Norma Demokrasi dan Pilar Demokrasi

Loading...
Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai norma demokrasi dan pilar demokrasi.
 
 
Demokrasi tidak datang begitu saja dengan tiba-tiba dari langit. Demokrasi merupakan proses panjang melalui pembelajaran, pembiasaan dan pengamalan. Untuk tujuan ini dukungan sosial dan lingkungan demokratis ini mutlak dibutuhkan. Keberhasilan demokrasi ditunjukkan oleh sejauh mana demokrasi sebagai prinsip dan acuan hidup bersama antara warga negara dan di antara warga negara dengan negara dijalankan dan dipatuhi oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, menjadi de­mokratis membutuhkan norma dan rujukan praktis serta teoretis dari masyarakat yang telah maju dalam berdemokrasi. Menurut cendekiawan muslim Nurcholish Madjid, pandangan hidup demokratis dapat bersandar pada bahan-bahan yang telah berkembang, baik itu secara teoretis maupun pengalaman praktis di negara negara yang demokrasinya sudah mapan. Terdapat enam norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis. Keenam norma demokrasi tersebut yaitu :
 
Pertama, kesadaran akan pluralisme tidak hanya sebagai pengakuan pasif akan ke­nyataan masyarakat yang majemuk, namun juga berupa kesadaran atas kemajemukan yang menghendaki akan adanya tanggapan dan sikap positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Pengakuan akan kenyataan perbedaan ini merupakan bagian dari kewajiban warga negara dan negara yang harus diwujudkan di dalam sikap dan perilaku menghargai, serta mengakomodasi beragam pandangan dan sikap orang maupun kelompok lain agar menjaga dan melindungi hak orang lain untuk diakui keberadaannya. Jika norma tersebut dijalankan secara sadar dan konsekuen diharapkan akan dapat mencegah munculnya sikap dan pandangan hegemoni mayoritas dan tirani minoritas. Dalam konteks Indonesia, kenyataan alamiah kemajemukan Indonesia bisa dijadikan sebagai modal dasar bagi masa depan demokrasi Indonesia.
 
Kedua, kesadaran untuk bermusyawarah; makna dan semangat musyawarah ialah mengharuskan adanya keinsafan dan kedewasaan suatu warga negara yang secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan negosiasi dan kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas di dalam setiap keputusan bersama. Semangat musyawarah menuntut agar setiap orang dapat menerima kemungkinan terjadinya par­tial functioning of ideals, yaitu pandangan dasar bahwa belum lentil dan tak harus. Seluruh keinginan atau pikiran dari seseorang atau kelompok diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Konsekuensi dari prinsip ini yaitu kesediaan agar setiap orang maupun kelompok untuk menerima pandangan yang berbeda dari orang atau kelompok lain di dalam bentuk bentuk kompromi melalui jalan musyawarah yang berjalan secara seimbang dan aman.
 
Ketiga, cara haruslah sejalan dengan tujuan. Norma ini menekankan bahwa hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan de­ngan tujuan. Dengan kata lain, demokrasi pada hakikatnya tidak hanya sebatas pelaksanaan prosedur-prosedur demokrasi (Pemilu, suksesi kepemimpinan dan aturan mainnya), tetapi harus dilakukan secara santun dan beradab, yaitu me­lalui proses demokrasi yang dilakukan tanpa paksaan, tekanan dan ancaman dari, dan, oleh siapa pun, akan tetapi dilakukan secara sukarela, dialogis, dan saling menguntungkan. Unsur unsur ini yang nantinya melahirkan demokrasi yang substansial.
 
Keempat, norma kejujuran dalam pemufakatan. Suasana masyarakat demo­kratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat dalam mencapai kesepakatan yang memberi keuntungan bagi semua pihak. Karena itu, faktor ketulusan dalam usaha bersama mewujudkan tatanan sosial yang baik untuk semua warga negara merupakan hal yang sangat penting di dalam membangun tradisi demokrasi. Prinsip ini erat kaitannya dengan paham musya­warah seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Musyawarah yang benar dan baik hanya akan berlangsung apabila masing-masing pribadi atau kelompok memiliki pan­dangan positif terhadap perbedaan pendapat dan orang lain.
 
Kelima, kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban. Pengakuan akan kebebasan nurani (freedom of conscience), persamaan hak dan kewajiban bagi semua (egalitarianisme) merupakan norma demokrasi yang harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada iktikad baik orang dan kelompok lain (trust attitude). Norma ini akan berkembang dengan baik jika ditopang oleh pandangan positif dan optimis terhadap manusia. Sebaliknya, pandangan negatif dan pesimis terhadap manusia dengan mudah akan melahirkan sikap dan perilaku curiga dan tidak percaya kepada orang lain. Sikap dan perilaku tersebut akan sangat berpotensi melahirkan sikap enggan untuk saling terbuka, saling berbagi untuk kebaikan bersama atau un­tuk melakukan kompromi dengan pihak-pihak yang berbeda.
 
Keenam, trial and error (percobaan dan salah) dalam berdemokrasi. Demokra­si bukanlah sesuatu yang telah selesai dan siap saji, akan tetapi demokrasi merupakan sebuah proses tanpa henti. Dalam kerangka ini, demokrasi membutuhkan percobaan percobaan dan kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik berdemokrasi.
 
Dalam praktik pemerintahan yang dibangun berdasarkan prinsip demokrasi, terdapat beberapa pilar-pilar demokrasi sebagai indikator umum sdmah peme­rintahan demokrasi konstitusional. Pakar politik J Kristiadi menyebutkan sepuluh Pilar Demokrasi sebagai berikut : (1) kedaulatan rakyat; (2) pemerintahan ber­dasarkan persetujuan yang diperintah; (3) kekuasaan mayoritas (hasil Pemilu); (4) jaminan hak-hak minoritas; (5) jaminan HAM (Hak Asasi Manusia); (6) persamaan di depan hukum; (7) proses hukum yang berkeadilan; (8) pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi; (9) pluralisme sosial, ekonomi, dan politik; dan (10) dikembangkannya nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.
 
Dalam pelaksanaan norma demokrasi dan pilar demokrasi tersebut peran negara dan partisipasi masyarakat mutlak dibutuhkan. Sebagai negara yang masih tergolong baru di dalam pengalaman berdemokrasi, kesabaran semua pihak untuk melewati proses proses demokrasi ini akan sangat menentukan kematangan demokrasi Indonesia di masa yang akan datang. Bagaimanapun juga demokrasi sebagai sebuah sistem poli­tik telah dinilai oleh para ahli sebagai suatu sistem yang paling baik dari sistem sistem politik yang pernah ada di dunia. Di Indonesia sendiri, kehidupan demokrasi merupakan agenda pokok dan strategis yang diusung oleh gerakan reformasi pada tahun 1998, meski masih prematur, demokrasi terbukti telah banyak menghasilkan hal-hal positif bagi Indonesia yang majemuk.
 
Namun demikian, pelaksanaan kehidupan politik dan sosial yang demokratis tidak bisa dilepaskan dari peran penting pemerintah, warga negara dan wakil mereka di parlemen. Negara atau pemerintah harus konsisten menjaga prinsip dan pi­lar demokrasi agar tetap berjalan. Demikian juga warga negara dan organisasi ma­syarakat sipil lainnya dituntut untuk berperan aktif menjaga kebebasan sipil (civil liberties) yang bertanggung jawab. Peran organisasi masyarakat begitu penting tidak hanya dalam hal menjaga demokrasi dari manipulasi lembaga negara, tetapi juga ketika demokrasi disalah artikan dan disalah gunakan oleh kelompok masyarakat dengan tujuan untuk memaksakan penerapan aturan maupun hukum yang diyakininya terhadap kelompok lain maupun golongan minoritas.
 
Penodaan atas demokrasi dapat juga terjadi pada level elite politik di lembaga perwakilan rakyat. Itu sebabnya menjadi sangat penting, prinsip menjaga jaminan mayoritas hasil Pemilu untuk menghasilkan elite elite terbaik yang mampu menjaga hak-hak minoritas yang dilindungi oleh konstitusi yang juga harus secara bersama-sama dilakukan oleh negara maupun komponen masyarakat sipil. Hal ini tidak semata demi tegaknya prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga demi tetap terpeliharanya wibawa negara.
 
Keterlibatan warga negara sangatlah penting, utamanya pada saat negara tidak tegas atau cenderung membiarkan pelanggaran pelanggaran atas hak konstitusi warga negara baik dilakukan oleh pemerintah maupun kelompok warga negara atas kelompok yang lainnya. Hal yang lebih penting untuk dipegang oleh pemerintah dan masyarakat sipil yaitu komitmen memegang teguh prinsip anti-kekerasan dan anarki di dalam menjaga keberlangsungan norma dan pilar demokrasi.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai norma demokrasi dan pilar demokrasi, semoga tulisan informasi ahli mengenai mengenai norma demokrasi dan pilar demokrasi dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– A. Ubaedillah, 2015. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi. Yang Menerbitkan Prenada Media Group : Jakarta.
Gambar Norma Demokrasi dan Pilar Demokrasi
Gambar Norma Demokrasi dan Pilar Demokrasi