Sejarah Demokrasi Di Dunia

Loading...
Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai sejarah demokrasi di dunia.
 
 
Sejarah demokrasi di dunia dimulai dari Konsep demokrasi yang lahir dari tradisi pemikiran Yunani mengenai hubungan ne­gara dan hukum, yang dipraktikkan pada abad ke 6 SM (Sebelum Masehi) sampai abad ke 4 M (Masehi). Demokrasi yang dipraktikkan pada masa tersebut berbentuk demokrasi langsung, yang di mana hak rakyat untuk membuat keputusan politik ini dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara dengan didasarkan pada prosedur mayoritas. Demokrasi langsung tersebut berjalan secara efektif karena negara kota (city state) Yunani Kuno yang merupakan sebuah kawasan politik yang kecil, sebuah wilayah yang memiliki jumlah penduduk tidak lebih dari 300.000 orang. Cara berdemokrasi yang unik dari demokrasi Yunani tersebut ternyata hanya dinikmati kalangan tertentu yaitu warga negara resmi. Sementara ma­syarakat yang berstatus budak, pedagang asing, anak anak dan perempuan tidak dapat menikmati demokrasi.
 
Dalam Sejarah demokrasi di dunia, Demokrasi Yunani Kuno berakhir pada Abad Pertengahan. Pada masa tersebut ma­syarakat Yunani berubah menjadi masyarakat feodal yang ditandai dengan kehidupan keagamaan yang terpusat pada Paus dan pejabat agama dengan kehidupan poli­tik yang diwarnai dengan perebutan kekuasaan yang terjadi di kalangan para bangsawan.
 
Demokrasi kembali tumbuh di Eropa menjelang akhir Abad Pertengahan, ditandai oleh lahirnya Magna Charta (Piagam Besar) di Inggris yang menjadikannya sebagai sejarah demokrasi di dunia. Magna Charta adalah suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dengan Raja John. Di Dalam Magna Charta ditegaskan bahwa raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan hak khusus bawahannya. Terdapat dua hal yang sangat mendasar pada Piagam ini: yang pertama, adanya pembatasan kekuasaan raja; yang kedua, HAM (Hak Asasi Manusia) lebih penting daripada kedaulatan raja.
 
Momentum lainnya yang menandakan sejarah demokrasi di dunia, yaitu kemunculan kembali demokrasi di Eropa dengan renaissance (gerakan pencerahan) dan reformasi. Renaissance adalah gerakan yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno. Sebagian ahli, salah satunya sejarawan Philip K. Hitti, Philip menyatakan bahwa gerakan pencerahan di Barat merupakan suatu buah dari kontak Eropa dengan dunia Islam yang ketika itu sedang berada pada puncak kejayaan peradaban dan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan Islam ini pada masa tersebut, seperti halnya Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, al-Razi, Umar Khayam, al- Kindi dan al-Khawarizmi tidak saja berhasil mengembangkan pengetahuan Parsi Kuno dan warisan Yunani Kuno, akan tetapi juga berhasil menjadikan temuan mereka sesuai dengan alam pikiran Yunani. Pemuliaan ilmuwan Muslim terhadap kemampuan akal ternyata telah berpengaruh terhadap bangkit kembalinya tuntutan demokrasi di masyarakat Barat. Dengan demikian, rasionalitas Islam memberikan sumbangan yang tidak sedikit terhadap kemunculan kembali tradisi berdemokrasi di Yunani.
 
Dalam sejarah demokrasi di dunia, Gerakan reformasi menjadi penyebab lain kembalinya tradisi demokrasi di Barat, setelah pernah tenggelam pada Abad Pertengahan. Gerakan Reformasi adalah gerakan revolusi agama di Eropa pada abad ke 16. Tujuan gerakan reformasi ini yaitu gerakan kritis terhadap kebekuan doktrin gereja. Selanjutnya, gerakan reformasi tersebut dikenal dengan nama gerakan Protestanisme Amerika. Gerakan ini dimotori oleh Martin Luther King yang menyerukan akan kebebasan berpikir dan bertindak. Gerakan kritis yang dilakukan terhadap kejumudan gereja dan monarki absolut bertumpu pada rasionalitas yang berdasar pada hukum alam dan kontrak sosial (social contract dan natural law). Salah satu asas di dalam prinsip hukum alam itu yaitu pandangan bahwa dunia ini dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam (natural law) yang mengandung prinsip prinsip keadilan yang bersifat universal, berlaku untuk semua waktu dan semua orang, baik raja, bangsawan maupun rakyat jelata. Unsur universalitas hukum alam ini pada akhirnya mempengaruhi kehidupan politik di Eropa. Politik tidak lagi didasarkan pada kepatuhan absolut dari rakyat kepada raja, akan tetapi berdasarkan perjanjian (social contract) yang mengikat kedua belah pihak.
 
Lahirnya istilah kontrak sosial antara yang berkuasa dan yang dikuasai tidak terlepas dari dua filsuf Eropa, yaitu John Locke dari Inggris dan Montesquieu dari Perancis. Pemikiran kedua tokoh ini telah mempengaruhi ide dan gagasan pemerintah demokra­si. Menurut John Locke, hak hak politik rakyat mencakup hak atas hidup, hak kepemilikan dan kebebasan. Sedangkan menurut Montesquieu, sistem pokok yang dapat menjamin hak hak politik tersebut ialah melalui prinsip trias politica. Trias Politica adalah suatu sistem pemisahan kekuasaan di dalam negara menjadi tiga bentuk kekuasaan : kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Masing masing dari ketiga unsur kekuasaan ini harus dipegang oleh organ tersendiri secara merdeka.
 
Gagasan demokrasi dari kedua filsuf Eropa itu pada akhirnya mempengaruhi kelahiran konsep konstitusi demokrasi Barat yang menjadikannya sejarah demokrasi di dunia. Konstitusi demokrasi yang bersandarkan pada trias politica ini selanjutnya berakibat pada munculnya konsep wel­fare state yaitu konsep negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan yang pada intinya merupakan suatu konsep pemerintahan yang mengutamakan kinerjanya pada peningkatan kesejahteraan warga negaranya.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai sejarah demokrasi di dunia, semoga tulisan informasi ahli mengenai demokrasi di dunia.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– A. Ubaedillah, 2015. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi. Yang Menerbitkan Prenada Media Group : Jakarta.
Gambar Sejarah Demokrasi Di Dunia
Gambar Sejarah Demokrasi Di Dunia