan manusia harus bersumber dan sesuai dengan hukum Allah (syanah). Prinsip Islam bahwa hanya Allah sebagai pemegang otoritas paling tinggi memiliki satu tujuan, bukan yang lain, bahwa hanya perintah Allah yang harus mengatur dunia.
 
Dari pandangan doktriner ini berkembang menjadi kesimpulan bahwa Islam adalah sebuah sistem yang lengkap (kaffah), karenanya Islam dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda. Sebagai konsep yang lahir di Barat dan tidak lengkap, maka demokrasi menurut pendapat ini tidaklah tepat untuk dijadikan sebagai acuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara umat Islam. Dengan kata lain, karena Islam merupakan sistem politik yang mandiri (self-sufficient), maka Islam tidak dapat disubordinatkan ke dalam sistem demokrasi. Pandangan anti-demokrasi Mawdudi ini seirama dengan pandangan Kalim Siddiqui yang menyimpulkan bahwa seperti konsep nasionalisme, konsep demokrasi (kedaulatan di tangan rakyat), sosialisme (diktator kaum proletar), dan kapitalisme dengan paham ke- bebasan manusia (free will) adalah ideologi modern yang lahir dari sistem politik kafir (Barat). Dari pandangan ini, menurut John O Voll, beberapa pengamat non-Muslim seperti Elie Kedourie dan Bernard Lewis memahami akan kevakuman tradisi politik Islam dari ide ide mengenai pemilihan, perwakilan, hak pilih warga negara, lembaga politik yang diatur oleh undang-undang yang dihasilkan melalui parlemen, pelaksanaan hukum oleh lembaga yudikatif, dan pemisahan agama dan negara. Ide ide tersebut sama sekali asing dalam tradisi politik umat Islam.
 
Kesinisan serupa juga diungkapkan oleh Bernard Lewis yang menyimpulkan bahwa sejarah politik Islam sangat identik dengan kekuasaan perseorangan (autokrasi). Hal ini terjadi lantaran umat Islam tidak memiliki lembaga demokrasi seperti perwakilan, dewan perwakilan, pemerintahan kotapraja, kecuali kekuasaan para raja yang memiliki ketaatan absolut sebagai bagian dari kewajiban agama yang diwajibkan oleh hukum Tuhan. Dari pengalaman ini selama ribuan tahun terakhir pemikiran politik Islam didominasi oleh diktum “kekuasaan tiran juah lebih baik daripada anarki, dan manakala ia berkuasa, maka ketaatan kepadanya adalah hal yang wajib dilakukan”.
 
Berbeda dengan pandangan konservatif di atas, sejumlah pemikir dan tokoh Muslim modern seperti pemikir asal Tunisia Rashid Ghanoushi dan Presiden Iran Mohammad Khatami memiliki argumen kuat akan keserasian Islam dan de­mokrasi. Umumnya kelompok ini berpandangan bahwa Islam dapat mengambil manfaat dari sistem yang datang dari Barat ini. Dalam pandangan Ghanoushi, “Jika demokrasi diartikan sebagai model pemerintahan liberal yang lahir di Barat, yaitu sebuah sistem pemerintahan yang di mana warga negara memiliki kebebasan memilih perwakilan dan pemimpin mereka sebagai proses pergantian kekuasaan, sebagaimana halnya kebebasan dan HAM (Hak Asasi Manusia), maka bagi masyarakat Muslim tidak akan menjumpai alasan dalam agama mereka untuk menolak demokrasi…
 
Mencermati jalannya demokrasi, Khatami memprediksi tiga kemungkinan ke arah mana sebuah sistem demokrasi akan berjalan. Menurutnya, tiga kemungkin­an yang akan terjadi dengan demokrasi : demokrasi akan melahirkan sistem liberal, atau sistem sosialis atau sebuah demokrasi yang akan membuka diri terhadap masuknya nilai nilai agama ke dalam praktik pemerintahan, di mana Khatami menerima ke­mungkinan ketiga ini. Pandangan Khatami ini sesungguhnya mewakili pandangan umum di kalangan pemikir Islam terhadap demokrasi yang mereka nilai sedang mengalami kegersangan spiritual. Dalam konteks ini, Islam memiliki peluang besar untuk memadukan nilai nilai spiritual dan pemerintahannya dengan demokrasi.
 
Pandangan lain mengenai kesesuaian Islam dengan Demokrasi disuarakan oleh sejumlah Ulama al-Azhar. Melalui ilustrasi ayat ayat Al-Quran yang menggambarkan kehidupan sosial masyarakat Muslim awal, para ulama Azhar menyimpulkan bahwa gambaran ayat ayat tersebut merupakan prinsip prinsip di mana sistem politik Islam pada awal awal Islam begitu nyata, yang secara substansial memiliki karakter serupa dengan sistem demokrasi. Sistem politik Islam yang pernah ada mengakui kebebasan individu dan publik, melindungi setiap individu dan hartanya, dan mengembangan kebajikan-kebajikan publik (civic virtues). Menguatkan argumen ini, penulis Mesir Ahmad Syauqi al-Fanjari melakukan kompilasi daftar hak hak demokrasi dan kebebasan yang ia jumpai pada literatur literatur penting penu­lis Muslim pada masa awal Islam.
 
Pandangan keserasian Islam dan demokrasi dapat juga dijumpai pada pemikir Muslim kontemporer yang menyimpulkan bahwa doktrin Islam yang terdapat pada tradisi dan teks (Al-Quran) sangat kondusif dan menarik bagi pemikiran tentang demokrasi. Mereka meyakini bahwa masa keemasan kekuasaan Islam terjadi pada saat pembangunan struktur dan intelektual berlangsung sangat demokratis di dunia Islam silam. Bahkan pemikir Muslim seperti Ghanoushi yang memandang bahwa demokrasi yang tengah berlangsung saat ini yakni demokrasi parlementer yang plural merupak­an instrumen ideal bagi implementasi syariah Islam. Dalam hal ini, prinsip kedaulatan Tuhan dapat dijaga dengan argumentasi bahwa demokrasi menyediakan sebuah sistem yang menolak klaim kedaulatan tunggal individu maupun kelas. Bagi kelompok pemikir ini demokrasi adalah spi­rit dari sistem pemerintahan Islam, sekalipun mereka menolak asumsi asumsi filosofis demokrasi (Barat) mengenai kedaulatan manusia. Sedikit berbeda dengan pandangan ini, pendukung demokrasi Islam asal Mesir Abdelwahab El-Affendi mengatakan bahwa konsep tauhid (keesaan Allah) memerlukan sistem demokrasi. Hal ini dilandasi oleh prinsip yang terdapat dalam demokrasi bahwa semua manusia diciptakan sama, dan sistem apa pun yang menolak persamaan manusia adalah tidak islami.
 
Searah dengan pandangan di atas diungkapkan juga oleh tokoh cendekiawan Turki Fethullar Gulen. Mengenai hubungan Islam dengan demokrasi Gulen menekankan perbedaan antara keduanya. Dalam pandangan Gulen, Islam adalah wahyu sekaligus agama sakral, sedangkan demokrasi adalah sebuah model pemerintahan yang dibentuk oleh manusia. Karenanya tidak ada model tunggal pemerintahan dan Islam dapat mendukung beragam model pemerintahan. Gulen menegaskan bahwa Islam tidak pernah menawarkan sebuah model baku pemerintahan dan juga tidak berusaha untuk mendirikannya. Islam, sebaliknya kata Gulen, sangat berkepentingan untuk membangun prinsip prinsip fundamental yang bertujuan membangun karakter karakter umum pemerintahan, yang dalam realisasinya diserahkan kepada Muslim untuk menentukan suatu model dan bentuk pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
 
Masih dalam koridor kelompok pro demokrasi, terdapat pandangan di kalangan pemikir Muslim yang mengatakan bahwa Islam berbeda dengan demokrasi iika demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti dipahami dan dipraktikkan di negara negara Barat. Pandangan ini sepakat dengan pendapat tentang adanya prinsip prinsip demokrasi dalam Islam, tetapi mengakui adanya perbedaan antara Islam dan demokrasi. Menurut mereka, Islam merupakan sistem politik demokratis kalau demokrasi didefinisikan secara substantif, yaitu kedaulatan di tangan rakyat dan negara merupakan terjemahan dari kedaulatan rakyat tersebut. Dengan demikian, kesimpulan kelompok ini, demokrasi adalah konsep yang sejalan dengan Islam setelah diadakan penyesuaian penafsiran terhadap konsep demokrasi itu sendiri.
 
Memperkuat pandangan ini, muncul kesimpulan lain yang lebih substantif, yaitu bahwa Islam di dalam dirinya sudah demokratis tidak hanya karena ia mempunyai prinsip syura (musyawarah), tetapi juga karena adanya konsep ijtihad dan ijma (konsensus). Pandangan ini, seperti dinyatakan oleh pakar ilmu politik R. William Liddle dan Saiful Mujani, diwakili oleh demokrasi Indonesia dan beberapa negeri Muslim lain, karena demokrasi sudah menjadi bagian integral sistem pemerintahannya. Di antara tokoh Muslim yang mendukung pandangan ini, yaitu Fahmi Huwaidi, M. Husain Haekal, dan Muhammad Abduh. Di Indonesia diwakili oleh Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Amin Rais, dan Ahmad Syafi’i Ma’arif.
 
Penerimaan sejumlah negara Muslim terhadap demokrasi tidak berarti bahwa demokrasi dapat tumbuh dan berkembang secara otomatis. Bahkan yang terjadi adalah kebalikannya di mana negara negara Muslim justru merupakan negara yang tertinggal dalam berdemokrasi, sementara kehadiran rezim otoriter umumnya menjadi kecenderungan yang masih dominan.
 
Terdapat beberapa argumen teoretis yang bisa menjelaskan lambannya perkembangan demokrasi di dunia Islam. Pertama, pemahaman doktrinal, yaitu panda­ngan kaum Muslim yang menyimpulkan bahwa demokrasi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Untuk mengatasi hal itu perlu dikembangkan upaya reaktualisasi pemahaman keagamaan dalam rangka mencari titik temu antara ajaran Islam dengan konsep konsep politik yang lahir dari tradisi Barat, seperti de­mokrasi, civil society, multikulutralisme dan sebagainya.
 
Kedua, persoalan kultur. Demokrasi sebenarnya telah dicoba di negara-negara Muslim sejak paruh pertama abad dua puluh, tetapi gagal. Tampaknya, demokrasi tidak akan sukses pada masa masa mendatang, karena warisan kultural masyarakat Muslim sudah terbiasa dengan model pemerintahan autokrasi (raja) dan ketaatan absolut kepada pemimpin, baik pemimpin agama maupun penguasa, seperti yang disimpulkan oleh Lewis di atas. Pandangan ini melahirkan rekomendasi bahwa langkah yang sangat diperlukan adalah penjelasan kultural kenapa demokrasi tum­buh subur di Eropa, sementara di kawasan dunia Islam malah otoritarianisme yang berkembang.
 
Ketiga, lambatnya pertumbuhan demokrasi di dunia Islam tidak ada hubungan dengan teologi maupun kultur, melainkan lebih terkait dengan sifat alamiah de­mokrasi itu sendiri. Untuk membangun demokrasi diperlukan kesungguhan, kesabaran dan di atas segalanya adalah waktu. John Esposito dan John O. Voll adalah di antara tokoh yang optimis terhadap masa depan demokrasi di dunia Islam, meskipun Islam tidak memiliki tradisi kuat berdemokrasi. Tuntutan demokrasi yang tengah terjadi di sejumlah negara Muslim, seperti Mesir, Yaman, Suriah, Irak, Libia, Malaysia, Sudan dan bahkan Saudi Arabia menguatkan pandangan ini.
 
Dalam konteks demokrasi di Indonesia, peran partai politik nasional sangatlah penting. Demi nasib demokrasi Indonesia yang lebih baik, para kader dan tokoh partai politik harus melakukan politik bermartabat serta berorientasi kesejahteraan rakyat. Harapan yang sama ditujukan juga kepada kalangan tokoh organisasi sosial keagamaan. Dukungan mereka bagi demokrasi Indonesia diharapkan tecermin pada perilaku dan sikap toleran dan kesungguhan mereka dalam menyerukan nilai nilai inklusif dan integratif dari masing masing agama. Sebagai negara yang memiliki falsafah Pancasila, nilai nilai luhurnya dapat menjadi spirit atau roh bagi jasad demokrasi yang sedang berlangsung. Nilai nilai agama dan Pancasila dapat saling berkolaborasi untuk meminimalisasi akibat akibat negatif dari demokrasi yang sedang mencari bentuk idealnya di Indonesia.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai islam dan demokrasi, semoga tulisan informasi ahli mengenai islam dan demokrasi dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– A. Ubaedillah, 2015. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi. Yang Menerbitkan Prenada Media Group : Jakarta.
Gambar Islam dan Demokrasi
Gambar Islam dan Demokrasi