Loading...

Pengertian Pancasila dan Sejarah Perumusannya

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai pengertian pancasila dan sejarah perumusan pancasila.
 
 
Pengertian Pancasila adalah sebuah hasil ijtihad para pendiri bangsa Indonesia dalam rangka mengompromikan beragam pemikiran dan nilai nilai dunia dengan nilai dan pandangan lokal Indonesia. Sikap bersedia untuk mengimpromikan dan mempertemukan beragam pemikiran dan pandangan ini merupakan karakter khas bangsa Indonesia yang selalu bersikap moderat, terampil memadukan ide dan nilai luar (agama maupun ideologi) dengan nilai dan tradisi lokal Nusantara. Sikap moderasi inilah tertuang secara tegas pada kelima sila Pancasila.
 
Pancasila terdiri dari dua kata, panca artinya “lima” dan sila artinya “dasar”. Secara harfiah, Pancasila memiliki pengertian “dasar yang memiliki lima unsur.” Banyak ahli menyimpulkan bahwa Pancasila adalah cerminan dari perjalanan bu­daya dan karakter bangsa Indonesia yang telah berlangsung selama berabad-abad lampau. Dengan ungkapan lain, Pancasila bukan sesuatu yang asing bagi bangsa Indonesia. Menurut Kaelan, kata Pancasila sudah dijumpai pada kepustakaan Bud­dha yang berisi tentang prinsip-prinsip moral yang harus ditaati oleh masyarakat. Masuknya agama Hindu-Buddha dari India ke Nusantara pada akhirnya membawa nilai-nilai tersebut ke dalam budaya setempat, utamanya pada waktu kekuasaan Majapahit. Pada era Raja Hayam Wuruk dan Maja Patih Gajah Mada, kata Panca­sila yang berasal dari India ini sudah dapat dijumpai pada kitab Negarakertagama.
 
Menurut Abdul Hadi W.M., hubungan Pancasila dengan ajaran etika agama agama yang ada di dunia Melayu, khususnya Islam sangatlah kental. Pepatah Melayu “mint bcrsandi syarak, syarak bersandi kitabullah” (adat kebiasaan Melayu bersandar pada syariat dan syariat bersandar pada kitabullah) menyiratkan keselarasan Pancasila dengan Islam, karena sila-sila pada Pancasila merupakan hasil pcnggalian dari budaya beragam etnik Nusantara (Aceh, Minangkabau, Jawa, Sunda, Madura, Bugis, Makassar, Banjar, dan sebagainya) yang memeluk Islam. Jauh sebelum Iahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, jelas Abdul Hadi, uraian kitab Tajus Salatin karya Bukhari al-Jauhari tentang etika politik tampak selaras dengan prinsip-prinsip etika politik dan ketatanegaraan yang tertuang dalam kandungan sila-sila Pancasila.
 
Secara historis, munculnya Pancasila tidak bisa dilepaskan dari situasi perjuangan bangsa Indonesia menjelang kemerdekaan. Keinginan lepas dari belenggu penjajahan asing dan belenggu pemikiran ideologi dunia saat itu, yakni liberalisme dan komunisme, para tokoh bangsa antara lain Soekarno dengan sungguh-sungguh menggali nilai-nilai dari negerinya sendiri yang akan dijadikan panduan dan dasar bagi Indonesia merdeka. Panduan dan dasar negara Indonesia, Menurut Soekarno, mestilah bukan meminjam dari unsur-unsur asing yang tidak sepenuhnya sesuai dengan jati diri bangsa, tetapi harus digali dari rahim kebudayaan Indonesia sendiri. Tanpa nilai nilai yang tumbuh dan berkembang di tanah kelahirannya, tegas Soekarno, akan sulit bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita kemerdekaannya. Suasana kebatinan ingin lepas dari dua kungkungan inilah Pancasila seyogianya diposisikan, sehingga keinginan-keinginan sebagia pihak yang hendak membawa Indonesia ke arah tatanan demokrasi liberal maupun sosialisme dapat diingatkan kembali pada konteks sejarah lahirnya Pancasila yang berusaha menggabungkan segala kebaikan yang terdapat pada ideologi dan pemikiran asing. Upaya sungguh-sungguh ini terbukti mendapatkan apresiasi setidaknya dari tokoh filsuf Inggris Bertrand Russel seperti dinyatakan Latif bahwa Pancasila merupakan sintesis kreatif antara Declaration of American Independence (yang merepresentasikan ideologi demokrasi kapitalis) dengan Manifesto Komunis (yang merepresentasikan ideologi komunis).
 
Gagasan Pancasila dibahas untuk pertama kali di dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), salah seorang peserta sidang Dr. Radjiman Widyodiningrat melontarkan gagasan tentang rumusan sebuah dasar negara bagi Indonesia yang akan dibentuk. Merespons gagasan itu sejumlah tokoh pergerakan nasional, antara lain Mohammad Yamin, Prof. Seopomo dan Soekarno masing-masing menguraikan buah pikiran mereka tentang dasar negara pada perhelatan resmi tersebut.
 
Pada persidangan pertama BPUPKI 29 mei 1945, Mr. Mohammad Yamin dalam pidatonya mengusulkan pemikirannya mengenai dasar negara yang mencerminkan lima asas dasar negara Indonesia Merdeka. Kelima asas usulan Mr. Yamin ini, yaitu : 1) Peri Kebangsaan, 2) Peri Kemanusiaan, 3) Peri Ketuhanan, 4) Peri Kerakyatan dan 5) Kesejahteraan Rakyat. Kelima asas yang diuraikan Mr. Yamin secara lisan tersebut kemudian disarikan secara tertulis dalam bentuk rancangan konstitusi atau UUD Republik Indonesia, sebagai berikut :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kebangsaan persatuan Indonesia.
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 
Dalam persidangan BPUPKI, masalah hubungan antara agama dan negara menjadi salah satu perdebatan yang sangat dinamis di antara para peserta yang hadir. Secara garis besar, peserta perhelatan nasional itu dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok: nasionalis sekuler dan nasionalis Islam. Merespons keinginan nasionalis Islam yang mengusulkan menjadikan Islam sebagai dasar negara In­donesia merdeka, pada 31 Mei 1945 Prof. Soepomo menjabarkan tehtang gagasan negara Islam dan gagasan negara yang berdasarkan cita-cita luhur dari agama Is­lam. Menurut pengusul konsep negara kebangsaan ini, dalam negara yang tersusun sebagai negara Islam, negara tidak bisa dipisahkan dari agama. Negara dan agama adalah satu, bersatu padu dan hukum syariat itu dianggap sebagai perintah Tuhan untuk menjadi dasar di dalam bernegara. Soepomo lalu menganjurkan agar Negara Indonesia tidak menjadi Negara Islam, tetapi menjadi “negara yang memakan dasar moral yang luhur yang dianjurkan juga oleh agama Islam”. Alasan Soepomo inilah yang menjadi argumen kesediaan kalangan nasionalis Islam untuk menerima usulan penggantian “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa” di dalam Pancasila, sebagaimana akan dijelaskan kemudian.
 
Alasan Soepomo inilah yang menurut Budayawan Abdul Hadi dapat diterima oleh kalangan nasionalis Islam yang mengusung ide negara Islam. Prinsip Ketuhan­an Yang Maha Esa dinilai tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam dan prinsip moral pendirian negara dalam ajaran Islam. Pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno pada gilirannya menyampaikan pidato tentang dasar negara dengan menguraikan lima unsur dasar negara. Untuk yang pertama kalinya Soekarno mengusulkan lima unsur dasar negara yang ia beri nama Pan­casila. Bersandar pada usulannya ini, banyak ahli menyimpulkan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Kelima unsur uraian Soekarno adalah :
1. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan.
3. Mufakat atau Demokrasi.
4. Kesajteraan Sosial.
5. Ketuhanan yang Berkebudayaan.
 
Kelima prinsip dasar negara tersebut kemudian diringkas Soekarno menjadi Trisila (tiga dasar), yaitu: (1) sosionasionalisme (kebangsaan); (2) sosiodemokrasi mufakat); dan (3) ketuhanan. Tak cukup hingga di sini, ketiga sila ini disarikan lagi oleh Soekarno menjadi satu sila (Ekasila) yakni, gotong royong. Tiga minggu berselang setelah pidato Soekarno 1 Juni tentang Pancasila, pada 22 Juni 1945 sembilan tokoh pergerakan nasional yang tergabung dalam Panitia Sembilan diberi mandat untuk merumuskan beragam usulan dan pandangan yang telah dikemukakan oleh para tokoh pergerakan nasional. Kesembilan anggota ini antara lain : Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikoesno Tjokro Soejoso, Abdul kahar Muzakkar, Haji Agus Salim, Mr. Achmad Soebardjo, K.H. Wachid Hasjim, dan Mr. Yamin. Setelah membahas beragam usulan tentang dasar negara Indonesia merdeka pada sidang-sidang sebelumnya, Panitia Sembilan akhirnya berhasil menyusun sebuah piagam yang kemudian dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta”. Dalam Piagam Jakarta ini dirumuskan butir-butir Pancasila sebagai berikut :
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusia yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 
Sehari setelah proklamasi, momentum yang tidak kalah pentingnya terjadi pada rumusan Pancasila. Terjadi perubahan penting di dalam Piagam Jakarta, sila pertama di Piagam Jakarta sempat menjadi “perbincangan” dan peran umat Islam sangatlah signifikan sebagai kelompok mayoritas dalam perubahan uraian sila pertama Pancasila tersebut. Adalah tokoh proklamator Mohammad Hatta yang berinisiatif mengundang sejumlah tokoh Islam untuk bersama-sama merumuskan kembali butir sila pertama Pancasila Di antara tokoh Islam representatif yang hadir pada saat itu adalah Ketua Muhammadiyah periode 1944-1953 Ki Bagus Hadikusumo, didampingi Muhammad Hasan dan Kahar Muzakkar. Hajrianto Y. Tohari menyebutkan pada saat itulah terjadi perubahan rumusan sila pertama di Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan yang Maha Esa.
 
Secara terminologis, eksistensi Pancasila tidak dapat dipisahkan dari situasi menjelang lahirnya negara Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Sebagai konsekuensi dari lahirnya Indonesia yang membutuhkan alat-alat kelengkapan sebagai negara yang berdaulat, maka kehadiran Pancasila diikuti pula oleh kelahiran konstitusi UUD 1945. Sehari setelah Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, pada 18 Agustus 1945 sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Pancasila dan Undang-undang dasar negara Indonesia yang disebut dengan Undang Undang Dasar 45. Pengesahan UUD ’45 ini meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Melakukan beberapa perubahan pada rumusan Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai Pembukaan UUD ’45.
2. Menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima Badan Penyidik pada 17 Juli 1945, setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan de­ngan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945.
3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Pertama.
4. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia sebagai Badan Musyarawarah Darurat.
 
Berdasarkan pengesahan tersebut, susunan UUD ’45 kemudian dibagi menjadi dua bagian : bagian pembukaan dan bagian pasal yang terdiri dari 37 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri dari 4 pasal dan 1 aturan tambahan yang terdiri atas 2 ayat. Pada bagian pembukaan konstitusi UUD ’45 inilah kelima sila pada Pancasila tercantum sebagai berikut :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai pengertian pancasila dan sejarah perumusan pancasila, semoga tulisan informasi ahli mengenai pengertian pancasila dan sejarah perumusan pancasila dapat bermanfaat.
 
Sumber : Tulisan Informasi Ahli :
– A. Ubaedillah, 2015. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi. Yang Menerbitkan Prenada Media Group : Jakarta.
Gambar Pengertian Pancasila dan Sejarah Perumusan Pancasila

Gambar Pengertian Pancasila dan Sejarah Perumusan Pancasila

 
Pengertian Pancasila dan Sejarah Perumusannya | ali samiun |