Perubahan Konstitusi di Indonesia

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai perubahan konstitusi di Indonesia.
 
 
Sistem ketatanegaraan modern mengisyaratkan dua model perubahan kon­stitusi, yaitu renewal (pembaruan) dan amendemen (perubahan). Renewal merupakan sistem perubahan konstitusi dengan model perubahan secara keseluruhan, sehingga yang diberlakukan ialah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Di antara negara yang menganut sistem ini antara lain : Belanda, Jerman, dan Perancis. Adapun, amendemen adalah perubahan konstitusi yang apabila suatu konstitusi diubah, konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain, perubahan pada model amendemen tidak terjadi secara keseluruhan bagian dalam konstitusi asli, sehingga hasil dari amendemen tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai kon­stitusi awal. Negara yang menganut sistem ini yaitu negara Amerika Serikat termasuk juga Indonesia dengan pengalaman telah empat kali melakukan amendemen UUD.
 
Menurut Budiardjo, terdapat empat macam prosedur di dalam perubahan konstitusi, baik dalam model renewal (pembaruan) dan amendemen, yaitu:
1. Sidang badan legislatif yang ditambah beberapa syarat, contohnya dapat ditetapkan kuorum agar sidang yang dibicarakan mengenai usul perubahan UUD dan minimum jumlah anggota badan legislatif atau menerimanya.
2. Referendum, pengambilan keputusan dengan menolak atau menerima usulan perubahan UU.
3. Negara-negara bagian dalam negara federal (contohnya, Amerika Serikat, 3/4 dari 50 negara negara bagian diharuskan untuk menyetujui).
4. Perubahan yang dilakukan di dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh lembaga khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.
 
 
Dalam perubahan keempat UUD 1945 diatur mengenai tata cara perubahan UU. Bersandar pada Pasal 37 UUD 1945 menyatakan bahwa :
1. Usul perubahan pasal pasal pada UUD dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang kurangnya 1/3 jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan bagiannya secara jelas yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permu­syawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan de­ngan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen ditambah dengan satu ang­gota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 
Wacana perubahan UUD 1945 mulai sering dibicarakan seiring dengan perkembangan politik pasca Orde Baru. Sebagian kalangan menghendaki perubahan total UUD 1945 dengan cara membuat konstitusi yang baru. Menurut kelompok ini, UUD 1945 dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan politik dan perkembangan ketatanegaraan di In­donesia, sehingga dibutuhkan konstitusi baru sebagai pengganti UUD 1945. Adapun sebagian dari kelompok lainnya berpendapat bahwa UUD 1945 masih relevan dengan perkembangan politik Indonesia dan oleh karena itu harus dipertahankan dengan melakukan amendemen pada pasal-pasal tertentu yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial-politik dewasa ini.
 
Pendapat kelompok yang terakhir ini didasarkan pada pandangan bahwa di dalam UUD 1945 terdapat Pembukaan, jika UUD 1945 diubah akan mengakibatkan terjadinya perubahan konsensus politik yang disepakati oleh para pendiri bangsa (founding fathers). Lebih dari sekadar perubahan kesepakatan nasional, perubahan UUD 1945 akan mengakibatkan pada pembubaran NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
 
Dalam sejarah konstitusi Indonesia, beberapa kali terjadi perubahan (amendemen) atas UUD 1945. Sejak Proklamasi pada tahun 1945, telah terjadi perubahan perubahan atas UUD negara Indonesia, yaitu :
a. UUD 1945 (tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember tahun 1949).
b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai tanggal 17 Agustus tahun 1950).
c. UUDS Republik Indonesia 1950 (tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai tanggal 5 Juli tahun 1959).
d. UUD 1945 (tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai tanggal 19 Oktober tahun 1999).
e. UUD 1945 dan Perubahan 1 (tanggal 19 Oktober tahun 1999 sampai tanggal 18 Agustus tahun 2000).
f. UUD 1945 dan Perubahan 1 dan 2 (tanggal 18 Agustus tahun 2000 sampai tanggal 9 No­vember tahun 2001).
g. UUD 1945 dan Perubahan 1, 2, dan 3 (tanggal 9 November tahun 2001 sampai tanggal 10 Agustus tahun 2002).
h. UUD 1945 dan Perubahan 1, 2, 3, dan 4 (tanggal 10 Agustus tahun 2002).
 
Sekian dari informasi ahli mengenai perubahan konstitusi di Indonesia, semoga tulisan informasi ahli mengenai perubahan konstitusi di Indonesia dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– A. Ubaedillah, 2015. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi. Yang Menerbitkan Prenada Media Group : Jakarta.
Gambar Perubahan Konstitusi di Indonesia

Gambar Perubahan Konstitusi di Indonesia

 
Perubahan Konstitusi di Indonesia | ali samiun |