Sejarah Demokrasi Di Indonesia

Loading...
Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai sejarah demokrasi di Indonesia.
 
 
Sejarah Demokrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam empat periode : periode 1945-1959, periode 1959-1965, periode 1965-1998, dan periode pasca Orde Baru.
 
1. Sejarah Demokrasi di Indonesia Periode Tahun 1945 Sampai Tahun 1959
Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan Demokrasi Parlementer. Sistem demokrasi parlementer mulai diberlakukan sebulan sesudah kemerdekaan diproklamasikan. Namun model demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indone­sia. Lemahnya budaya berdemokrasi masyarakat Indonesia untuk mempraktikkan demokrasi model Barat, telah memberi peluang yang sangat besar kepada partai partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial politik.
 
Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan sistem Demokrasi Parlemen­ter, yang pada akhirnya melahirkan fragmentasi politik berdasarkan afiliasi agama dan kesukuan. Pemerintahan yang berbasis pada koalisi politik di masa ini tidak mampu bertahan lama, koalisi yang dibangun sangat mudah retak. Hal ini menimbulkan destabilisasi politik nasional yang mengancam integrasi nasional yang sedang dibangun. Persaingan tidak sehat antara faksi faksi politik dan pemberontakan daerah terhadap pemerintah pusat malah mengancam berjalannya demokrasi itu sendiri.
 
Faktor-faktor disintegratif di atas, ditambah dengan kegagalan partai partai di dalam Majelis Konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk undang-undang dasar baru, mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, yang menegaskan bahwa berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, masa demokrasi berdasarkan sis­tem parlementer berakhir dan digantikan oleh Demokrasi Terpimpin (Guided Demo­cracy) yang memposisikan Presiden Soekarno sebagai pusat kekuasaan negara.
 
 
2. Sejarah Demokrasi di Indonesia Periode Tahun 1959 Sampai Tahun 1965
Periode demokrasi ini dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin (Guided Democra­cy). Ciri-ciri demokrasi terpimpin yaitu dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) dalam panggung politik national. Hal ini dikarenakan oleh lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan politik melalui pembentukan kepemimpinan personal yang kuat. Meskipun UUD 1945 memberi peluang seorang presiden untuk memimpin pemerintahan selama lima tahun, namun ketetapan MPRS No. 111 tahun 1963 mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dengan lahirnya kete­tapan MPRS ini secara otomatis telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun sebagaimana ketetapan UUD 1945 yang telah ditetapkan.
 
Kepemimpinan Presiden Soekarno tanpa batas ini terbukti melahirkan kebijakan dan tindakan yang menyimpang dari ketentuan ketentuan UUD 1945. Contohnya, pada tahun 1960 Presiden Soekarno membubarkan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) hasil pemilihan umum, padahal dalam penjelasan Undang Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak memiliki wewenang untuk berbuat demikian. Dengan demikian, sejak diberlakukan Dekrit Presiden tahun 1959 telah terjadi penyimpangan konstitusi oleh Presiden Soekarno.
 
Dalam pandangan sejarawan Ahmad Syafi’i Maarif, Demokrasi Terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Presiden Soekarno ibarat seorang ayah di dalam sebuah keluarga besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat yang berada di genggaman tangannya. Hal tersebut bertentangan dan merupakan kekeliruan yang sangat be­sar bagi implementasi UUD 1945. Demokrasi Terpimpin model Presiden Soekarno ini mengandung pengingkaran terhadap nilai nilai demokrasi, yakni lahirnya absolutisme dan terpusatnya kekuasaan pada diri pemimpin dan pada saat yang sama hilangnya kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif.
 
Kondisi ini masih diperburuk dengan peran politik Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mendominasi di kehidupan politik Indonesia. Bersandar pada Dekrit Presiden 5 Juli sebagai sumber hukum, maka didirikan banyak badan ekstra konstitusional seperti Front Nasional yang digunakan oleh PKI sebagai wadah kegiatan politik. Front Nasional telah dimanipulasi oleh PKI agar menjadi bagian strategi taktik komunisme internasional yang menggariskan pembentukan Front Nasional seba­gai persiapan ke arah terbentuknya demokrasi rakyat. Strategi politik PKI untuk mendulang keuntungan dari karisma kepemimpinan Presiden Soekarno yang dilakukan dengan cara mendukung pemberedelan pers dan partai politik yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintahan seperti yang dilakukan Presiden atas Partai Masyumi.
 
Perilaku politik PKI yang sewenang wenang tersebut tentu tidak dibiarkan begitu saja oleh partai politik lainnya dan kalangan militer (TNI), yang pada waktu itu merupakan salah satu dari komponen politik penting Presiden Soekarno. Akhir dari sistem Demokrasi Terpimpin Soekarno yang berakibat pada perseteruan politik ideologi antara PKI dan TNI adalah peristiwa berdarah yang dikenal dengan Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI).
 
 
3. Sejarah Demokrasi di Indonesia Periode Tahun 1965 sampai tahun 1998
Periode demokrasi ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Sebutan Orde Baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya, Orde Lama. Orde Baru, sebagaimana dinyatakan oleh pendukungnya, ialah upaya untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang Undang Dasar 1945 yang terjadi di dalam masa Demokrasi Terpimpin. Seiring pergantian kepemimpinan nasional, Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno telah diganti oleh elite Orde Baru dengan Demokrasi Pancasila. Beberapa kebijakan pemerintah sebelumnya yang menetapkan masa jabatan presiden seumur hidup untuk Presiden Soekarno telah dihapuskan dan diganti dengan pembatasan jabatan presiden lima tahun dan dapat dipilih kembali melalui proses Pemilu.
 
Demokrasi Pancasila secara garis besar menawarkan tiga komponen demokra­si. Pertama, demokrasi di dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas asas negara hukum dan kepastian hukum. Kedua, demokrasi di dalam bidang ekonomi pada hakikatnya ialah kehidupan yang layak untuk semua warga negara. Ketiga, demokrasi di dalam bidang hukum pada hakikatnya bahwa pengakuan dan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia), peradilan yang bebas yang tidak memihak.
 
Hal yang sangat disayangkan di masa ini adalah alih alih pelaksanaan ajaran Pancasila secara murni dan konsekuen, Demokrasi Pancasila yang dikampanyekan oleh Orde Baru baru sebatas retorika politik belaka. Di dalam praktik kenegaraan dan pemerintahannya, penguasa Orde Baru bertindak jauh di luar dari prinsip prinsip de­mokrasi. Ketidakdemokratisan penguasa Orde Baru ditandai oleh: (1) dominannya peranan militer (ABRI); (2) birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik; (3) pengebirian peran dan fungsi partai politik; (4) campur tangan pemerin­tah dalam berbagai urusan partai politik dan publik; (5) politik masa mengambang; (6) monolitisasi ideologi negara; dan (7) inkorporasi lembaga non-pemerintah.
 
 
4. Sejarah Demokrasi di Indonesia Periode Pasca Orde Baru
Periode pasca Orde Baru sering disebut dengan era Reformasi. Periode ini erat hubungannya dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan de­mokrasi dan HAM (Hak Asasi Manusia) secara konsekuen. Tuntutan ini ditandai oleh lengsernya Pre­siden Soeharto dari tampuk kekuasaan Orde Baru pada Mei tahu 1998, setelah lebih dari tiga puluh tahun berkuasa dengan Demokrasi Pancasilanya. Penyelewengan atas dasar negara Pancasila oleh penguasa Orde Baru berdampak pada sikap antipati sebagian masyarakat terhadap dasar negara tersebut.
 
Pengalaman pahit yang menimpa Pancasila, yang pada dasarnya sangat terbuka, inklusif dan penuh nuansa HAM (Hak Asasi Manusia), berdampak pada keengganan kalangan tokoh reformasi untuk menambahkan atribut tertentu pada kata demokrasi. Bercermin pada pengalaman manipulasi atas Pancasila oleh penguasa Orde Baru, demokrasi yang hendak dikembangkan setelah kejatuhan rezim Orde Baru ialah demokrasi tanpa nama atau demokrasi tanpa embel-embel yang di mana hak rakyat merupakan komponen inti di dalam mekanisme dan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Wacana demokrasi pasca Orde Baru berkaitan erat dengan pemberdayaan ma­syarakat madani (civil society) dan penegakan HAM (Hak Asasi Manusia) secara sungguh-sungguh.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai sejarah demokrasi di Indonesia, semoga tulisan informasi ahli mengenai sejarah demokrasi di indonesia dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– A. Ubaedillah, 2015. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi. Yang Menerbitkan Prenada Media Group : Jakarta.
Gambar Sejarah Demokrasi Di Indonesia
Gambar Sejarah Demokrasi Di Indonesia