Loading...

Sejarah Lahir dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia

Hai Pembaca, Kali ini Informasi Ahli akan membahas mengenai sejarah lahir konstitusi dan perkembangan konstitusi di Indonesia.
 
 
Indonesia sebagai negara hukum memiliki konstitusi yang dikenal dengan UUD 1945. Undang Undang Dasar 1945 dirancang sejak tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai tanggal 16 Juli tahun 1945 oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau di dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai yang beranggotakan 62 orang, dikepalai oleh Mr. Radjiman Wedyodiningrat. Tugas pokok badan BPUPKI ini yaitu untuk menyusun rancangan UUD. Namun di dalam praktik persidangannya mengalami perjalanan panjang, khususnya pada saat membahas masalah dasar negara.
 
Di akhir sidang pertama, BPUPKI berhasil membentuk suatu panitia kecil yang disebut de­ngan Panitia Sembilan. Panitia ini pada 22 Juni tahun 1945 berhasil mencapai kompromi agar menyetujui suatu naskah mukadimah UUD. Hasil musyawarah dari Panitia Sembilan yang diajukan, diterima di dalam sidang kedua BPUPKI pada tanggal 11 Juli tahun 1945. Setelah itu sidang tersebut Soekarno membentuk panitia kecil pada tanggal 16 Juli tahun 1945 yang diketuai oleh Soepomo dengan tugas menyusun rancangan UUD dan membentuk panitia untuk mempersiapkan kemerdekaan, yaitu PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
 
Keanggotaan PPKI ini berjumlah 21 orang dengan diketua oleh Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai wakilnya. Para anggota PPKI antara lain Mr. Radjiman Wedyodiningrat, Otto Iskandardinata, Pangeran Purboyo, Ki Bagus Hadikoesoemo, Pangeran Soerjohamidjojo, Soetarjo Kartohamidjojo, Abdul Kadir, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Drs. Yap Tjwan Bing, Dr. Mohammad Amir (Sumatera), Mr. Abdul Abbas (Su-matera), Dr. Ratulangi, Andi Pangerang (keduanya dari Sulawesi), Mr. Latuharhary, A.H. Hamidan (Kalimantan), Mr. Pudja (Bali), R.P Soeroso, Abdul Wachid Hasyim, dan Mr. Mohammad Hassan (Sumatera).
 
UUD (Undang Undang Dasar) atau Konstitusi Negara Republik Indonesia ditetapkan dan disahkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus tahun 1945. Sejak saat itu, Indonesia telah menjadi suatu negara modern yang telah memiliki suatu sistem ketatanegaraan, yaitu UUD atau Konstitusi Negara yang di dalamnya termuat tata kerja konstitusi modern. Istilah Undang Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945) yang memakai angka “1945” di belakang UUD yang sebagaimana dijelaskan oleh Dahlan Thaib dan kawan kawannya barulah timbul kemudian, yaitu pada awal tahun 1959 ketika tanggal 19 Februari tahun 1959 Kabinet Karya mengambil kesimpulan dengan suara bulat mengenai “pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka untuk mengembalikan UUD 1945″.
 
Dalam perjalanan sejarah, konstitusi Indonesia telah mengalami pergantian baik nama maupun substansi materi yang dikandungnya. Perjalanan sejarah konstitusi Indonesia dapat dilihat di bawah ini.
1. UUD 1945 yang masa berlakunya sejak 18 Agustus tahun 1945 sampai 27 Desember tahun 1949.
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang lazim dikenal dengan sebutan konsti­tusi RIS, masa berlakunya dari 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950.
3. UUDS (Undang Undang Dasar Sementara) Republik Indonesia tahun 1950 yang masa berlakunya sejak 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli tahun 1959.
4. UUD 1945 yang merupakan pemberlakuan kembali konsti­tusi pertama Indonesia dengan masa berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959 sampai dengan sekarang.
 
Sekian dari informasi ahli mengenai sejarah lahir konstitusi dan perkembangan konstitusi di Indonesia, semoga tulisan informasi ahli mengenai sejarah lahir konstitusi dan perkembangan konstitusi di Indonesia dapat bermanfaat.

Sumber : Tulisan Informasi Ahli :

– A. Ubaedillah, 2015. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi. Yang Menerbitkan Prenada Media Group : Jakarta.
Gambar Sejarah Lahir Konstitusi di Indonesia dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia

Gambar Sejarah Lahir Konstitusi di Indonesia dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia

 
Sejarah Lahir dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia | ali samiun |