Loading...

Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai pengertian demokrasi menurut para ahli.
 
 
Secara Etimologis, Kata Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang merupakan bentukan dari dua kata demos (rakyat) dan cratein atau cratos (kedaulatan dan Kekuasaan). Perpaduan kata demos dan cratein atau cratos ini membentuk kata demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat (government of the people) yang dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan diberlakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas.
 
Menurut Josep A Schmitter, Pengertian Demokrasi adalah suatu perencanaan yang institusional di dalam mencapai keputusan politik yang dimana setiap individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
 
Sidney Hook menjelaskan bahwa Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dimana keputusan keputusannya yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan atas kesepakatan dari mayoritas yang diberikan secara bebas dari warga negara dewasa.
 
Pengertian Demokrasi menurut Philipp C Shmitter adalah suatu sistem pemerintahan yang pemerintahnya dimintai tanggung jawab atas tindakan tindakan yang dilakukannya di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui proses kompetisi dan kerja sama dengan wakil wakil mereka yang sudah terpilih.
 
Henry B Mayo menggambarkan pengertian demokrasi yang hampir senada dengan pandangan Philipp. Menurut Henry, Demokrasi ialah sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan oleh dasar mayoritas dari wakil wakil rakyat yang kemudian diawasi secara efektif oleh rakyat di dalam pemilihan pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip prinsip politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
 
Dari beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa Hakikat demokrasi yaitu sebuah proses bernegara yang bertumpu pada peran utama dari rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan. Dengan demikian, pemerintah demokrasi adalah pemerintah yang meliputi tiga hal mendasar, yaitu : pemerintahan dari rakyat (government of the people), pemerintahan oleh rakyat (government by the people), dan pemerintahan untuk rakyat (government for the people). Implementasi ketiga prinsip demokrasi ini dapat dilakukan sebagai berikut :
1. Pemerintahan dari rakyat (government of the people) berarti bahwa suatu pemerintahan yang sah yaitu pemerintahan yang telah mendapatkan pengakuan dan dukungan dari mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi (pemilihan umum). Pengakuan dan dukungan dari rakyat bagi suatu pemerintahan menjadi sangat penting, karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.
2. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people) mengandung arti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan dari pribadi elite negara atau elite birokrasi. Selain pengertian ini, unsur kedua ini mengandung arti bahwa di dalam menjalankan kekuasannya, dalam hal ini pemerintah berada dalam pengawasan rakyat (social control). Pengawasan dapat dilakukan oleh rakyat secara langsung maupun tidak langsung melalu para wakilnya di parlemen. Dengan adanya pengawasan ini, ambisi otoritarianisme para wakil rakyat di parlemen dapat dihindari.
3. Pemerintah untuk rakyat (government for the people) mengandung arti bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dilaksanakan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan sebagai landasan utama kebijakan dari sebuah pemerintahan yang demokratis.
 
Demi terciptanya proses demokrasi setelah terbentuknya suatu pemerintahan demokratis yaitu melalui mekanisme pemilu demokratis, negara berkewajiban membuka saluran saluran demokrasi. Selain saluran demokrasi formal lewat DPR dan partai politik, pemerintah yang demokratis berkewajiban untuk menyediakan dan menjaga saluran saluran demokrasi nonformal. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas umum atau ruang publik (public sphere) sebagai sarana interaksi sosial, seperti radio dan televisi, taman dan lain lain. Saluran nonformal itu penting untuk mendapat masukan dan kritik dari warga negara di dalam rangka terjadinya kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Sarana publik ini dapat dipergunakan oleh semua warga negara untuk dapat menyalurkan pendapatnya secara bebas dan aman. Rasa aman di dalam menyalurkan sikap dan pendapat harus dijamin oleh negara melalui Undang Undang yang dijalankan oleh aparatur negara secara adil.
 
Hal lainnya yang menunjang kebebasan berekspresi dan berorganisasi yaitu dukungan dari pemerintah pada kebebasan pers yang bertanggung jawab. Pers bebas bertanggung jawab merupakan sistem pers dengan pemberitaan yang objektif dan seimbang, serta tersedianya jalur dan mekanisme hukum bagi setiap warga negara yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan surat kabar yang dipublikasikan.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai pengertian demokrasi menurut para ahli, semoga tulisan informasi ahli mengenai pengertian demokrasi menurut para ahli dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– A. Ubaedillah, 2015. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi. Yang Menerbitkan Prenada Media Group : Jakarta.
Gambar Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli

Gambar Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli

 
Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli | ali samiun |